Kritik Terhadap Konsep Perubahan Bertahap (Tadarruj)

Tatkala pemahaman kaum muslim terhadap Islam mengalami kemunduran, dan hampir-hampir berada pada titik nadir, muncullah gagasan-gagasan ganjil yang diklaim berasal dari ajaran Islam Padahal, gagasan-gagasan itu telah menyimpang jauh dan tidak memiliki akar dalam syariat dan ‘aqidah Islam. Diantara gagasan-gagasan itu adalah:

 

1. Perubahan harus dilakukan secara bertahap.

 

2. Perubahan harus dimulai dari mengubah negeri-negeri muslim, kemudian semuanya bergabung membentuk Khilafah Islamiyyah.

 

3. Perubahan harus dimulai dari perubahan individu, keluarga, baru masyarakat.

 

4. Perubahan harus dimulai dari perubahan akhlaq dan penjernihan hati (qalbun salim).

 

Kami terpanggil untuk menjelaskan dan menyingkap kekeliruan gagasan-gagasan tersebut, demi obyektivitas, kemurnian ajaran Islam, serta keselamatan dan masa depan umat.

 

 

 

1. Perubahan Harus Dilakukan Secara Bertahap?

 

Sebelum membahas tentang tadarruj, kita mesti mendefinisikan terlebih dahulu apa itu tadarruj. Ada beberapa pemahaman mengenai tadarruj (bertahap).

 

Pertama, tadarruj sering diartikan dengan menerapkan syariat Islam secara bertahap, atau melalui tahapan-tahapan. Dengan kata lain, tadarruj adalah menerapkan atau mengakui hukum kufur yang dianggap dekat dengan syariat Islam sebagai tahapan untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna. Contoh dari tadarruj model ini adalah partai-partai Islam yang mengikuti pesta demokrasi untuk meraih jabatan presiden, sebelum mengangkat seorang Khalifah. Presiden adalah kepala negara dalam sistem pemerintahan kufur demokratik. Presiden dianggap sebagai sebuah tahapan untuk menuju pembai’atan seorang Khalifah. Contoh lain adalah partai-partai Islam yang melibatkan diri dengan parlemen kufur untuk mengubah sedikit demi sedikit hukum negara dengan hukum Islam; atau mencalonkan orang-orang kafir sebagai wakil umat sebagai tahapan untuk mendakwahi mereka. Mereka menganggap parlemen kufur sebagai wasilah untuk melakukan perubahan sistem, meskipun mereka juga memahami bahwa parlemen demokratik bertentangan dengan Islam secara diametrical. Inilah beberapa contoh yang berhubungan dengan tadarruj.

 

Kedua, tadarruj juga bermakna, menerapkan sebagian syariat Islam, dan “berdiam diri” terhadap sebagian hukum-hukum kufur untuk sementara waktu, sampai tibanya waktu untuk menerapkan syariat Islam secara sempurna. Contoh yang palang gamblang adalah apa yang dilakukan oleh anggota-anggota gerakan Islam di parlemen demokratik. Mereka berdiam, bahkan melibatkan diri dalam aturan-aturan kufur untuk mengubah hukum-hukum kufur secara bertahap.

 

Ketiga, tadarruj kadang-kadang juga berhubungan dengan pemikiran-pemikiran yang menyangkut ‘aqidah, misalnya demokrasi Islam, sosialisme Islam, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga berhubungan dengan masalah hukum syariat, misalnya, seorang wanita muslimah mengenakan jilbab yang tidak panjang –sebatas lutut–, hingga tiba waktunya mengenakan jilbab yang sempurna. Tadarruj kadang-kadang juga berkaitan dengan system, misalnya, adanya keinginan sebagian gerakan Islam yang memasukkan anggotanya ke dalam parlemen kufur, atau jabatan-jabatan kenegaraan kufur, sebagai tahapan untuk menuju sistem yang Islam. Tadarruj, juga diartikan sebagai upaya untuk menerapkan hukum syariat dan berdiam diri terhadap hukum-hukum kufur, dengan harapan semakin lama akan semakin banyak hukum Islam yang diterapkan, hingga seluruh sistem berubah sesuai dengan syariat Islam.

 

Alasan-Alasan Tadarruj

 

Sebagian kaum muslim yang berpendapat bahwa perubahan harus dilakukan secara bertahap mengajukan beberapa argumentasi sebagai berikut;

 

Pertama, al-Qur’an diturunkan secara berangsur-angsur dan bertahap, bukan dengan cara serentak.

 

Kedua, dalam penetapan hukum atas beberapa kasus, syara’ juga melakukannya secara bertahap. Contohnya adalah kasus pelarangan riba dan khamer. Mereka menyatakan bahwa pelarangan riba dan khamer dilakukan secara bertahap, bukan secara langsung. Untuk itu, dalam menerapkan aturan-aturan Allah SWT boleh dilakukan secara bertahap, dan tidak harus secara serentak.

 

Inilah argumentasi-argumentasi yang diketengahkan oleh sebagian gerakan Islam yang membolehkan gagasan tadarruj.

 

Bantahan atas argumentasi-argumentasi di atas adalah sebagai berikut:

 

Pertama, benar, al-Qur’an memang diturunkan secara bertahap bukan serentak. Allah SWT menurunkan al-Qur’an sesuai dengan kejadian dan perkara yang terjadi agar ia semakin menguatkan hati kaum muslim. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT pertama kali berhubungan dengan masalah keimanan, surga dan neraka, baru kemudian masalah halal dan haram. Namun, ini tidak bisa dipahami bahwa bolehnya kaum muslim mengambil sebagian ajaran Islam dan meninggalkan ajaran yang lainnya.

 

Kaum muslim di awal-awal Islam senantiasa mengikatkan diri dan menjalankan apa yang diturunkan kepada mereka secara sempurna, tidak secara bertahap. Mereka tidak pernah meninggalkan satupun hukum yang telah kepada mereka. Ketika turun ayat tentang iman, mereka langsung menerapkan dan mengamalkannya secara sempurna. Begitu juga ketika turun ayat berhubungan dengan halal haram, kaum muslim segera melaksanakan dan terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah SWT.

 

Ketika Allah SWT baru menurunkan 5 ayat, mereka langsung mengerjakan 5 ayat tersebut secara sempurna. Mereka segera mengerjakan secara serentak lima ayat yang telah diturunkan kepada mereka, bukan secara bertahap. Sebab, ayat yang baru turun kepada mereka hanya lima ayat. Jadi lima ayat ini telah sempurna diturunkan dan diamalkan secara serentak oleh para shahabat. Ketika telah turun 5 ayat, mereka tidak pernah mengerjakan 2 ayat saja, dan meninggalkan 3 ayat yang lain, tadarruj atau dengan alasan al-Qur’an diturunkan secara bertahap.

 

Para pengusung gagasan tadarruj memahami bahwa al-Qur’an diturunkan secara bertahap, sehingga ketika semua ayat telah sempurna diturunkan kepada kaum muslim, maka kaum muslim boleh mengaplikasikannya secara bertahap sejalan dengan cara diturunkannya al-Qur’an. Akibatnya, sebagian hukum boleh diaplisikasikan terlebih dahulu, sedangkan yang lain tidak diaplikasikan; meskipun hukum yang ditinggalkan itu telah diturunkan kepada mereka. Pemahaman semacam ini jelas-jelas sesat dan keliru. Sebab, aplikasi hukum ketika hukum sudah diturunkan secara sempurna, tidak ada hubungannya dengan periode turunnya al-Qur’an, akan tetapi berhubungan dengan ahkaam takliifiy dan ahkaam al-wadl’iy, dan prinsip istitha’ah (kemampuan). Jika hukum itu telah diturunkan, maka kaum muslim wajib melaksanakan hukum tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya (hukum taklifiy dan wadl’iy, istitha’ah).

 

Atas dasar itu, generasi awal Islam pun telah mengaplikasikan semua ayat yang diturunkan kepada mereka secara sempurna, bukan secara bertahap sebagaimana yang dipahami oleh pengusung gagasan tadarruj. Dengan kata lain, para shahabat tidak pernah melakukan tadarruj, akan tetapi mereka melaksanakan semua hukum yang diturunkan kepada mereka secara sempurna. Para shahabat juga tidak pernah kompromi dengan hukum-hukum kufur sebagai tahapan untuk melaksanakan hukum Islam. Mereka tidak pernah terlibat atau melibatkan diri dengan hukum kufur dengan alasan tadarruj. Ini semakin membuktikan bahwa para shahabat tidak pernah melakukan tadarruj.

 

Tidak berbeda dengan kaum muslim saat ini. Pada dasarnya, ketentuan Allah telah diturunkan secara sempurna. Dalam kondisi semacam ini, tidak dibenarkan secara syar’iy, kita hanya melaksanakan sebagian hukum Islam dan meninggalkan hukum Islam yang lain dengan alasan tadarruj. Sebab, kaum muslim mesti melaksanakan seluruh ketentuan Allah SWT tanpa terkecuali. Allah SWT berfirman:

 

“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Iislam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).*1)

 

Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menyatakan: “Allah SWT telah memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai RasulNya agar mengadopsi system keyakinan Islam (‘aqidah) dan syari’at Islam, mengerjakan seluruh perintahNya dan meninggalkan seluruh laranganNya selagi mereka mampu.” (Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, I/247).

 

Imam al-Nasafiy menyatakan bahwa, ayat ini merupakan perintah untuk senantiasa berserah diri dan taat kepada Allah SWT atau Islam. Kata “kaaffah”adalah haal dari dlamir “udkhulu”, dan bermakna “jamii’an” (menyeluruh) (Imam al-Nasafiy, Madaarik al-Tanzil wa Haqaaiq al-Ta’wiil, I/112).

 

Imam Qurthubiy menjelaskan bahwa, lafadz “kaaffah” merupakan “haal” dari dlamir “mu’miniin’. Makna “kaaffah” adalah “jamii’an” (Imam Qurthubiy, Tafsir Qurthubiy, III/18).

 

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa, ayat ini diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi. Mereka mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka. Selanjutnya, permintaan ini dijawab oleh ayat tersebut di atas.

 

Imam Thabariy menyatakan: “Ayat di atas merupakan perintah kepada orang-orang beriman untuk menolak selain hukum Islam; perintah untuk menjalankan syari’at Islam secara menyeluruh; dan larangan mengingkari satupun hukum yang merupakan bagian dari hukum Islam.” (Imam Thabariy, Tafsir Thabariy, II/337).

 

Demikianlah, kami telah menjelaskan kesalahan istinbath sebagian kaum muslim yang membolehkan tadarruj. Turunnya al-Qur’an secara berangsur sama sekali tidak menunjukkan adanya tadarruj, atau kebolehan kaum muslim melakukan perubahan secara bertahap sebagaimana pemahaman sebagian kelompok dan partai Islam. Lebih-lebih lagi jika ada sebagian orang yang memahami bolehnya kaum muslim menerapkan hukum kufur sebagai tahap untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna. Misalnya, fatwa bolehnya kepala negara wanita dengan alasan bahwa ini merupakan satu tahapan untuk menegakkan Khilafah Islamiyyah. Contoh yang lain adalah, mengangkat orang kafir sebagai caleg sebagai tahapan pertama untuk mendakwahi mereka. Jelas, tadarruj seperti adalah tadarruj yang tidak memiliki akar dalam syariat Islam.

 

Walhasil, jika masih ada yang menyerukan tadarruj, sementara hukum Allah SWT telah diturunkan secara sempurna, maka seruan ini adalah seruan bathil dan menyalahi nash-nash yang qath’iy.

 

Adapun dalam konteks aplikasi hukum, maka seluruh hukum yang dibebankan kepada setiap kaum muslim harus dijalankan oleh setiap kaum muslim tanpa pengecualian. Misalnya, sholat, zakat, puasa, nikah, dan lain sebagainya. Demikian juga, jika aplikasi suatu hukum disandarkan kepada partai atau kelompok Islam, maka pelaksanaannya tergantung pada keberadaan partai atau jamaah. Misalnya, kewajiban menegakkan kembali Khilafah Islamiyyah. Hukum-hukum ini tidak akan bisa diaplikasikan tanpa keberadaan sebuah jama’ah atau partai politik Islam. Sebab, kewajiban ini hanya bisa dipikul oleh kelompok atau gerakan Islam. Bila aplikasi suatu hukum tergantung pada eksistensi negara, maka pelaksanaan hukum tersebut digantungkan kepada negara. Individu tidak boleh menerapkan hukum tersebut. Sebab, individu tidak berhak melaksanakan hukum tersebut. Contohnya adalah, memberikan sanksi hudud dan jinayat, pengaturan urusan publik, politik luar negeri, futuhat dan perang. Hukum-hukum semacam ini, aplikasinya digantungkan kepada eksistensi negara. Sebab, hanya negara yang berhak menerapkan hukum-hukum semacam ini.

 

Kedua, adapun mengenai kasus pelarangan khamer dan riba, maka siapa saja yang mengkaji masalah ini secara jernih dan mendalam akan berkesimpulan bahwa tidak ada tadarruj dalam kasus tersebut. Lebih dari itu, kasus ini sama sekali tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk membenarkan gagasan bathil semacam tadarruj.

 

Ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum khamer adalah sebagai berikut;

 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat kepada manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar.” (Qs. al-Baqarah [2]: 219).

 

Ini adalah ayat pertama yang berbicara tentang khamer. Setelah itu turunlah ayat kedua:

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 43).

 

Sedangkan ayat terakhir yang menetapkan keharaman khamer secara tegas adalah firman Allah SWT:

 

“Sesungguhnya khamer, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilkah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.” (Qs. al-Maa’idah [5]: 90).

 

Inilah ayat-ayat yang dijadikan dalil keharusan untuk melakukan perubahan secara berangsur-angsur (tadarruj). Berdasarkan keseluruhan ayat ini mereka berargumentasi bahwa pada awalnya khamer diperbolehkan bagi kaum muslim berdasarkan ayat yang pertama. Selanjutnya, kebolehan khamer tersebut dipersempit; yakni janganlah mengerjakan sholat dalam kondisi mabuk. Artinya, kaum muslim masih diperbolehkan minum khamer, akan tetapi mereka dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Allah SWT berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 43). Setelah itu, turunlah ayat yang secara tegas mengharamkan khamer. Mereka menambahkan lagi, khamer adalah penyakit masyarakat. Sedangkan jalan untuk mengenyahkan penyakit ini dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap. Walhasil, kisah pelarangan khamer memberikan satu pelajaran bagi kaum muslim, agar dalam mengenyahkan penyakit masyarakat atau melakukan perubahan harus ditempuh secara bertahap, bukan secara serentak. Inilah argumentasi-argumentasi sebagian kaum muslim yang membolehkan tadarruj.

 

Adapun bantahan atas pendapat di atas adalah sebagai berikut;

 

Bila ayat-ayat di atas dikaji dengan pemahaman dan istinbath yang benar, maka siapapun tidak pernah berkesimpulan bahwa generasi awal Islam telah melakukan tadarruj, sebagaimana pemahaman sebagian gerakan dan partai Islam.

 

Apabila ayat-ayat tadi diperhatikan dengan pandangan yang syar’i, maka tidak akan ditemukan tahapan apapun di dalam pengharaman khamer. Sebab, tidak ada hukum atas khamer sebelum turunnya ayat yang mengharamkannya. Artinya, sebelumnya khamer itu dibiarkan, atau maskût ‘anhu (didiamkan) meskipun mereka melakukannya, sampai turunnya ayat yang ke tiga.

 

Pendiaman atas status hukum khamer ini bisa disimpulkan dari perkataan Umar bin Khattab ra: ‘Wahai Allah, jelaskanlah bagi kami hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan, karena khamer itu menghabiskan harta dan menghilangkan akal.’ Selanjutnya, turunlah firman Allah SWT:

 

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi.” (Qs. al-Baqarah [2]: 219).

 

Umar lalu dipanggil, dan ayat tersebut dibacakan kepadanya, kemudian ia berkata: ‘Wahai Allah, jelaskanlah bagi kami hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan’; setelah itu turunlah ayat:

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk.” (Qs. an-Nisaa’ [4]: 43).

 

Umar lalu dipanggil, dan ayat tersebut dibacakan kepadanya. Umar pun berdoa kembali: ‘Wahai Allah, jelaskanlah kepada kami tentang hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan.’ Kemudian turunlah ayat:

 

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamer (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah.” (Qs. al-Maa’idah [5]: 90).

 

Umar pun dipanggil dan ayat tersebut dibacakan kepadanya hingga ketika sampai pada bacaan:

 

“Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Qs. al-Maa’idah [5]: 91); Umar lalu berkata: ‘Kami berhenti wahai Rabb, kami berhenti wahai Rabb.’ [HR. Ahmad, Tirmidzi, Nasa’i dan Abu Dawud].

 

Dari riwayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa, hukum khamer didiamkan (maskût ‘anhu) meskipun para shahabat melakukannya. Sayidina Umar terus memohon agar Allah menjelaskan hukum khamer dengan penjelasan yang memuaskan, dimana sebelumnya didiamkan kebolehannya sebelum turunnya ayat yang pertama. Beliau terus memohon meskipun telah diturunkan dua ayat yang pertama dan yang kedua. Hal itu menunjukkan bahwa khamer tetap dalam kebolehannya hingga turunnya ayat pengharaman khamer pada ayat yang ketiga.

 

Larangan yang terdapat di dalam ayat yang kedua difokuskan kepada shalat dalam keadaan mabuk, bukan ditujukan kepada (haramnya) khamer. Ayat ini berhubungan dengan shalat. Jika kita perhatikan secara lebih seksama terhadap fiqih ayat ini, maka ayat tersebut tidak melarang kaum Muslim meminum khamer selain pada waktu shalat. Yang dilarang atas kaum Muslim adalah shalat dalam keadaan mabuk, sehingga mereka mengetahui apa yang mereka ucapkan. Seandainya -setelah turunnya ayat ini- tercium dari mulut seorang muslim bau khamer ketika dia shalat, atau dia membawa segentong khamer, atau telah meminum khamer dalam jumlah yang tidak sampai membuatnya mabuk, maka hal itu tidak apa-apa baginya (boleh saja).

 

Allah telah mencela khamar pada ayat yang pertama karena merugikan. Kemudian Allah melarang shalat dalam keadaan mabuk pada ayat yang kedua. Setelah itu Allah mengharamkan khamer pada ayat yang ketiga. Hal semacam ini tidak bisa dikatakan adanya tahapan di dalam pengharaman khamer, karena tidak seorangpun menganggap khamer itu mubah setelah turunnya ayat pengharaman khamer (surat al-Maidah), baik pada masa Rasulullah Saw maupun pada masa sahabat, atau pada masa tabi’in dan tabi’ut tabi’in. Tidak ada satu pun kitab-kitab fiqih yang dikarang oleh ulama-ulama besar dan para mujtahid umat ini yang membahas masalah tadarruj dalam kasus pengharaman khamer.

 

Bukti yang lain adalah kisah-kisah futuhât yang dilakukan oleh para shahabat. Dahulu kala, futuhât Islam dilakukan hanya dengan berjalan kaki. Saat itu banyak negeri-negeri dibuka. Pada waktu itu manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kaum Muslim yang membuka negeri itu tidak mempedulikan ke-Islaman saudara-saudara mereka yang masih baru, dan tidak membiarkan mereka minum khamer melalui tahapan sebagaimana ‘tahapan’ yang telah dilewati dalam pengharaman khamer. Artinya, setelah turun ayat pelarangan khamer, para shahabat tidak pernah membolehkan kaum muslim meminum khamer dengan alas an pelarangan khamer itu dilakukan secara bertahap. Hukum terakhir adalah hukum yang ditegakkan, bukan hukum yang telah dihapus atau dianulir.

 

Padahal, kondisi saat itu sangat menuntut mereka untuk memberikan keringanan kepada saudara-saudaranya yang baru masuk Islam. Namun, para shahabat tetap melarang kaum muslim –meskipun baru masuk Islam—untuk meminum khamer. Ini menunjukkan bahwa, ketika mereka menerapkan hukum, mereka hanya berpatokan pada ayat yang terakhir turun, tidak melakukannya secara bertahap. Wajar saja, karena para ulama kita terdahulu tidak pernah membahas masalah tadarruj.

 

Demikianlah, anda telah kami jelaskan dengan gamblang kesalahan proses istinbath dan dalil yang diketengahkan para penggagas tadarruj.

 

Sesungguhnya, tadarruj merupakan pembahasan baru yang dipicu oleh keadaan sulit dan kerasnya situasi. Mereka berusaha menghadapi situasi dakwah yang sulit ini dengan cara menundukkan nash-nash syara’ di bawah keinginan dan kondisi yang sulit. Metodeologi berfikir mereka menjadi terbalik. Mereka telah menetapkan tadarruj terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan argumentasi syar’iynya. Mereka beranggapan bahwa tadarruj adalah strategi yang paling mungkin. Namun mereka lupa, bahwa fakta bukanlah dalil syara’, namun obyek yang harus dihukumi. Bahkan dengan congaknya mereka menjadikan tadarruj sebagai metoda berpikir yang tidak hanya mencakup sebagian hukum saja tetapi juga melampaui agama seluruhnya. Benarlah sabda Rasulullah Saw:

 

“Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian yang menjumpai perbedaan yang banyak, maka berhati-hatilah kalian dari segala perkara yang menambah-nambah sesuatu yang baru (dalam masalah agama), karena yang demikian itu adalah bid’ah. Dan setiap bid’ah (tempatnya) di dalam neraka.” [HR. Tirmidzi dan Abu Dawud].

 

Seandainya tadarruj diperbolehkan, maka kita bisa mengajukan pertanyaan kepada para penggagas tadarruj: Apakah boleh bagi kita mengambil hukum sebelum Islam dengan alasan tadarruj dalam penerapan hukum?

 

Tentunya, orang yang beriman kepada Allah akan menjawab dengan tegas: Tidak! Alasannya, hukum pengharaman khamer adalah qath’i, dan secara syar’i kita tidak boleh merujuk kembali kepada hukum sebelumnya, dengan alas an tadarruj. Jika kita melaksanakan hukum sebelumnya –membolehkan meminum khamer–, kemudian secara bertahap diharamkan, berarti kita telah melaksanakan apa yang tidak diperintahkan Allah SWT kepada kita. Sebab, kita hanya diperintahkan untuk mengambil ketetapan hukum yang paling akhir, bukan hukum sebelumnya. Inilah (pendapat) yang dianut oleh orang-orang terdahulu dan kemudian. Hukum khamer sekarang ini hanya satu, yakni haram, dan tidak akan pernah berubah dalam kondisi bagaimanapun. Siapa saja yang membolehkan meminum khamer dengan alasan tadarruj, sungguh ia telah keluar dari kelompok orang-orang beriman. Sebab, ia telah menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT.

 

 

2. Perubahan Harus Dimulai Dari mengubah Negeri-Negeri Muslim, Kemudian baru Membentuk Khilafah Islamiyyah?

 

Gagasan semacam ini merupakan turunan dari cara berfikir tadarruj. Akibatnya, mereka melupakan nash-nash syara’ sharih yang berbicara tentang strategi perubahan serta keharusan untuk hanya menegakkan system pemerintahan Islam, Khilafah Islamiyyah tanpa melalui tahapan non syar’iy. Mereka menetapkan strategi ini lebih karena mengacu kepada fakta dan kondisi yang ada, bukan berdasarkan pemikiran syar’iy dan pertimbangan strategis yang mendalam dan matang. Anehnya, mereka menyatakan bahwa strategi ini lebih realistis dan mudah, daripada langsung menegakkan Khilafah Islamiyyah.

 

Padahal, menegakkan secara langsung Khilafah Islamiyyah merupakan strategi yang paling efisien, ampuh, dan memperpendek masa transisi reformasi. Dalam teori transformasi, ada sebuah adagium, “Apakah strategi yang diterapkan itu bisa memperpendek masa transisi, reformasi atau malah memperpanjang.” Contohnya, ketika partai-partai Islam mengangkat Gus Dus sebagai presiden, mereka berharap akan terjadi proses transformasi. Sayangnya, pengangkatan Gus Dur malah memperpanjang masa transisi reformasi. Yang terjadi bukan transformasi atau perubahan, akan tetapi malah muncul problem baru yang harus direformasi. Begitu seterusnya. Begitu juga bila arah perjuangan diarahkan untuk menegakkan Daulah Islamiyyah di masing-masing negeri Islam. Perjuangan semacam ini, malah akan memperpanjang transisi reformasi, bukan memperpendeknya.

 

Walhasil, mengangkat pemimpin-pemimpin di negeri-negeri Islam merupakan langkah yang secara obyektif malah memperpanjang transisi reformasi, bukan malah memperpendek. Selain itu, kekuatan kaum muslim akan terpecah belah dalam berbagai nation yang justru memudahkan kapitalisme global untuk menguasai kaum muslim dan mengarahkan arah reformasi kaum muslim di setiap negeri Islam. Dengan begitu, kapitalisme global akan lebih mudah dalam mengontrol dan menghancurkan kekuatan kaum muslim yang telah tercerai berai itu.

 

Selain malah memperpanjang proses dan transisi reformasi, perjuangan untuk mengubah negeri-negeri Islam menjadi Daulah Islamiyyah, justru akan melanggengkan paham nasionalisme dan negara bangsa. Dalam kondisi seperti ini, sangat sulit rasanya melawan konspirasi internasional yang dilancarkan oleh AS dan sekutu-sekutunya. Jika kita menengok kembali sejarah kehancuran kaum muslim, senjata ampuh yang digunakan kaum kafir untuk menggerogoti Khilafah Islamiyyah dan eksistensi kaum muslim sebagai umat wahidah adalah nasionalisme.

 

Benar, dalam tataran perjuangan atau aktivitas, maka dakwah harus dilakukan dimana kita berada. Ketika kita di Indonesia, maka konteks aktivitas kita adalah di Indonesia, bukan di Malaysia. Namun demikian, secara konsepsi perjuangan di negeri ini juga harus diarahkan untuk menegakkan system pemerintahan yang syar’iy yakni Khilafah Islamiyyah, bukan mendirikan “Daulah Islamiyyah”; atau dipersiapkan untuk menyongsong tegaknya Khilafah Islamiyyah di negeri yang lain. Sebab, sistem ini (Daulah Islamiyyah) jelas-jelas bertentangan dengan nash-nash sharih yang mengharuskan kaum muslim hidup di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyyah.

 

Dengan kata lain, pada tataran idealitas dan konsepsi, setiap gerakan Islam harus hanya mengusung ide-ide, dan strategi Islamiy ideal. Sedangkan dalam tataran praktis, setiap gerakan Islam harus memfokuskan aktivitasnya di tempat di mana ia tinggal. Yang tidak dibenarkan adalah, mengubah idealitas hanya karena kita berada di sebuah local tertentu, Indonesia misalnya. Contohnya, gerakan ataui partai Islam tidak berjuang menegakkan Khilafah Islamiyyah, akan tetapi malah terlibat dalam system republik, dan berjuang untuk meraih kedudukan-kedudukan yang secara syar’iy tidak dibenarkan, misalnya jabatan presiden, maupun anggota legislative.

 

Terakhir, gagasan untuk mengubah negeri-negeri Islam baru kemudian menegakkan khilafah Internasional, adalah gagasan yang secara normative jelas-jelas melanggar ketentuan syara’. Gagasan ini sama saja telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan dengan alasan tadarruj. Padahal, bukankah system Khilafah merupakan system final yang telah ditetapkan oleh Rasulullah; dan bukankah tidak ada tadarruj di dalamnya? Apakah kita akan memperjuangkan system yang tidak Islamiy, sebagai tahapan menegakkan system Khilafah Islamiyyah? Jawab: tentu tidak! Sebab, jika kita membenarkan gagasan semacam ini, sama artinya kita telah membolehkan sesuatu yang jelas haram, dan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dengan kata lain, sama artinya kita telah mengiyakan gagasan tadarruj yang bathil itu. Bukankah Rasulullah Saw telah menolak Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi yang mengajukan permintaan kepada Rasulullah Saw agar diberi ijin merayakan hari Sabtu sebagai hari raya mereka? Bukankah ini merupakan dalil yang sangat sharih agar kita tidak menempuh jalan keharaman, dengan alas an tadarruj?

 

 

3. Perubahan Harus Dimulai dari Individu, Keluarga, Masyarakat, baru Negara?

 

Gagasan semacam ini tidak lepas dari metodologi berfikir tadarruj. Pengusung gagasan ini menganggap bahwa masyarakat itu tersusun dari individu. Atas dasar itu, mengubah masyarakat harus dimulai dari individu, keluarga, dan seterusnya.

 

Kesalahan dari gagasan ini terletak pada asumsi dasarnya. Sesungguhnya, asumsi bahwa masyarakat itu tersusun dari individu, dan perubahan masyarakat tergantung dari individunya, adalah asumsi yang salah. Sebab, masyarakat tidak hanya tersusun oleh individu, akan tetapi juga disusun oleh pemikiran, perasaaan, dan aturan. Bahkan, ketiga hal inilah yang akan menentukan perubahan masyarakat, bukan individunya. Lebih dari itu, perubahan perilaku individu juga ditentukan oleh perubahan pemikiran dan perasaannya. Atas dasar itu, perubahan apapun, baik individu dan masyarakat harus dimulai dari adanya perubahan pemikiran dan perasaannya.

 

Demikian juga mengenai masyarakat. Sebuah masyarakat tidak akan berubah sebelum pemikiran, perasaan dan aturan yang tumbuh di dalamnya berubah. Jika semesta pembicaraan kita adalah perubahan menuju masyarakat Islam, maka masyarakat kufur tidak akan berubah menjadi masyarakat Islam sebelum pemikiran dan aturan yang diterapkan berubah. Meskipun individu-individunya seluruhnya beragama Islam, namun selama aturan yang diterapkan di dalamnya bukan aturan Islam, maka masyarakat itu tetap disebut masyarakat kufur. Bahkan, meskipun seluruh individunya memahami Islam dan tergerak untuk mengubah sistem tersebut, namun selama sistem aturannya tidak berubah maka masyarakat di dalamnya tidak disebut sebagai masyarakat Islam. Sebaliknya, walaupun mayoritas individu yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah kafir, akan tetapi selama aturan yang diberlakukan dan keamanan di negeri itu dijamin oleh kaum muslim, maka masyarakat itu tetap disebut sebagai masyarakat Islam. Ini menunjukkan bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan aturan dan pemikiran yang ada di dalamnya.

 

Dengan kata lain, perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara mengubah sistem aturan dan pemikiran mendasar yang dijadikan landasan oleh masyarakat tersebut. Di sisi yang lain, sebuah gerakan maupun partai tidak akan mampu mengubah setiap individu yang ada di tengah-tengah masyarakat sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Bahkan, keadaan semacam ini sudah merupakan sunnatullah yang telah digariskan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

 

“Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikanNya satu umat saja, akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberianNya kepadamu…” (Qs. al-Maa’idah [5]: 48).

 

Keadaan ini semakin memperkuat bahwa perubahan masyarakat tidak disandarkan pada perubahan individu-individunya, akan tetapi pada sistem aturan yang diberlakukan.

 

Benar, Rasulullah Saw berdakwah seorang diri, kemudian menghubungi para shahabat satu persatu. Akan tetapi, tidak boleh dipahami bahwa dakwah yang ditujukan oleh Rasulullah Saw adalah dakwah yang ditujukan untuk hanya mengubah individu-individunya saja, sehingga jika individu ini berubah maka keluarga dan masyarakat pun juga akan berubah. Pemahamannya tidaklah demikian.

 

Sesungguhnya, individu-individu ini dipersiapkan oleh Rasulullah Saw untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat dengan jalan menyerang seluruh pemikiran, keyakinan dan aturan-aturan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jadi watak perubahan yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para kadernya adalah perubahan yang bersifat sistemik, bukan individual.

 

Di samping itu, Rasulullah Saw juga mengutus para shahabat untuk menghubungi para pemimpin kabilah –sebagai representasi dari kekuatan masyarakat—dan menggalang dukungan dari mereka. Rasulullah Saw juga melakukan thalabun nushrah kepada para pemimpin kabilah Arab untuk diminta kekuasaannya. Kenyataan ini semakin membuktikan bahwa dakwah untuk mengubah masyarakat kufur tidak dilakukan dengan konsens pada perubahan individunya belaka. Lebih dari itu, perubahan masyarakat harus dilakukan dengan cara mengubah sistem aturan yang ada di dalamnya sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah Saw. Sedangkan dakwah Rasulullah Saw, jelas-jelas menunjukkan bahwa beliau melakukan perubahan masyarakat dengan cara mengubah pemikiran, dan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat dengan cara mendirikan kekuasaan Islam.

 

Sebuah kesalahan jika dakwah Rasulullah saw difokuskan hanya untuk mengubah individu, sehingga secara otomatis ada perubahan keluarga dan masyarakat. Dakwah Rasulullah Saw tidak seperti itu. Dakwah beliau tetap konsens untuk menyerang pemikiran, aturan, keyakinan dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sebab, pemikiran dan aturan adalah factor utama penyusun masyarakat sekaligus penentu corak dari sebuah masyarakat.

 

 

4. Perubahan Harus Dimulai Dari Perubahan Akhlaq Dan Qalbu

 

Ini adalah gagasan dangkal dan premature dalam memahami proses perubahan masyarakat.*2) Untuk menjawab gagasan ini, perlu kiranya kami mengemukakan sebuah tamsil yang paling mudah. Jika anda ditanya, bagaimana cara mengoperasikan dan memperbaiki pesawat terbang? Tentu anda tidak mungkin menjawabnya dengan jawaban, “Anda mesti jujur, berhati bersih, murah hati, atau berakhlaq mulia, hingga anda berhasil memperbaiki pesawat ini.” Tentunya anda akan menjawab, “Pesawat ini baru bisa diperbaiki dan dioperasikan jika anda telah mengerti system pengoperasian dan mekanisme perbaikannya.” Seandainya anda pemilik pesawat, kemudian anda disodori seorang pilot yang juga ahli teknisi pesawat, dan seorang pedagang yang terkenal memiliki akhlaq yang baik namun buta mengenai seluk beluk pesawat terbang, lantas mana yang akan anda pilih untuk memperbaiki pesawat terbang; dan mana yang anda anggap bisa menyelesaikan masalah? Tentunya, setiap orang bisa menjawab bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dibutuhkan orang yang mengerti sistem pesawat dan pengoperasiannya, bukan orang yang berakhlaq baik. Bahkan, akhlaq dalam masalah ini tidak berhubungan dengan cara pengoperasian dan perbaikan pesawat.

 

Demikian pula jika pokok pembicaraan kita adalah perubahan sistem. Jika sistem masyarakat yang hendak kita ubah, maka arah perjuangan kita harus difokuskan kepada perubahan sistemnya (aturannya), bukan diarahkan kepada perubahan akhlaq maupun hati. Sebab, akhlaq dan qalbu adalah perkara yang bersifat individual, bukan sistemik.

 

Perubahan akhlaq dan hati (qalbun salim) tidak berhubungan sama sekali dengan perubahan warna masyarakat. Contohnya, masyarakat Hindu dan Budha terkenal memiliki nilai-nilai akhlaq dan hati yang baik. Bahkan mereka sangat menjunjung nilai-nilai tersebut dan berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan. Akan tetapi, masyarakat mereka tetap disebut sebagai masyarakat kufur, meskipun akhlaq dan hati mereka terkenal baik.

 

Masyarakat mereka tidak otomatis berubah menjadi masyarakat Islam, meskipun akhlaq dan qalbu mereka baik. Seandainya perubahan system harus dimulai dengan perubahan akhlaq dan hati, tentunya ketika akhlaq dan hatinya berubah, masyarakatnya juga ikut berubah.

 

Masyarakat di negeri-negeri Islam juga terkenal memiliki akhlaq dan qalbu yang sangat baik, akan tetapi masyarakat di negeri-negeri Islam, misalnya Iraq dan Iran, tetap saja tidak berubah statusnya menjadi masyarakat Islam. Ini disebabkan karena system aturan yang diterapkan di negeri-negeri itu bukan hukum Islam. Akibatnya, masyarakat di Iraq dan Iran tidak bisa disebut masyarakat Islam.

 

Walhasil, dakwah mengubah masyarakat harus dimulai dengan cara mengubah pemikiran, perasaan dan aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat tersebut.

 

Namun demikian, bukan berarti kita mengabaikan atau menganggap remeh masalah akhlaq dan qalbu salim, akan tetapi kita hendak mendudukkan secara proporsional keduanya di dalam ranah yang sebenarnya. Bahkan, tidak disebut berakhlaq mulia dan berhati baik, ketika seseorang sibuk berdzikir, wirid, dan memberikan pengajian-pengajian qalbu, namun berdiam diri atau malah melibatkan diri dengan aturan-aturan kufur. Yang benar adalah seorang muslim mesti memiliki akhlaq dan hati yang baik, yang tercermin dalam perilakunya; yakni menjalankan seluruh perintah Allah dan berjuang untuk membidas system kufur dan diganti dengan sistem Islam.

 

Demikianlah, anda telah kami jelaskan secara ringkas namun detail, gagasan-gagasan seputar perubahan yang mesti diubah. Sungguh, kemulyaan hanya milik Allah. Dialah yang akan memenangkan siapa saja yang teguh dalam membela kebenaran dan kebersihan diinNya dari unsure-unsur kekufuran, kefasikan dan kedzaliman.

 

 

Manhaj Rasulullah dalam Mengubah Masyarakat

 

Meraih kekuasaan dari tangan umat adalah thariqah untuk menerapkan syariah Islam. Akan tetapi, cara untuk meraih kekuasaan dari tangan umat harus dilakukan sesuai dengan manhaj (metode) yang telah digariskan oleh Rasulullah Saw.

 

Di bawah ini adalah prinsip-prinsip dakwah Rasulullah Saw untuk mengubah masyarakat kufur menjadi masyarakat Islamiy.

 

1. Perjuangan harus dilakukan secara kolektif (amal jama’iy) bukan individual. Perjuangan semacam ini bisa dituangkan dengan cara membentuk harakah, partai, maupun jama’ah yang bersendikan ‘aqidah Islam.

 

Ini didasarkan pada fakta sejarah perjuangan Rasulullah Saw dan para shahabat. Beliau Saw dan para shahabat merupakan gambaran factual sebuah perjuangan kolektif.

 

Rasulullah Saw berkedudukan sebagai pemimpin bagi kutlah (kelompok) shahabat yang memimpin para shahabat untuk meruntuhkan rejim kufur saat itu.*3)

 

Di sisi lain, perjuangan menegakkan kembali sistem Islam tidak mungkin dipikul oleh perjuangan individual, akan tetapi mutlak memerlukan sebuah perjuangan kolektif. Berdasarkan kaedah ushul fiqh, “Tidak sempurnanya suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.”

 

Menegakkan sistem Islam adalah kewajiban yang tidak mungkin dipikul oleh gerakan individual, akan tetapi harus diemban oleh sebuah kelompok. Walhasil, adanya kelompok merupakan keniscayaan bagi berhasilnya perjuangan menegakkan sistem Islam.

 

2. Kelompok tersebut melakukan pembinaan (halaqah) anggota-anggotanya dengan tsaqafah Islam, selanjutnya melakukan interaksi dengan masyarakat. Ini ditujukan agar anggota kelompok tersebut memahami visi dan misi perjuangan, dan agar mereka melebur dengan ‘aqidah dan tsaqafah Islam. Namun, kelompok tidak hanya melakukan pembinaan untuk anggota-anggotanya saja, akan tetapi ia harus membina umat agar umat memahami Islam dan mau mendukung perjuangan untuk melangsungkan kembali kehidupan Islam.

 

Dengan kata lain, partai Islam harus berjuang sejalan dengan manhaj dakwah Rasulullah Saw, yang dimulai dari (1) pembinaan, (2) berinteraksi dengan masyarakat, (3) mengambil alih kekuasaan melalui umat.

 

Rasulullah Saw membina para shahabat di rumah Arqam. Beliau juga melakukan halaqah di tempat-tempat yang telah ditentukan. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ditujukan untuk membentuk kepribadian Islam pada diri shahabat. Tidak hanya itu, pembinaan yang dilakukan oleh beliau Saw juga ditujukan agar para shahabat mampu mendakwahkan Islam kepada masyarakatnya.

 

Beliau dan para shabahat tidak henti-hentinya menyerang kebusukan aqidah-aqidah dan pranata jahiliyyah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Beliau dan para shahabat sering menyinggahi pasar-pasar, baitullah, dan tempat-tempat yang sering dituju oleh masyarakat.

 

3. Parpol Islam harus mempersiapkan pemikiran dan metode untuk menerapkan pemikiran tersebut kepada masyarakat sedetail dan serinci mungkin. Kelompok Islam tidak boleh hanya berbekal semangat belaka untuk melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat.

 

Kelompok Islam harus bisa menggambarkan secara detail dan rinci bagaimana sistem pemerintahan, peradilan, politik luar negeri dan dalam negeri, sistem ekonomi, sistem hubungan social Islamiy dan lain-lain. Bahkan ia harus sudah mempersiapkan konstitusi Islam yang menggambarkan sistem Islam secara utuh.

 

4. Partai atau kelompok tersebut hanya mendakwahkan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum yang lahir dari ‘aqidah dan hukum Islam. Partai tidak akan menerima pemikiran-pemikiran yang sudah disusupi oleh ideologi-ideologi, pranata, maupun tata nilai yang bertentangan dengan Islam. Partai politik Islam juga tidak boleh tunduk dengan syarat-syarat yang tidak Islam; misalnya syarat bahwa partai harus mengakui paham-paham kufur, atau tidak boleh mengubah sistem yang ada dengan sistem Islam.

 

Al-Quran telah menyatakan dengan sangat jelas;

 

“Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagi kamu.” (Qs. al-Baqarah [2]: 208).

 

Dalam menafsirkan ayat ini Imam Abu al-Fida’ Isma’il Ibnu Katsir menyatakan, “Allah SWT memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin dan mempercayai Rasul-Nya, untuk mengambil seluruh ikatan dan syari’at Islam, mengerjakan seluruh perintah-Nya serta meninggalkan seluruh larangan-Nya, selagi mereka mampu.”*4) Sedangkan Imam ‘Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafiy, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah berserah diri dan ta’at, yakni berserah diri dan ta’at kepada Allah atau Islam.

 

Diriwayatkan dari Ikrimah, firman Allah di atas diturunkan pada kasus Tsa’labah, ‘Abdullah bin Salam, dan beberapa orang Yahudi yang lain. Mereka mengajukan konsensi kepada nabi untuk diijinkan memuliakan hari Sabtu sebagai hari besar orang Yahudi (hari Sabath). Kemudian dijawab oleh Allah dengan ayat di atas.*5) Selanjutnya Imam Thabariy menyatakan bahwa Ikrimah telah menjelaskan dengan pengertian sebagaimana yang kami katakan dalam hal itu. Bahwa ta’wil ayat di atas adalah seruan kepada orang-orang mu’min untuk menolak semua perkara yang tidak lahir dari hukum Islam. Ayat ini juga memerintahkan kaum muslim agar melaksanakan semua syari’at Islam dan melarang kaum muslim untuk melenyapkan hukum-hukum Islam meskipun sebagian hukum saja.*6)

 

5. Perubahan yang diusung oleh gerakan tersebut haruslah berupa perubahan yang bersifat menyeluruh, bukan parsial. Perubahan harus diarahkan kepada perubahan system, bukan perubahan yang digantungkan kepada perubahan personal atau moral.

 

Inilah prinsip-prinsip dasar dalam memperjuangkan penerapan Islam di tengah-tengah kehidupan. Masalah ini harus dijadikan focus perhatian setiap gerakan Islam yang ingin berdakwah sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah Saw. Sungguh, apabila parpol-parpol Islam memperjuangkan Islam sesuai dengan manhaj dakwah Rasulullah Saw, tentu mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Sebaliknya, jika mereka tidak berjuang sejalan dengan manhaj dakwah Rasulullah Saw, mereka akan menuai kegagalan.

 

Dari seluruh penjelasan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa pemilu dan parlemen sekarang ini bukan jalan syar’iy untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam. Akan tetapi, jalan syar’iy untuk melakukan perubahan masyarakat adalah manhaj dakwah Rasulullah Saw.

 

 

Catatan Kaki:

 

1. Lihat Islam Kâffah, M. Harun al-Rasyid Ramadhana, Publikasi 11/01/2004,http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=77_0_1_0_C

 

2. Lihat Akhlaq Dan Kebangkitan Umat, Syamsuddin Ramadhan, Publikasi 10/03/2004,http://www.hayatulislam.net/comments.php?id=101_0_1_0_C

 

3. Lihat Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam. Bandingkan pula dengan Taqiyyuddin al-Nabhani, al-Daulah al-Islamiyyah, hal. 13-14

 

4. Lihat Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir ; I/247

 

5. Lihat Imam Ibnu Jarir al-Thabariy, Tafsir al-Thabariy, II/337

 

6. ibid; hal. 337

Tidak Ada Metode Baku Meraih Mandat Kekuasaan Dalam Islam?

Menjelang PEMILU 2014 selalu menampilkan dua kutub. Ada yang begitu menggebu agar bisa memenangkan pemilu, dengan berbagai cara, termasuk meminta fatwa ulama’, organisasi massa. Karena memang sejak awal menganggap, bahwa pemilu merupakan metode konstitusional demokratis dalam meraih kekuasaan. Termasuk bagi mereka yang menginginkan perubahan ke arah Islam. Namun, sebaliknya, ada yang sejak awal menganggap, bahwa pemilu bukan merupakan metode perjuangan untuk mewujudkan perubahan, sampai masyarakat yang apatis, karena tidak lagi melihat relevansi pemilu dengan perubahan nasib mereka.

Bagi pihak yang menginginkan perubahan ke arah Islam, selain mereka tidak mempunyai master plan, atau proyek peradaban Islam (masyru’ hadhari), sehingga ketika mereka duduk di kursi kekuasaan, maka tidak identik dengan kemenangan Islam, karena mereka tidak pernah membawa dan menerapkan Islam, sebagaimana yang terjadi pada era Mursi di Mesir, dengan koalisi Ikhwan dan Salafi-nya, atau Turki di era Erdogan. Dengan pemilu yang mereka menangkan, mereka juga tidak pernah memiliki kekuasaan yang utuh (hukm[an] kulliy[an]), tetapi hanya kekuasaan parsial (hukm[an] mujazza’), yaitu sejumlah kursi di parlemen, dan kekuasaan eksekutif. Dengan anggapan, bahwa semuanya itu sudah cukup untuk melakukan perubahan. Tetapi, nyatanya tidak. Bahkan, kekuasaan Mursi di Mesir begitu rapuh, dan hanya mampu bertahan satu tahun. Itupun karena restu AS.

Mungkin ada yang bertanya, kalau memang rapuh, mengapa kekuasaan Partai Keadilan dengan Erdogannya di Turki, bisa bertahan sampai sekarang? Maka, jawabannya, bukan karena faktor kursi di Parlemen, dan kekuasaan eksekutifnya, tetapi karena secara politik Turki terbelah menjadi dua, antara pro AS dan Inggris. Kaum Kemalis dengan militernya, secara tradisional, adalah agen Inggris, dan tentu pro Inggris. Mereka bekerja untuk kepentingan Inggris. Sementara, Partai Keadilan dan Erdogan adalah agen AS, dan tentu pro AS, dan bekerja untuk kepentingan AS. Karena itu, AS mensupport habis-habisan PK dan Erdogan agar tetap bisa berkuasa, supaya Turki tetap dalam genggaman AS. Ini berbeda dengan Mesir, yang secara total dalam genggaman AS.

Meski demikian, ada fenomena yang sama, ketika kekuasaan yang dimiliki oleh para penguasa tersebut bersifat parsial (hukm[an] mujazza’), maka dengan mudah dimanfaatkan oleh berbagai pihak, baik oposisi maupun negara Kafir penjajah, untuk memanfaatkan peluang ini untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan. Akibatnya, terjadilah praktik politik dagang sapi. Dampaknya, kekuasaan yang ada menjadi tidak efektif.

Masalahnya, Karena Tidak Bisa Membedakan Thariqah dan Uslub

Tuduhan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam proses kekuasaan, jelas keliru. Karena, bagaimana mungkin Islam bisa diterapkan, jika hanya menjelaskan konsep, sementara metode untuk mewujudkan, mempertahankan dan mengemban konsep itu tidak dijelaskan. Masalah ini memang telah menjadi permasalahan serius ulama’ sejak sebelum runtuhnya Khilafah, dan menjadi semakin akut setelah Khilafah tiada. Bagaimana tidak, di masa Khilafah, sudah ada ulama’ yang mengeluarkan fatwa tentang cara menghadapi serangan musuh dengan membaca kitab Shahih al-Bukhari.Bukan dengan mengangkat senjata, menyiapkan pasukan dan berperang.

Ini adalah bukti, bahwa ketidakpahaman tentang hukum metode (thariqah) dalam Islam ini bukan baru terjadi setelah Khilafah tiada, tetapi sudah terjadi sejak Khilafah masih ada. Selain tidak paham tentang hukum thariqah, juga tidak bisa memilah, mana thariqah yang bersifat baku, dan mana uslub, yang berubah-ubah. Karena ketidakpahaman ini, maka ketika terjadi perbedaan uslub dalam pengangkatan Khalifah, disimpulkan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam pengangkatan Khalifah. Padahal, yang berbeda hanya uslub-nya, sementara metode bakunya tidak berubah.

Karena itu, perlu ditegaskan, bahwa hukum thariqah itu jelas ada, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Islam. Bahkan, adanya hukum thariqah ini merupakan keniscayaan bagi Islam, sebagai ideologi. Dengan begitu, Islam bukan hanya mengandung konsep (fikrah), tetapi juga metode (thariqah) baru untuk mewujudkan, menjaga dan mengemban konsep tersebut.

Hanya saja, hukum thariqah (metode) ini mempunyai ciri khas yang berbeda, dengan fikrah (konsep). Dalam hal ini, al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, merumuskan hukum thariqah tersebut sebagai hukum yang tetap, tidak berubah. Bersifat fisik (madiyah), bukan non-fisik (ghaira madiyah), dan bisa dirasakan (mahsusah). Hasilnya juga bersifat fisik (madiyah), dan bisa dirasakan (mahsusah). Selain itu, hukumnya sendiri wajib, bukan sunah atau mubah. Karena itu, tidak akan berubah. Dengan ciri-ciri ini, maka banyak hukum syara’ yang bisa diidentifikasi sebagai hukum thariqah.[1]Seperti dakwah, jihad, sanksi, termasuk thalab an-nushrah, dan bai’at itu sendiri.

Namun, jika kita tidak jeli, dan cermat, maka kita akan salah memposisikan hukum-hukum tersebut. Sebagai contoh,thalab an-nushrah (mencari dukungan/kekuasaan) adalah metode yang baku untuk mendapatkan kekuasaan. Pertama,thalab an-nushrah adalah aktivitas fisik, bisa dirasakan. Kedua, bersifat tetap, dan tidak berubah. Karena tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi saw. Ketiga, hasilnya juga bersifat fisik, dan bisa dirasakan. Keempat, hukum thalab an-nushrah itu sendiri wajib. Namun, cara untuk mendapatkannya, bisa banyak, dengan berbagai uslub. Bisa begini, dan begitu, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi, yang berubah-ubah, mengikuti situasi dan kondisi, bukan thalab an-nushrah-nya, melainkan uslub-nya.

Hal yang sama juga terjadi pada bai’at. Bai’at adalah hukum thariqah dalam pengangkatan seorang Khalifah. Karena, ini merupakan hukum yang baku, dan tetap, tidak berubah. Hukumnya juga wajib, sehingga tidak sah, jika ada seorang Khalifah menjadi Khalifah, tanpa bai’at. Bai’at juga merupakan aktivitas fisik, bisa dirasakan. Hasilnya juga nyata, yaitu terangkatnya Khalifah yang sah. Karena itu, bai’at ini merupakan metode yang baku dalam pengangkatan Khalifah. Adapun caranya, bisa begini dan begitu, itu adalah uslub.

Islam Mempunyai Metode Baku

Meski demikian, harus dicatat, bahwa tidak semua hukum thariqah bisa digunakan sembarangan. Namun, tetap harus sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, jihad adalah hukum thariqah untuk melenyapkan kekufuran yang menghalangi sampainya cahaya Islam kepada umat manusia. Jihad juga merupakan metode untuk membela diri, jika kita diserang. Namun, jihad bukan metode untuk meraih kekuasaan. Jihad juga bukan metode untuk mengangkat Khalifah.

Demikian halnya pemilu juga bukan merupakan metode untuk meraih kekuasaan. Juga bukan metode untuk mengangkat Khalifah. Namun, ini hanyalah uslub. Bisa digunakan, dan bisa juga tidak, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Islam telah menetapkan, bahwa metode baku untuk mendapatkan kekuasaan adalah thalab an-nushrah. Sedangkan metode baku untuk mengangkat Khalifah adalah bai’at. Meski dalam praktiknya, bisa saja dengan menggunakan uslub pemilu.

Karena itu, mengerahkan seluruh potensi untuk melakukan uslub yang mubah, atau melakukan jihad yang wajib, tetapi tidak sesuai dengan peruntukannya, namun meninggalkan metode baku yang wajib, yaitu thalab an-nushrah dan bai’at, jelas tidak tepat. Meski harus dicatat, bahwa thalab an-nushrah tidak akan didapatkan begitu saja, tanpa proses dakwah dan adanya jamaah (partai politik Islam idelogis) yang mengembannya.

Sebagai contoh, Nabi saw. telah melakukan thalab an-nushrah, setelah mempersiapkan Hizb ar-Rasul, yang dibangun dengan serius, cermat dan rapi. Sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul tahun 622 M, Nabi Muhammad adalah sel pertama. Dari sel pertama ini, baginda saw. membentuk sel-sel berikutnya. Khadijah, Abu Bakar dan ‘Ali bin Thalib direkrut dan dibina, hingga menjadi sel-sel berikutnya.[2] Setelah Abu Bakar merekrut ‘Utsman bin Madhghun, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Thalhah bin ‘Ubaidillah, ‘Ustman bin ‘Affan, dan generasi awal Islam yang lainnya.

Dari sana, Nabi membentuk halqah-halqah. Mereka yang telah dibina Nabi, dijadikan pembina halqah berikutnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Hubab bin al-Art saat membina keluarga Sa’id bin Zaid dan Fatimah binti al-Khatthab.[3] Selain halqah sebagai pembinaan intensif, mereka juga dibina oleh Nabi saw. di rumah al-Arqam bin Abi al-Arqam, di sebelah barat bukit Shafa.[4] Di sini, mereka dibina oleh Nabi secara umum (tsaqafah jama’iyyah).

Setelah jumlah orang yang direkrut dan kelompok halqah-nya banyak, maka mereka diorganisir oleh Nabi sebagai jamaah, dimana Nabi sebagai pemimpinnya. Mereka diikat oleh ikatan akidah, dengan fikrah dan thariqah yang sama. Semuanya tunduk dan taat pada kepemimpinan Nabi saw. Setelah tiga tahun dipersiapkan oleh Nabi, dan mereka sudah waktunya keluar untuk melakukan dakwah terbuka, maka turun Q.s. al-Hijr [15]: 94.[5] Turunnya ayat ini menandai permulaan interaksi dengan umat (bidayat at-tafa’ul). Setelah itu, Hamzah bin ‘Abdul Muthallib masuk Islam, tiga hari kemudian ‘Umar bin al-Khatthab juga memeluk Islam. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, tahun ke-5 bi’tsah.[6] Setelah masuk Islamnya dua orang kuat ini, Nabi pun menyempurnakan interaksinya dengan umat, dengan mendemonstrasikanHizb ar-Rasul di hadapan penduduk Makkah, seraya thawaf mengelilingi Ka’bah.[7]

Setelah fase ini, Nabi dan para sahabat mengalami berbagai ujian, mulai dari penyiksaan, stigmatisasi hingga pemboikotan. Pada saat itulah, thalab an-nushrah dilakukan oleh Nabi dengan dua tujuan: Pertama, untuk melindungi dakwah (li al-himayah). Kedua, untuk mendapatkan mandat kekuasaan (li istilam al-hukm). Untuk tujuan yang pertama, Nabi saw. telah meminta nushrah dari pamannya, Abu Thalib. Demikian juga dengan sahabat yang lain. Mereka ada juga yang meminta nushrah hingga ke Habasah. Sedangkan untuk tujuan kedua, Nabi telah meminta nushrah kepada Bani Kindah, Bani Hanifah, Bani Amir bin Sha’sha’ah, Bani Tsaqif di Taif, dan Bani-bani lain, hingga akhirnya berhasil mendapatkannya dari suku Aus dan Khazraj.

Keberhasilan thalab an-nushrah yang terakhir ini ditandai dengan peristiwa Bai’at ‘Aqabah I dan II. Bai’at ‘Aqabah yang pertama adalah bai’at untuk menyatakan keislaman, disertai dengan segala konsekuensinya, seperti meninggalkan zina, tidak mencuri, dan sebagainya. Sedangkan Bai’at ‘Aqabah yang kedua adalah bai’at untuk memberikan perlindungan kepada Nabi dan Islam, sebagaimana melindungi diri, harta dan keluarga mereka. Karena itu, bai’at yang kedua ini menandari penyerahan kekuasaan dari kaum Anshar kepada Nabi saw.

Setelah itu, Nabi saw. pun menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Madinah. Baginda saw. menyusul mereka, dan disambut dengan shalawat Badar, sebagai seorang pemimpin dan kepala negara. Inilah proses pengkondisian yang dilakukan oleh Nabi saw. hingga nushrah ini benar-benar berhasil diperoleh dengan sempurna. Semuanya ini membutuhkan waktu, karena memang Nabi saw. hendak mewujudkan negara. Membangun masyarakat dan peradaban yang luhur dan mulia.

Peralihan Kekuasaan dari Nabi kepada Khalifah

Setelah Nabi saw. wafat, Islam sebagai tuntunan hidup telah diwariskan oleh Nabi kepada para sahabat dan umat Islam dengan gamblang (muhajjat al-baidha’), hingga digambarkan, Lailuha ka nahariha (malamnya sama dengan siangnya).[8]Nabi pun telah menjelaskan, baik secara lisan maupun praktis, mekanisme pengangkatan Khalifah, melalui bai’at.[9] Para sahabat pun memahami dengan tepat mekanisme ini. Karena itu, setelah Nabi saw. mereka segera membai’at Abu Bakar sebagai Khalifah. Hal yang sama juga dilakukan oleh kaum Muslim setelah wafatnya Abu Bakar. Mereka segera mambai’at ‘Umar bin al-Khatthab, dan begitu seterusnya.

Memang benar, saat sebelum pembai’atan Abu Bakar ada perselisihan dalam menentukan siapa yang layak menggantikan Nabi saw. sebagai Khalifah. Karena Nabi saw. tidak menunjuk penggantinya. Ketika Abu Bakar menjadi Khalifah, menjelang akhir kepemimpinannya, beliau meminta masukan penduduk Madinah tentang siapa sosok yang layak menggantikannya. Munculnya dua nama, ‘Umar dan ‘Ali, namun akhirnya mengerucut pada ‘Umar. Ketika Abu Bakar merasa ajalnya hampir tiba, maka berdasarkan masukan penduduk Madinah beliau pun menunjuk ‘Umar sebagai penggantinya. Demikian halnya dengan ‘Umar, ketika menjelang ajalnya tiba, beliau menunjuk 6 sahabat sebagai ahli syura, untuk memilih di antara mereka sebagai Khalifah setelahnya. Begitu seterusnya.

Ketika Mu’awiyah menjadi Khalifah, Mu’awiyah beragumen mengikuti sunah (tuntunan) Abu Bakar dan ‘Umar, dengan menunjuk Yazid bin Mu’awiyah sebagai putra mahkota, namun dibantah oleh para sahabat. Di antaranya ‘Abdurrahman bin Abu Bakar. Beliau berkomentar, bahwa itu bukanlah sunah Abu Bakar dan ‘Umar, tetapi sunah Heraklius dan Mukaukis.[10] Sebelumnya, ‘Umar bin al-Khatthab berkomentar, “Jika aku tidak menunjuk pengganti, itu karena Rasulullah tidak menunjuk pengganti. Namun, jika aku harus menunjuk pengganti, itu juga karena Abu Bakar telah menunjuk pengganti.”[11] Maksudnya, menunjuk pengganti, tetapi berdasarkan aspirasi umat.

Jadi, ketika Nabi saw. tidak menunjuk pengganti, dan Abu Bakar melakukannya, tidak bisa dikatakan, bahwa tindakan Abu Bakar menyalahi sunah Nabi. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan oleh ‘Umar, dengan tidak menunjuk satu orang, tetapi 6 orang, juga tidak bisa dikatakan sebagai menyalahi sunah Nabi. Karena ini hanyalah uslub, yang mubah dan tidak tetap. Uslub ini diambil sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itulah yang dipahami oleh para sahabat.

Namun, ketika uslub itu dilakukan dengan cara yang salah, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu’awiyah kepada Yazid, dengan menunjuknya sebagai putra mahkota, tanpa memperhatikan aspirasi umat, maka para sahabat pun menolaknya. Tidak hanya itu, Mu’awiyah juga melakukan kesalahan, dengan membai’at Yazid di saat Mu’awiyah, sebagai Khalifah yang sah, masih hidup. Tidak hanya itu, bahkan dia pun memaksa kaum Muslim untuk membai’atnya dengan carrot and steak. Bagi yang mau membai’at Yazid diberi hadiah uang, sedangkan yang tidak mau akan dibunuh dengan pedang.

Kesimpulan

Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa Islam mempunyai metode baku dalam meraih kekuasaan (istilam al-hukm). Islam juga mempunyai metode baku dalam mengangkat pemimpin (nashb al-imam).  Islam telah menetapkan thalab an-nushrah sebagai metode baku dalam meraih kekuasaan, bukan kudeta, revolusi, jihad, pemilu maupun yang lain. Islam juga telah menetapkan bai’at sebagai metode baku dalam mengangkat Khalifah.

Adapun aktivitas detail untuk melaksanakan metode baku itu adalah uslub. Karena uslub ini mubah, maka bisa berubah, dan bersifat tidak baku (tetap). Nah, posisi pemilu dalam konteks pengangkatan pemimpin adalah uslub yang mubah. Hukum kemubahannya mengikuti maqashid-nya. Jika digunakan untuk mengangkat pemimpin yang menerapkan hukum Islam jelas mubah, tetapi jika digunakan untuk mengangkat pemimpin yang tidak menerapkan hukum Islam, jelas tidak boleh.

Jika ada yang mengatakan, bahwa Islam tidak mempunyai metode baku dalam masalah ini, maka bisa dipastikan, orang itu tidak paham hukum thariqah, tidak bisa membedakan antara thariqah dan uslub. Bahkan, lebih parah lagi, tidak mengimani, bahwa Islam mempunyai metode yang baku, dan ini yang berbahaya. Karena klaim ini bisa meruntuhkan akidahnya. Na’udzu billah.


[1]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Mafahim Hizb at-Tahrir, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VI, 2001, hal. 57-59.

[2]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 65.

[3]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ad-Daulah al-Islamiyyah, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VII, 2002, hal. 12.

[4]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 80.

[5]     Al-Hafidh Ibn Jarir at-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, Dar al-Fikr, Beirut, t.t. Juz III, hal. 402.

[6]     Al-‘Allamah Shafiyyu ar-Rahman al-Mubarakfuri, ar-Rahiq al-Makhtum: Bahts[un] fi as-Sirah an-Nabawiyyah ‘ala Shahibiha Afdhala as-Shalata wa as-Salam, Dar Ihya’ at-Turats, Beirut, t.t. hal. 89-90.

[7]     Al-‘Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, ad-Daulah al-Islamiyyah, Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, Beirut, cet. VII, 2002, hal. 15.

[8]     H.r. Ibn Majjah dari al-‘Irbadh bin Sariyyah.

[9]     H.r. Muslim dari ‘Ubadah bin Shamit.

[10]    Al-Hafidh Jalaluddin as-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, t.t. hal. 156.

[11]    Al-Hafidh al-Baihaqi, as-Sunan al-Kubra, Dar al-Fikr, Beirut, t.t.

Metode Meraih Kekuasaan Yang Sahih

Oleh: Hafidz Abdurrahman

Angin perubahan yang berhembus dari Tunisia dipicu oleh kemarahan rakyat yang membuncah kepada penguasanya. Selama dua bulan, rakyat Tunisia bangkit melakukan perlawanan kepada penguasa despot (thaghut), Zain al-Abidin bin Ali yang berkuasa selama 24 tahun. Ben Ali pun jatuh, setelah militer mengambil alih kekuasaan di Tunisia.

Angin perubahan ini pun berhembus ke Mesir. Selama tiga minggu non stop, rakyat Mesir yang selama ini merasa tertindas oleh kediktatoran rezim diktator Husni Mubarak, pun bangkit melakukan perlawanan. Mubarak pun tumbang, Jumat (11/2). Pengunduran diri itu diumumkan wakilnya, Omar Sulaiman, kepala intelijen Mesir dan binaan CIA. Kekuasaan Mesir kini berada di tangan militer.

Dari dua peristiwa ini, bisa diambil pelajaran bahwa bertahan dan tumbangnya sebuah rezim tidak bisa dilepaskan dari dukungan militer. Ben Ali tumbang setelah militer, dan tentu Prancis, tidak lagi mendukung penguasa tiran itu. Sebaliknya, Mubarak pada awalnya tetap bertahan juga karena dukungan militer, selain tentu juga dukungan Amerika dan Israel, di belakang rezim tersebut. Karena itu, kekuatan rakyat dalam bentuk people power sebesar apapun tidak serta merta bisa menggulingkan rezim, kecuali dengan dukungan militer.

Dengan demikian, peranan militer sangat menentukan dalam perubahan. Baik murni bersandar pada kekuatannya sendiri, maupun karena dukungan dari luar. Dukungan luar pun tidak bisa serta merta mengambil alih kekuasaan, kecuali melalui dua jalan. Pertama, melalui kekuatan militer setempat, sebagaimana yang dilakukan Amerika ketika menggulingkan Soekarno, melalui Soeharto. Kedua, melalui invasi militer, sebagaimana yang dilakukan Amerika ketika menggulingkan Saddam Husein. Karena itu, metode perubahan melalui thalab an-nushrah sebenarnya bukan merupakan hal yang asing dalam proses perubahan.

Memang benar, bahwa people power bisa digunakan untuk melakukan perubahan dengan menjatuhkan rezim yang ada, lalu menggantinya dengan rezim yang baru. Meski, sebagaimana uraian di atas, perubahan itu tidak serta merta karena kekuatan rakyat, tetapi karena adanya dukungan militer. Dukungan militer tersebut diberikan setelah adanya preassureyang kuat dari rakyat. Posisi people power dalam konteks ini semacam conditioning (pengondisian) menuju terjadinya perubahan. Ini seperti yang terjadi saat Soeharto dipaksa turun dari jabatannya melalui people power, setelah militer menyatakan berpihak kepada rakyat. Hal yang sama juga terjadi di Tunisia.

Target dari people power pun kadang hanya sekadar mengganti rezim, sementara sistemnya masih tetap sistem lama. Kadang mengganti dua-duanya, sistem dan rezimnya sekaligus. Hanya saja, untuk target kedua ini sangat sulit diwujudkan melalui gerakan people power. Kecuali, jika people power tersebut dibentuk oleh kekuatan umat yang sadar dan menuntut perubahan berdasarkan ideologi Islam yang diyakininya. Kekuatan umat yang sadar ini terbentuk setelah umat dipersiapkan untuk meyakini dan menerima sistem Islam, baik sistem pemerintahannya, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum maupun politik luar negerinya. Menyiapkan umat hingga memiliki kesadaran ideologis ini hanya bisa dilakukan oleh partai politik ideologis.

Kepemimpinan partai ideologis di tengah-tengah umat inilah yang pada akhirnya menentukan kekuatan umat, ketika ideologi partai, yaitu akidah dan sistem yang diembannya telah menjadi ideologi umat dan ketika master plan partai, baik di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, sanksi hukum dan politik luar negerinya, maupun road map untuk mewujudkannya telah diterima dan diyakini oleh umat. Umat yang sadar seperti inilah yang menjadi pondasi dan tonggak perubahan mendasar. Merekalah yang menjadi pilar tegaknya negara. Negara yang dibangun dengan kekuatan umat seperti itu juga merupakan negara yang sangat kuat dan solid. Itulah Negara Khilafah yang kita idamkan.

Namun tetap harus dicatat, bahwa kekuatan umat yang sadar di bawah kepemimpinan partai idoelogis itu saja ternyata belum menjamin kesuksesan peralihan kekuasaan (istilam al-hukm). Terbukti, bahwa sejak dekade awal 50-an abad yang lalu, partai ideologis itu ada dan berkiprah hingga kini, tidak kurang dari 58 tahun, dan umat yang sadar itu pun telah terbentuk di hampir 50 negara lebih, tetapi ternyata peralihan kekuasaan (istilam al-hukm) itu belum terjadi. Ini membuktikan, bahwa kekuatan umat yang sadar ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini juga membuktikan, bahwa konsolidasi dua kekuatan, yaitu kekuatan umat yang dipimpin oleh partai ideologis tersebut di satu sisi, dan kekuatan militer (ahl an-nushrah) di sisi lain, mutlak diperlukan untuk menjamin suksesnya peralihan kekuasaan (istilam al-hukm) tersebut.

Sebagaimana kekuatan umat yang sadar tersebut tidak bisa menjamin suksesnya peralihan kekuasaan, maka kekuatan militer juga sama. Sejarah membuktikan, bahwa belum pernah ada kekuatan militer yang bisa memerintah tanpa dukungan partai politik. Apa yang terjadi beberapa tahun lalu di Thailand, ketikan Jenderal Sonti menggulingkan PM Taksin, yang kemudian menyerahkan pemerintahan kepada kekuatan politik partai, adalah bukti bahwa kekuatan militer tidak bisa memerintah sendiri. Hatta junta militer di Myanmar sekalipun, mereka nyatanya tetap membutuhkan partai politik, meski hanya simbolik.

Karena itu, bisa disimpulkan bahwa satu-satunya proses peralihan kekuasaan (istilam al-hukm) yang benar, dan dijamin sukses adalah metode thalab an-nushrah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selain sesuai dengan analisis faktual di atas, inilah metode satu-satunya yang ditelah dipraktekkan oleh Rasul ketika menerima kekuasaan dari penduduk Yatsrib (Madinah).

Pihak yang mempunyai kekuatan ketika itu adalah kepala suku dan kabilah, maka kepada merekalah Rasulullah SAW berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan. Rasulullah pernah mendatangi Bani Tsaqif di Thaif, Bani Hanifah, Bani Kalb, Bani Amir bin Sha’sha’ah dan sejumlah kabilah yang lain. Namun, ternyata semuanya menolak. Ada yang menolak dengan keras, bahkan tidak manusiawi, seperti yang beliau alami di Thaif; ada juga yang menolak tanpa syarat, seperti yang beliau alami ketika menyatakan hasrat beliau kepada Bani Hanifah; atau ditolak karena beliau tidak mau mengabulkan syarat mereka, seperti yang beliau alami dari Bani Amir bin Sha’sha’ah.

Keteguhan Nabi melakukan thalab an-nushrah di tengah penolakan yang keras tersebut justru menjadi indikasi, bahwa tindakan beliau ini hukumnya wajib. Alasannya: (1) karena langkah ini beliau lakukan dengan konsisten, apapun dampak dan risikonya; (2) dampak dan risiko yang beliau terima ternyata tetap tidak mengubah konsistensi beliau. Dua hal ini menjadi indikasi (qarinah), bahwa cara dan langkah tersebut hukumnya memang wajib.

Dalam konteks sekarang, thalab an-nushrah bisa dilakukan terhadap kepala negara, kepala suku dan kabilah, militer serta siapa saja yang mempunyai kekuatan dan pengaruh secara riil di tengah masyarakat. Syaratnya, mereka harus mengimani sistem Islam dan membenarkannya. Ini didasarkan pada riwayat, yang menyatakan, “Beliau pun meminta mereka untuk membenarkan beliau, dan memberikan perlindungan kepadanya.” (Ibn Hisyam, As-Sirah an-Nabawiyyah, II/36.) Inilah satu-satunya cara yang legal dalam pandangan syariah dalam melakukan perubahan dan membangun pemerintahan Islam. Wallâhu a‘lam.

Nikah Dini, Penyebab KDRT?

 Pernikahan dini kembali menjadi sorotan.  Bak gayung bersambut dengan upaya merevisi UU Perkawinan yang saat ini kembali mencuat, tudingan miring terhadap pernikahan dini kembali dimunculkan.  Kali ini pernikahan dini dituding sebagai pemicu munculnya pelanggaran HAM, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Hasil survey yang dikeluarkan Plan Indonesia mungkin mencengangkan.  Betapa tidak, menurut lembaga ini sebanyak 44% pelaku pernikahan dini mengalami KDRT.  Kesimpulan pun mengarah pada perlunya merevisi usia pernikahan perempuan yang selama ini timpang dibandingkan laki-laki sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan saat ini (metrotvnews.com, 25 September 2011).

Banyaknya kasus KDRT pada pernikahan dini memang layak menjadi perhatian.  Namun, berbagai kasus tersebut tentu saja tidak bisa langsung membuktikan bahwa pernikahan dini menjadi penyebab KDRT.  Sebab, kasus KDRT juga terjadi pada pasangan yang tidak nikah dini.  Dengan kata lain, membuat benang merah  KDRT dengan pernikahan dini adalah tuduhan yang sangat prematur.

Terlebih lagi, makna KDRT belum tentu benar menurut ajaran Islam,  sehingga bisa jadi perkara-perkara yang sebenarnya tidak terkatagori KDRT dianggap sebagai KDRT.  Seperti, suami yang memukul isteri (dengan pukulan yang tidak melukai) karena isterinusyuz (membangkang dari kewajiban),  permintaan suami kepada isteri untuk melepaskan hasratnya sedang sang isteri tidak berhasrat, atau kekerasan psikis lainnya yang sebenarnya masih ditolerir oleh hukum syariat namun dianggap KDRT.  Hal-hal semacam itu juga harus diklarifikasi sehingga data dalam survey tersebut layak dipertanggungjawabkan sebagai data kasus KDRT yang valid.

Dengan pertimbangan tersebut, maka benarkah yang menyebabkan terjadinya KDRT adalah pernikahan dini sehingga yang harus digugat adalah usia pasangan yang menikah?  Atau, apakah terdapat hal-hal lain yang menyertai pernikahan tersebut yang harus dibenahi agar tidak memunculkan KDRT?  Bila karena usia pernikahan, mestinya DKRT tidak banyak dijumpai pada pasangan yang menikah di usia matang.  Masalahnya, mereka pun kondisinya tak jauh berbeda.  Oleh karena itu,  persoalannya bukan terletak pada usia pernikahan, namun hal-hal lain di luar itu.

Di sisi lain, Islam telah mengatur masalah pernikahan .  Islam pun telah mengatur berbagai persoalan yang mungkin muncul dari aktivitas pernikahan seperti kekerasan, dan sebagainya.  Oleh karena itu, persoalan ini harus didudukkan secara benar, sehingga kesimpulannya tidak mengarah pada pelanggaran syariat Islam yang sudah baku, seperti dilarangnya perempuan menikah di usia dini.

Hukum Pernikahan Dini dalam Islam

Pada dasarnya Islam membolehkan laki-laki menikahi perempuan di bawah umur, sebelum haid atau usia 15 tahun.  Dalam hal ini, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama’. Demikian penjelasan Ibn Mundzir, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Qudamah. Dalam penjelasannya, Ibn Mundzir menyatakan:

“Semua ahli ilmu, yang pandangannya kami hafal, telah sepakat, bahwa seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya yang masih kecil hukumnya mubah (boleh).”

Firman Allah SWT menyatakan:

وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang belum haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (QS. at-Thalaq [65]: 04)

Selain itu, Aisyah ra. pernah menuturkan dari Hisyam, dari ayahnya (‘Urwah), yang menyatakan:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ وَأَنَا اِبْنَةُ سِتٍّ، وَبَنَي بِيْ وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ (متفق عليه)

“Saya dinikahi oleh Nabi saw. ketika saya gadis berusia enam tahun, dan baginda membawa saya, ketika saya berusia sembilan tahun.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dengan demikian Islam memandang bahwa perempuan boleh menikah di usia dini.  Kebolehan ini tentu bersifat umum.  Artinya, meski Islam tidak melarang perempuan menikah pada usia dini, namun Islam tetap membebankan hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan kepada siapapun yang telah menikah, termasuk bagi perempuan yang menikah dini di usia baligh.

Dengan konsekuensi tersebut, setiap pasangan nikah seharusnya memahami dan mempersiapkan segala sesuatu yang bakal dibutuhkan ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri serta sebagai ayah dan ibu harus difahami dengan baik oleh kedua calon mempelai.  Kekurangsiapan diri bisa memicu beberapa tindakan yang bisa mengarah kepada tindak KDRT.  Misalnya, suami yang tidak memahami tatacara mendidik isteri tatkala isteri membangkang.  Maka suami bisa bertindak kasar, memukul di sembarang tampat, bahkan mencederai atau membunuh isterinya.  Demikian pula, bila isteri tidak memiliki kesiapan untuk menjadi isteri yang baik, malas mendampingi dan melayani suaminya, masih mengumbar ketertarikan kepada lawan jenis selain suaminya dan sebagainya.  Atau, kurangnya kemampuan mengelola emosi yang sebenarnya bisa disiapkan sejak dini sebelum menikah.

Bila persiapan sebelum menikah telah dilakukan, maka usia saat menikah bukan menjadi persoalan.  Dan, kenyataannya ada pasangan nikah dini yang sukses dalam mengarungi bahtera rumah tangga.  Hal itu terjadi karena kedua belah pihak telah saling mempersiapkan diri untuk menikah dan menjalani kehidupan pernikahan menurut hukum syara’.   Demikianlah, hukum Islam mengatur masalah pernikahan dini dan segala konsekuensi yang harus diemban oleh pelakunya, sehingga pernikahan dini semestinya tidak mengantarkan pada tindak KDRT.

KDRT Hanya Ekses

Hal yang harus diperhatikan adalah  seringkali KDRT merupakan akibat atas berbagai persoalan yang terjadi dalam keluarga.  Sebab, secara fitrah manusia tidak menyukai kekerasan.  Ketika pasangan suami isteri tidak mampu mengatasi berbagai persoalan kehidupan keluarga dengan baik, disertai dengan munculnya emosi, maka akan memicu tindakan KDRT.

Himpitan ekonomi bisa mendorong suami bertindak sewenang-wenang terhadap anggota keluarganya.  Kehidupan liberal yang tidak mengindahkan tata pergaulan sesuai syariat memungkinkan suami isteri tidak tulus menjadi sahabat.  Keengganan saling bergaul menurut syariat atau terjadinya perselingkuhan bisa berbuntut tindak KDRT.  Kerasnya mencari penghidupan, kepenatan usai bekerja, sang anak bermasalah, isteri tidak mau mengerti situasi dan kondisi suami, isteri tidak bisa mengelola rumah tangga dan sebagainya, bisa memicu tindakan KDRT.  Demikian pula dengan merebaknya sikap hidup materialistik, gaya hidup hedonis dan sikap individualis masyarakat, semua itu turut memuluskan niat berlaku tidak baik di antara anggota keluarga.  Sementara masyarakat cenderung tidak peduli, apalagi mau menolong saudara atau tetangganya yang sedang membutuhkan pertolongan.

Perkara-perkara tersebut kadang terlewat dalam menelusuri sebab maraknya KDRT.  Bilamana kondisi eksternal yang memicu persoalan rumah tangga bergabung dengan kondisi internal anggota keluarga (baik suami, isteri maupun anak-anak) yang tidak memilki pegangan yang benar menurut syara’, maka inilah yang menjadi biang dari segala tindak KDRT.

Dengan demikian, pada kondisi pernikahan apapun (baik pernikahan dini maupun bukan), bayang-bayang KDRT akan selalu mengikuti.  Hanya mereka yang mampu melampaui  tantangan dalam berkeluargalah yang  selamat dari tindak kekerasan.  Jadi, persoalannya tentu bukan terletak pada usia pernikahan, namun ketidakmampuan pasangan suami isteri  menghadapi persoalan keluarga yang dibinanya.

Mencegah KDRT

Mencegah maraknya KDRT dengan mencegah pernikahan dini adalah tindakan yang gegabah.  Sebab, secara fitrah manusia dimungkinkan menikah pada usia dini.  Apa jadinya jika remaja yang sudah siap menikah dihalang-halangi untuk menikah hanya karena khawatir terjadi KDRT?  Tentu bahayanya akan jauh lebih besar.  Pergaulan bebas akan semakin merajalela.  Oleh karena itu, tindakan KDRT seharusnya tidak dicegah dengan mengharamkan pernikahan dini.

Menilik beberapa faktor pemicu KDRT sebagaimana yang dipaparkan di atas, maka tindakan KDRT dapat dicegah dengan;pertama, mempersiapkan diri dengan baik ketika berniat untuk  menikah.  Persiapan yang dimaksud bukan saja persiapan materi atau jasmani, namun meliputi persiapan mental, baik menyangkut penguatan akidah, pemahaman hukum-hukum Islam khususnya tentang kehidupan suami isteri, memperkuat kepribadian Islami dan sebagainya.

Kedua,  konsisten untuk turut andil dalam upaya mengubah kehidupan sekuler -liberalistik-kapitalistik yang menyebabkan beban persoalan keluarga kian berat.  Sejalan dengan penguatan internal individu-individu dalam keluarga, kondisi sosial yang melingkupi mereka tidak boleh kontra produktif.  Oleh karena itu, kehidupan masyarakat harus diubah menjadi kehidupan yang melahirkan kesejahteraan, ketenangan dan ketentraman.  Itulah kehidupan Islam yang menjalankan syariat Islam secara kaffah.  Upaya ini harus menjadi perhatian semua pihak jika tidak ingin laju tindak KDRT semakin kencang.

Tak seharusnya pernikahan dini menjadi kambing hitam tindak kedhaliman sistem dan manusia.  Hukum Allah SWT yang membolehkan pernikahan dini tentu membawa kabaikan bagi manusia.  Bila terdapat persoalan di balik semua itu, tentu perilaku manusialah yang layak menjadi sorotan, adakah kesalahan yang telah dilakukan selama ini.

Dengan demikian, setiap muslim dijamin haknya untuk menikah kapan pun dia mampu.  Syariat telah memberi rambu-rambu yang jelas dalam setiap pelaksanaan hukum-hukumnya.  Menikah dini memang membutuhkan persiapan lebih banyak, terlebih dalam sistem kehidupan sekuler kapitalistik saat ini.  Bila salah melangkah, jebakan KDRT akan siap menghadang.  Namun demikian, bukan mustahil akan terwujud kehidupan pernikahan dini yang sakinah mawaddah wa rahmah tanpa ancaman KDRT.  Semua tergantung sang pelaku.

Penutup

Inilah yang sering dialami umat saat Khilafah Islamiyyah tidak hadir memayungi umat.  Hukum Islam selalu menghadapi rongrogan ideologi kufur.  Pernikahan dini digugat lantaran KDRT yang dibuat oleh mereka sendiri.  Sungguh umat berada dalam jebakan lubang yang sangat dalam.

Tentu saja, tak ada yang mampu mengakhiri nestapa ini, kecuali bila umat mengingat kembali kemuliaannya dan berupaya meraihnya kembali.  Sungguh, tak ada kemuliaan melainkan dengan syariat Islam.  Dan tak sempurna pelaksanaan syarat Islam melainkan dengan tagaknya Daulah Khilafah Islamiyyah.  Semoga umat kian bersungguh-sungguh mewujudkannya.  Aamiin ya Rabbal ‘alamiin. [na/htipress/syabab.com]

Ilusi Demokrasi, Fakta dan Cita-Cita

Diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan

Demokrasi adalah sistemnya orang kafir. Sistem inilah yang telah merusak tatanan  kehidupan negeri muslim terbesar ini di Indonesia, ekonomi maupun politik. Sistem ini juga memastikan adanya perbuatan semena-mena terhadap manusia. Memastikan adanya perbudakan massal. Kita tidak boleh mengambilnya.

Demikian kesimpulan yang terungkap dalam diskusi publik FKSK ke-20  bertema “Ilusi Demokrasi, Fakta dan Cita-Cita” Senin kemarin, (23/4) di gedung KNPI, Kuningan Jakarta. Hadir sebagai pembicara Ir. Zaim Saidi (Direktur Eksekutif PIRAC), Munarman SH (Advokat), KH Muhammad Al Khathath (DPP HTI). Acara yang dipadati ratusan peserta dari berbagai ormas Islam ini berlangsung dari pukul 13.30 sampai 16.00.

“Demokrasi itu memastikan penindasan semena-mena terhadap manusia,” ujar Zaim Saidi. Prof Dr Ryaas Rasyid MA yang sejatinya hadir dalam acara ini tidak hadir. Zaim Saidi menjelaskan bahwa demokrasi adalah mesin politik yang digunakan oleh kaum kapitalis. Ia dijadikan instrumen untuk memastikan berjalannya sebuah sistem yang dikenal dengan Negara Budak. Segelintir elit memastikan seluruh mayoritas sebagai budak. “Karena itu kita harus mengetahui apa itu kapitalisme,” ujarnya. Kapitalisme adalah suatu sistem kehidupan yang dibangun di atas pondasi riba. Dan riba ini merupakan doktrin yang absolut. “Dalam kapitalisme, semua boleh ditentang, kecuali satu riba,” terangnya lagi. Zaim juga menjelaskan bagaimana riba itu telah menghancurkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia ini. Mata uang kertas yang saat ini tidak ditopang oleh emas, tak bernilai harganya sehingga berimplikasi serius terhadap syariah. Ia pun kemudian memberikan solusi agar umat Islam kembali pada dinar dirham sebagai alat transaksi yang sah.

Terkait reformasi yang terjadi di negeri ini, ia menerangkan jika reformasi yang berlangsung saat ini hanya memastikan bahwa penjajahan modern atau penjajahan model baru itu berlangsunng dengan baik di negeri ini. Jadi apa yang disebut negara bangsa itu akhirnya menjadi tidak relevan saat ini. Siapa pun yang jadi presiden, atau perdana menteri dia hanya sekedar boneka. Juga tidak ada yang namanya kedaulatan nasional. Tiap hari masyarakat hanya disuguhi politisi yang korupsi, politisi yang selingkuh dan sebagainya. “Tapi itu bukan hal yang esensi. Persoalan yang sebenarnya adalah perampokan atas harta kita,”ujarnya.

Munarman sependapat dengan Zaim. “Sejak demokrasi ada di Indonesia, apa yang dihasilkan? Hasilnya adalah orang berderet antri beli minyak tanah, orang bernderet antri beli beras, orang makin banyak tidak sekolah dan orang sakit harus keliling dari jam sembilan pagi hingga sembilan malam untuk dapat rumah sakit,” terangnya.

Demokrasi juga, lanjutnya, hanya menghasilkan presiden yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk pembantunya di kabinet tidak bisa berbuat banyak. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah, diantaranya adalah persoalan Lumpur Lapindo yang saat ini korbannya masih terbengkalai di tugu Proklamasi Jakarta.

“Jadi presiden itu tidak bisa berkuasa. Yang berkuasa itu adalah para pemodal yang jumlahnya cuma tiga ratus keluarga di dunia ini,” ujarnya.

Munarman juga menjelaskan sejumlah kebohongan demokrasi  yang antara lain bisa dilihat dari partisipasi pemilu. Demokrasi yang menyatakan keputusan itu ditangan rakyat atau di tangan mayoritas ternyata cuma ilusi. Banyak fakta yang menunjukkan ketika penguasa tidak melakukan tekanan pada rakyat supaya ikut pemilu seperti zaman orde baru, masyakat yang memilih dalam pemilu jumlahnya tidak sampai 100 persen. Jadi yang berkuasa  di negara yang menganut demokrasi seperti di Indonesia dan negara lainnya itu adalah minoritas yang memerintah mayoritas. Untuk memperjelas argumentasinya Munarman memperlihatkan sejumlah data bagaimana negara-negara kampium demokrasi seperti AS, jumlah pemilihnya tidak sampai 100 persen. Malah di AS sendiri yang memilih jumlahnya hanya 40  sampai 50 persen. “Jadi ketika ada orang yang mengatakan di pemilu suara mayoritas menentukan, itu omong kosong. Itu hanya ilusi,” ujarnya.

Demokrasi juga  ternyata membutuhkan adanya prasarat, yaitu uang. Ini seperti dikatakan oleh Boediono, menteri perekonomian, yang mengutip sebuah penelitian yang menyebutkan, prasarat demokrasi itu kalau mau aman maka pendapatan perkapitanya harus di atas 6.600  dolar. Artinya tidak ada demokrasi itu berlaku bagi semua orang. Demokrasi itu ternyata hanya berlaku bagi mereka yang kaya. “Hanya berlaku bagi negara kaya.”

Munarman juga menjelaskan, setiap hari masyarakat ini dicekoki oleh media massa bahwa demokrasi itu persamaan semua orang. Salah satunya kampanye secara berulang oleh sebuah TV swasta tentang Millennium Development Goals(MDG). Indonesia pada tahun 2015 harus mencapai standar kehidupan tertentu. Karena itu perlu dibuat program menuju kesana seperti pengentasan kemiskinan, persamaan gender, keberagaman dan lain-lain.

“Kalau persamaan gender saya heran. Amerika Serikat setelah ratusan tahun merdeka belum pernah dipimpin oleh seorang wanita. Demikian juga dengan Perancis. Lalu persamaan gender apa yang diajarkan pada kita. Juga pengentasan kemiskinan itu mana? Di AS saja, yang menguasai aset ekonominya hanya 10 persen. Mana pengentasan kemiskinannya? Itu nggak Ada. Itu cuma akal-akalan,” terang Munarman.

MDG sendiri itu diadopsi PBB dari kesepakatan 15 negara kaya yang menguasai dunia. Agenda ini dipaksakan ke dunia ketiga yang salah satunya Indonesia agar mengikuti standar kehidupan tertentu. Pertanyaannya dari mana uang untuk program pembangunan diperoleh?  Dari utang. “Jadi sebenarnya kita ini dicuci otak agar menerima utang yang pada akhirnya riba.”

Pada laporan MDG 2005, menko perekonomian saat itu, M Jusuf Kalla, menyebutkan dalam pengantarnya, karena Indonesia negara miskin maka harus dibuka peluang sebesar-besarnya investasi asing untuk mencapai tujuan pembangunan ini. Investasi asing dan memerlukan modal dari luar, yaitu utang. “Ini kan akal-akalan,” ujar Munarman.

Jadi menurutnya, kita itu akhirnya hanya dijadikan pembayar pajar dan buruh di alam demokrasi ini. Memang yang terjadi sebenarnya media, LSM dan lembaga sipil society lainnya dipaksa untuk mengkampanyekan MDG. Kampanye MDG yang hampir setiap hari nongol di media TV ini didukung LSM. Tentu saja mereka itu mendapat bantuan dari International Development Agency, misalnya USAID.

“Demokrasi itu memang sistem yang rusak,” ujar Ust M Khaththath.  Sistem ini telah membuat kehancuran yang luar biasa. Perang dunia I dan II ditimbulkan oleh para demokrat yang kapitalis imperialis.  Sistem demokrasi juga ternyata bohong sama sekali. Katanya pemerintahan rakyat, tapi tidak pernah yang namanya rakyat itu memerintah. Kekuasaan rakyat itu dirampas dengan mekanisme pemilu. Kebohongan lainnya adalah pernyataaan bahwa parlemen itu wakil kehendak rakyat. Ini bisa dilihat dari kenyataan UU penanaman modal yang kemarin disahkan tidak menunjukkan itu kehendak rakyat, tapi kehendak para pemilik modal internasional. “Kita saat ini tidak berdaulat di negara sendiri karena telah dirampas kekuasaan dan kekayaan kita oleh para pemilik modal,”tegasnya.

Demokrasi juga, jelas  sekjen FUI ini adalah system yang telah melahirkan rezim boneka. Demokrasi adalah sistemnya orang kafir. Demokrasi ini kemudian diekspor ke Indonesia oleh orang kafir. Sejak orang kafir mengalahkan Khilafah Islamiyyah, mereka menjajah seluruh dunia Islam dan menerapkan demokrasi secara paksa. Demokrat Mustafa Kamal At Tarturk yang diagungkan Sukarno saat itu malah menodongkan pistolnya kepada anggota dewan nasional yang masih bersih hatinya untuk mempertahankan sistem khilafah Islamiyyah.

Jadi demokrasi adalah system jahiliyyah atau system bodoh.. Lebih bodoh lagi orang yang mengikuti system demokrasi. “Padahal Allah SWT telah mengingatkan dalam QS Al Maidah:50 yang berbunyi, ‘Apakah hukum jahiliyyah ini yang akan mereka cari, hukum apa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini.’” Papar ust Khaththath.

Hukum Allah inilah yang harusnya dimunculkan. Hukum Islam itu kata Ust Khaththath  kuncinya ada empat.  Pertama, perbuatan itu harus mengikuti petunjuk rasulullah SAW.  Tidak ada perbuatan yang diterima Allah kecuali dilakukan ikhlas dan mengikuti  petunjuk rasul-Nya. Kedua, hukum syariah meliputi semua perbuatan, menyangkut segala aspek kehidupan. Bukan hanya ibadah, tapi juga masalah politik, negara, politik LN, ekonomi, sosial jihad dan lain-lain. Ketiga, masalah sains dan teknologi, selama tidak bertentangan dengan mabda Islam itu diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Keempat, dalam masalah fikih dan hukum hanya merujuk pada Islam. “Meski pada demokrasi yang sedikit mirip-mirip dengan Islam, maka kita tetap tidak boleh merujuk pada sistem demokrasi. Haram total. Kita harus tetap merujuk pada Islam,” tegasnya.

Sekarang ini banyak negara yang labelnya Islam tapi substansinya menganut sistem demokrasi. Itu keliru. Seharusnya kita kembali pada Islam. System kenegaraan dalam Islam itu adalah system khilafah ala minhaj. Khilafah inilah yang memerintah berdasarkan hukum Islam. Karena itu tugas umat Islam sekarang adalah restoring dan reistablising agar khilafah Islamiyyah segera muncul lagi di muka bumi. “Mari kita sambut datangnya khilafah al minhaj nubuwah ini. Tapi tidak dengan diam. Tapi dengan usaha, bekerja dan perjuangan,” ujarnya.

[pendi]

Itulah Demokrasi Sistem Korup Pemangsa Kebaikan

[Al-Islam  647] Saat ini, tak satu pun parpol, baik yang nasionalis maupun agamis, bersih dari korupsi. Terseretnya yang agamis untuk terlibat kasus korupsi mengisyaratkan, bahwa begitu masuk dalam sistem politik yang ada, orang yang semula baik dan bersih akan cenderung menjadi buruk dan korup.

Demokrasi: Pemangsa Kebaikan

Sistem demokrasi sering diklaim sebagai pilihan terbaik. Jika benar, tentu siapa pun yang masuk ke dalamnya akan cenderung menjadi lebih baik.

Namun fakta berbicara sebaliknya. Siapa pun yang masuk ke dalam sistemnya akan cenderung menjadi buruk atau korup. Itu artinya, sistem demokrasi adalah sistem yang buruk.

Di dalam sistem demokrasi sekarang ini, hanya mereka yang berusaha keras menjaga kebersihan diri terus menerus yang bisa terhindar dari pengaruh buruk itu. Hanya saja, karena berada di lingkungan sistem politik yang buruk, orang yang baik itu pada akhirnya hanya akan berujung pada dua kemungkinan, terlempar dari arena atau karena terdesak akhirnya terpaksa terlarut dalam suasana yang buruk itu dan menjadi buruk serta korup.

Demokrasi Sistem yang Korup

Demokrasi asasnya sekulerisme yang memisahkan agama dari kehidupan, politik dan negara. Faktor iman dan takwa dipinggirkan. Hilanglah pengendali internal dalam diri orang yang bisa mencegahnya berbuat buruk. Selain itu, standar iman dan takwa diabaikan. Yang ada akhirnya standar manfaat yang subyektif menurut pandangan masing-masing. Konsekuensi logisnya muncul pragmatisme dan perilaku transaksional.

Demokrasi selain memiliki pilar kebebasan dan jaminan terhadap kebebasan yang melahirkan berbagai kerusakan, juga memiliki pilar kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang membuat hukum dan perundang-undangan. Prakteknya, rakyat memilih wakilnya secara periodik untuk menjalankan kekuasaan legislatif itu. Asumsinya para wakil itu akan membuat hukum dan undang-undang sesuai kehendak rakyat dan demi kepentingan rakyat. Demokrasi juga memiliki pilar kekuasaan di tangan rakyat di mana rakyat memilih penguasa baik pusat maupun daerah secara periodik untuk jangka waktu tertentu.

Masalahnya, untuk bisa menjadi wakil rakyat atau penguasa butuh dana besar. Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, dalam penelitian untuk disertasi doktoralnya mendapati fakta, untuk Pemilu paling sedikit caleg mengeluarkan dana minimal Rp 600 juta. Ada juga yang menghabiskan dana hingga Rp 6 miliar. Biaya itu dari Pemilu ke Pemilu cenderung meningkat. Untuk Pemilu 2014 mendatang biaya pencalegkan pasti menyentuh angka miliaran.

Begitu pula untuk menjadi penguasa, juga butuh dana besar. Di AS, kampiunnya demokrasi, dalam Pemilu lalu, biaya kampanye Obama konon habis minimal 800 juta USD (sekitar Rp 7,2 triliun). Saingannya, Mitt Romney juga kurang lebih sama.

Di Indonesia juga tidak jauh beda. Banyak diungkap, untuk jadi bupati/walikota butuh dana puluhan miliar. Untuk jadi gubernur, dana yang dibutuhkan lebih besar lagi. Untuk pilkada Jabar pada bulan lalu misalnya, dengan jumlah 5.953 desa, jika kampanye di tiap desa rata-rata butuh minimal Rp 25 juta maka tiap calon butuh dana minimal Rp 148,8 miliar.

Bahkan pasangan Sukarwo dan Saifullah dalam Pilkada Jawa Timur pada tahun 2008 lalu, secara resmi menyatakan menghabiskan dana Rp 1,3 triliun. Bila untuk pencalonan gubernur saja dihabiskan dana segitu besar, untuk pencalonan presiden tentu lebih besar lagi. Disebut-sebut paling sedikit sekitar Rp 1,5 triliun.

Dana sebesar itu tentu tidak mungkin semuanya berasal dari kantong calon sendiri. Di AS, hampir 80% dana sebanyak itu disumbang oleh para pengusaha. Di Indonesia tidaklah jauh berbeda. Hal itu membawa implikasi yang berbahaya.

Pertama, hukum dan peraturan produk wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan pemodal. Contoh di AS, pada 2010, industri tembakau dipelopori oleh Philip Morris, R. J. Reynolds Tobacco Company, and Lorillard Tobacco Co menghabiskan dana 16.6 juta US$ untuk melobi Kongres. Mereka ikut mensponsori regulasi tembakau di AS. Sebagian dari dana itu dipakai anggota Kongres dalam Pemilu mereka. Tujuannya agar regulasi tembakau tidak terlalu ketat. Akhirnya pemerintah AS pun bersikap mendua dalam regulasi tembakau, sebab tidak mau kehilangan pemasukan dari industri tembakau sekitar 27 juta US$ pertahun.

Di Indonesia pun sama, peraturan perundangan lebih menguntungkan pemodal. Hal itu tampak pada UU Migas, UU Minerba, UU Penanaman Modal, UU Pangan dan puluhan UU lainnya.

Kedua, kebijakan pemerintah (penguasa) lebih berpihak kepada pemodal. Hal itu sebagai kompensasi atas modal yang diberikan. Contoh di AS, New York Times (9/6/2012) menurunkan bukti telah terjadi kolusi antara pemerintah Obama dengan perusahaan farmasi di AS seperti Big Pharma pada tahun 2009. Dari bocoran email diketahui bahwa Obama menyetujui permintaan perusahaan-perusahaan farmasi untuk tidak menurunkan harga obat-obatan. Imbalannya, industri farmasi akan memberikan dana hingga 80 juta US$ untuk membantu program kesehatan pemerintah yang dinamakan Obamacare.

Sementara di Indonesia, kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada pemodal tampak diantaranya dalam kebijakan privatisasi migas, privatisasi kesehatan dan pendidikan, pemberian izin yang mengabaikan amdal, pengabaian atas transportasi publik, dan sebaliknya terus memberikan insentif kepada perusahaan otomotif, pemberian berbagai insentif kepada pengusaha dan kebijakan lainnya. Juga tampak dalam berbagai proyek yang sudah diatur agar jatuh ke tangan pengusaha tertentu.

Ketiga, penguasa dan politisi memperdagangkan kebijakan atau melakukan korupsi, kolusi dan manipulasi. Hal itu selain untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan, juga untuk memupuk modal untuk proses politik berikutnya. Terungkapnya kasus mafia anggaran, suap untuk mendapatkan ijin usaha, misalnya perkebunan, dan banyaknya politisi dan kepala daerah yang terjerat korupsi adalah sebagian bukti nyatanya.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djoehermansyah Djohan, mengatakan, sejak 2004 lalu total kepala daerah yang tersangkut kasus hukum mencapai 290 orang. Mayoritas yaitu 187 orang atau sekitar 86,2 persen kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Ia merinci, “Gubernur 20 orang, Wakil Gubernur 7 Orang, Bupati 156 orang, Wakil Bupati 46 orang, Wali Kota 41 orang dan Wakil Wali Kota 20 orang, totalnya 290 orang. Sementara DPRD 431 orang, DPRD Provinsi 2.545.” (lihat, okezone.com, 19/12/2012).

Di samping semua itu, demokrasi dengan kapitalismenya dalam hal ekonomi terbukti gagal mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Sebaliknya jurang kesenjangan dalam hal kekayaan justru makin menganga lebar. Kekayaan lebih dikuasi oleh segelintir kecil orang.

Islam Menumpas Keburukan, Menumbuhkan Kebaikan

Semua itu berbeda dengan sistem Islam dengan syariah Islamiyah. Sistem Islam akan memupus keburukan dan menumbuhsuburkan kebaikan.

Dalam Islam, kedaulatan hanya ada ditangan syara’, bukan ditangan manusia.

] إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [

Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. (TQS al-An’am [6]: 57)

Hukum dan peraturan dibuat dengan mengacu kepada al-Quran, as-Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas. Dengan itu peluang jual beli peraturan tertutup. Hukum dan peraturan sulit direkayasa demi kepentingan politisi dan penguasa. Jika itu terjadi, bisa diujikan kepada Mahkamah Mazhalim untuk dibatalkan ketika tidak bersumber kepada atau menyalahi al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam Islam, kekuasaan di tangan rakyat. Rakyat yang memilih khalifah. Dalam hal pemilihan Khalifah, mungkin saja dilakukan kampanye. Namun waktunya yang sangat singkat, membuat tidak perlu dana besar.

Tidak ada pembatasan masa jabatan baik untuk Khalifah maupun penguasa daerah. Khalifah tetap menjabat selama berpegang kepada syariah dan tidak ditentukan oleh persetujuan Majelis Ummat. Sementara penguasa daerah (gubernur dan amil – penguasa daerah setingkat kabupaten/kota) ditunjuk oleh Khalifah. Masa jabatannya ditentukan oleh khalifah di samping oleh keridhaan dan penerimaan penduduk daerah itu dan sejauh mana berpegang kepada syariah. Dengan begitu tidak perlu dana besar dan meminimalkan peluang terjadinya korupsi.

Khalifah, penguasa daerah dan aparatur adalah manusia biasa, bisa saja tergoda dan akhirnya melakukan korupsi. Namun dengan sistem Islam, korupsi itu sifatnya by person, dilakukan orang per orang. Itu relatif lebih mudah diatasi. Berbeda dalam demokrasi, korupsi terjadi by sistem dan bersifat sistemik karena sistem memberi peluang bahkan menjadi faktor penyebabnya.

Untuk mengatasi korupsi by person itu, sistem Islam menempuh lima langkah. Pertama, menanamkan iman dan takwa. Dengan itu, pejabat dan rakyat akan tercegah melakukan kejahatan termasuk korupsi.

Kedua, sistem penggajian yang layak, sehingga tidak ada alasan untuk berlaku korup. Ketiga, teladan dari pemimpin, sehingga tindak penyimpangan akan terdeteksi secara dini. Penyidikan dan penindakan pun tidak sulit dilakukan.

Keempat, pembuktian terbalik. Harta pejabat dan aparat dicatat. Jika ada pertambahan harta yang tak wajar, yang bersangkutan harus membuktikannya diperoleh secara sah. Jika tidak bisa, maka disita sebagian atau seluruhnya dan dimasukkan ke kas negara.

Kelima, hukuman yang bisa memberi efek jera. Hukuman itu bisa berupa tasyhir (pewartaan), denda, penjara yang lama bahkan bisa sampai hukuman mati, sesuai dengan tingkat dan dampak kejahatannya.

Wahai Kaum Muslimin

Sistem Islam akan memupus keburukan dan sebaliknya menumbuhsuburkan kebaikan. Hal itu hanya terealisir jika syariah Islam diterapkan secara total di bawah sistem Khilafah. Karenanya harus segera kita wujudkan sebagai pelaksanaan kewajiban dari Allah dan bukti keimanan kita. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar:

Dari jumlah orang miskin 28,59 juta orang, 73,5 persennya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pangan (republika, 4/3/2013).

  1. Ironis, padahal negeri ini subur dan kekayaan alamnya berlimpah ruah. Itu karena distribusi kekayaan yang buruk akibat penerapan kapitalisme.
  2. Kekayaan negeri sebagian besar dikuasai oleh segelintir orang dan mengalir demi kemakmuran asing
  3. Hanya sistem Islam dengan sistem ekonominya yang mampu mendistribusikan kekayaan negeri secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Dalam Islam, negara juga wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok di antaranya pangan. Dengan itu masalah pangan bisa tuntas di atasi.

Itulah Demokrasi: Penuh Ilusi

[Al-Islam 648] Demokrasi sering diklaim sebagai sistem terbaik, menawarkan berbagai harapan seperti kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas dan kesejahteraan. Namun faktanya, semua itu hanyalah ilusi bagian dari sulap demokrasi.

Ilusi Kedaulatan Rakyat

Inti demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kedaulatan sendiri adalah hak untuk membuat hukum dan peraturan. Kedaulatan di tangan rakyat artinya rakyatlah yang memiliki hak membuat hukum dan peraturan. Pelaksanaan riilnya, dibuatlah konsep perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk di parlemen. Parlemen diberi kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan perundangan. Asumsinya, para wakil rakyat terpilih akan mewakili suara dan kehendak rakyat dan bertindak demi kepentingan rakyat.

Di sinilah sulap demokrasi bermula. Rakyat beranggapan, dan memang dimanipulasi supaya tetap beranggapan, bahwa kedaulatan di tangan mereka. Padahal, faktanya yang memegang kedaulatan itu adalah para anggota parlemen. Kedaulatan rakyat disederhanakan begitu rupa menjadi sekedar kedaulatan parlemen atau kedaulatan anggota parlemen. Sebab, merekalah yang menetapkan undang-undang dan hukum, bukan rakyat. Rakyat hanya diharuskan tetap berasumsi bahwa undang-undang produk anggota parlemen hakikatnya dibuat oleh rakyat.

Kedaulatan anggota parlemen sendiri masih bisa dipertanyakan. Faktanya, para anggota parlemen ternyata tidak independen. Mereka tetap harus mengikuti garis kebijakan dan pendapat partai. Itu artinya mereka harus mengikuti kehendak para elit partai termasuk dalam pembuatan undang-undang. Karena itu elit partai itulah yang lebih berdaulat dari para anggota parlemen.

Lebih dari itu, dalam sistem demokrasi yang sarat modal, para politisi butuh dana besar untuk bisa jadi anggota parlemen. Begitu juga parpol, perlu dana besar untuk menjalankan aktivitas politik dan menggerakkan mesin politik. Dari mana dana itu diperoleh? Jawabannya, sebagian kecil dari kantong sendiri, dan sebagian besarnya dari para pemilik modal. Jadilah para pemilik modal itu jadi pihak yang paling berpengaruh.

Hal yang sama juga terjadi para perwujudan kedaulatan rakyat dalam hal pemilihan pemimpin. Rakyat tidaklah independen memilih penguasa. Rakyat “dipaksa” memilih calon pemimpin yang disodorkan oleh parpol. Jadi kedaulatan rakyat memilih penguasa sudah dibatasi oleh parpol.

Untuk jadi penguasa butuh dana besar, untuk “mahar” dan biaya kampanye. Dari mana dana besar itu diperoleh? Lagi-lagi dari para pemilik modal. Sebagai contoh, di AS 80 % dana politik itu disumbang oleh pemilik modal. Di negeri ini, tidak jauh berbeda.

Semua itu membawa implikasi berbahaya. Pertama, peraturan perundangan produk parlemen, terutama tentang ekonomi, cenderung berpihak kepada pemilik modal. Kedua, kebijakan pemerintah melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan pengusaha yang telah mendukungnya.

Di situlah seperti yang dinyatakan Profesor Sosiologi Universitas Colombia C. Wright Mills, demokrasi tidak pernah benar-benar memihak rakyat. Struktur masyarakat demokrasi terbagi menjadi tiga kelas. Kelas terbawah adalah rakyat umum yang tidak berdaya, tidak terorganisir, terbelah dan dimanipulasi oleh media massa untuk mempercayai demokrasi sebagai sistem terbaik. Kelas di atasnya, anggota Kongres/DPR/parlemen, partai politik dan kelompok politik atau yang disebut sebagai pemimpin politik. Kelas tertinggi disebut ‘the power elite’, terdiri atas militer, pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar. Kelompok inilah yang pegang kendali sebuah negara.

Itulah yang terjadi secara riil di semua negara demokrasi. Di Amerika sebagai kampiun demokrasi, hal itu terjadi sejak awal. Presiden AS Abraham Lincoln (1860-1865) mengatakan, demokrasi adalah “from the people, by the people, and for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Dan inilah yang dipropagandakan secara masif hingga kini. Hanya sebelas tahun kemudian, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat adalah “from company, by company, and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan dan untuk perusahaan).

Inilah sulap terpenting demokrasi. Doktrinnya kedaulatan di tangan rakyat. Fakta riilnya, kedaulatan ada di tangan para elit dan pemilik modal.

Ilusi Kekuasaan Mayoritas

Demokrasi sering dikatakan akan melahirkan kekuasaan mayoritas. Melalui pemilu, yang akan menjadi penguasa adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Itu artinya, kekuasaan yang didapatkan pemerintah adalah kekuasaan mayoritas sehingga kebijakan yang dibuat pemerintah bisa diklaim mewakili mayoritas rakyat.

Lagi-lagi itu hanyalah satu ilusi yang diberikan oleh demokrasi. Faktanya, kekuasaan mayoritas itu amat jarang terwujud. Di AS sendiri pada pemilu paling akhir, golput mencapai 40%. Menurut CNN, dalam popular vote Obama memperoleh 51.569.975 suara sedangkan Romney meraih 51.318.823 suara, dan dalam electoral vote Obama meraih 283 suara sedangkan Romney hanya 201 suara. Dalam popular vote atau suara langsung pemilih, Obama hanya mendapat sekitar 30 % suara. Itu artinya, Obama hanya didukung oleh minoritas, bukan mayoritas, sebab 70 % dari jumlah pemilih tidak mendukungnya.

Sementara di negeri ini, Pada Pilpres 2009 lalu, angka golput mencapai 28,89%. Pasangan SBY-Boediono mendapat 60,8% dari suara sah, atau hanya 43,18% dari total pemilik hak pilih. Itu artinya, kekuasaan SBY-Boediono juga belum bisa disebut kekuasaan mayoritas.

Sementara itu, kekuasaan yang terbangun dari Pilkada sebagian besar juga belum bisa disebut kekuasaan mayoritas sebab belum didukung oleh lebih dari 50% pemilik hak suara. Bahkan pada banyak pilkada, angka golput melebihi suara pemenang pilkada.

Pada pilkada DKI putaran kedua yang dimenangkan Jokowi-Ahok dengan suara 53,8% dari suara sah atau 35,33% dari total pemilih dalam DPT. Sedangkan angka golput mencapai 33,5%. Itu artinya, Jokowi hanya mendapat dukungan dari 35,33 % dari warga yang punya hak pilih di DKI.

Di Sulsel pada Pilkada 22 Januari 2013, meski pemenang mendapat 52,42% dari suara sah, jika dihitung dari total pemilih ternyata hanya 35,85%. Angka golput di Pilkada Sulsel itu sendiri 31,6%.

Hal sama terjadi di Jabar. Pemenang Pilkada, pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar mendapat 32 % suara sah (6.515.313 suara). Jika dihitung dari jumlah pemilih (32,5 juta), pemenang Pilkada Jabar hanya didukung oleh 20% dari warga pemilik hak suara. Angka golput sendiri mencapai 36,26% (11.786.221 jiwa).

Hal sama terjadi di Pilkada Sumut pada 7 Maret 2013 lalu. Angka golput diperkirakan di atas 40%. Karena itu, bisa dipastikan kekuasaan di Sumut hasil pilkada dengan lima pasangan calon tersebut tidak akan meraih lebih dari 50% dari jumlah DPT bahkan dari jumlah suara sah sekalipun.

Semua contoh hasil Pilkada itu menunjukkan kekuasaan hasil berbagai Pilkada selama ini lebih tepat disebut kekuasaan minoritas, bukan kekuasaan mayoritas. Melihat tren itu, 152 Pilkada yang akan digelar pada tahun ini, kemungkinan besar atau hampir pasti belum akan menghasilkan kekuasaan mayoritas. Semua itu hanya menjadi bukti, kekuasaan mayoritas hanyalah ilusi demokrasi.

Ilusi Kesejahteraan

Peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang lebih cenderung menguntungkan para pemilik modal atau kelompok kaya mengakibatkan ketimpangan distirbusi kekayaan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin tersisihkan. Fakta itulah yang terlihat di berbagai negara di dunia.

Di AS, antara tahun 1980 -2005, 80% kekayaan AS hanya dimiliki oleh 1% penduduk. Dari tahun 1979 – 2007 pendapatan rata-rata 1% terkaya orang naik 272% dari 350.000 USD ke 1.300.000 USD; sedangkan pendapatan rata-rata 20% penduduk AS termiskin hanya naik 13% dari 15.500 USD ke 17.500 USD.

Di Indonesia, kesenjangan serupa juga terjadi. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, naik drastis. Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS), gini rasio Indonesia naik dari 0,33 tahun 2005 menjadi 0,41 tahun 2011.

Data lain memperlihatkan, total pendapatan 20% masyarakat terkaya naik dari 42,07% (2004) menjadi 48,42 % (2011). Sebaliknya, total pendapatan 40 % masyarakat termiskin turun dari 20,8 % (2004) menjadi 16,85 % (2011). Kekayaan 40 ribu orang terkaya Indonesia sebesar Rp 680 Triliun (71,3 miliar USD) atau setara dengan 10,33% PDB, dan itu setara dengan kekayaan 60% penduduk atau 140 juta orang. Jumlah orang miskin di negeri ini dengan standar BPS juga masih 29 juta orang.

Pada konteks global, ketimpangan kekayaan juga naik. Hingga tahun 2010, sebanyak 0,5% penduduk terkaya (24 juta orang) memiliki 35,6% kekayaan global; 8% penduduk terkaya (358 juta) memiliki 79,3 kekayaan global. Sebaliknya, 68,4% penduduk miskin (3,038 miliar) hanya memiliki 4,2% kekayaan global.

Semua itu menunjukkan bahwa demokrasi akan memberikan kesejahteraan pada semua rakyat nyatanya hanyalah ilusi. Dengan semua itu, nyatalah bahwa demokrasi penuh ilusi.

Wahai Kaum Muslimin

Demokrasi hanyalah sistem buatan manusia dengan mengesampingkan bahkan mencampakkan petunjuk Allah SWT. Sistem seperti ini pada hakikatnya hanya berasal dari bisikan hawa nafsu dan setan. Allah SWT memperingatkan:

] يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا [

Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. (TQS an-Nisa’ [4]: 120)

Karena itu, sistem seperti itu harus segera kita campakkan. Sebagai gantinya, kita harus segera menerapkan sistem Islam di bawah sistem Khilafah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Niscaya kehidupan yang sesungguhnya akan kita dapatkan di dunia dan akhirat. Wallâh a’lam bi ash-shawâb. []

Komentar Al Islam

Wamenkes Ali Ghufron Mukti menyebutkan kondisi 2 persen masyarakat Indonesia kekurangan gizi berat dan 30 persen ukuran tinggi dan berat badannya kurang ideal. Kurang gizi ini bukan disebabkan tidak ada yang dimakan, tetapi lebih karena kurangnya pengetahuan akan gizi yang benar (kompas.com, 12/3).

  1. Artinya, ada 2,4 juta orang kekurangan gizi berat dan lebih dari 60 juta tinggi dan berat badannya kurang ideal. Sungguh ironis terjadi di negeri yang subur dan kaya raya.
  2. Ini bukti pemerintah lalai terhadap pendidikan kesehatan dan gizi rakyat. Padahal rakyat yang sehat dan tumbuh dengan baik adalah modal bagi kemajuan umat.
  3. Dalam Islam, palayanan kesehatan, tentu juga mencakup pemenuhan gizi dan pendidikan kesehatan dan gizi, adalah kewajiban penguasa dan negara yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat.

Empat Pilar Negara Khilafah

Relasi Agama dan Negara

Khilafah dapat disebut juga “negara Islam” (ad dawlah al islamiyah) atau “sistem pemerintah Islam” (nizham al hukm fi al islam). Meskipun Khilafah adalah ajaran Islam yang asli (genuine), namun banyak umat Islam yang kurang memahaminya. Keaslian ajaran Khilafah itu dapat dibuktikan dari pandangan Islam mengenai relasi (hubungan) agama dan negara (kekuasaan).

Pandangan Islam ini dirumuskan dalam kalimat “Al Islam diin wa minhu ad daulah.” (Isam adalah agama, di antaranya adalah ajaran tentang bernegara). Ini berbeda dengan konsep sekularisme dari Barat yang memisahkan agama dan negara (fashlud diin ‘an ad daulah). Agama dan negara dalam ajaran Islam tidak terpisah, karena dua sebab berikut ;

Pertama, karakter Rasulullah SAW yang menyatukan fungsi kenabian (nubuwwah) dan kepemimpinan (ri`asah). Setelah hijrah ke Madinah (622 M), Rasulullah SAW bukan hanya berkedudukan sebagai nabi (penyampai risalah), namun juga berkedudukan sebagai kepala negara (ra`is ad dawlah). Terbukti Rasulullah SAW menjalankan fungsi-fungsi kepala negara, seperti mengadakan perjanjian, mengumumkan perang, mengirim atau menerima duta besar, dan seterusnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, fungsi kenabian (nubuwwah) berakhir, yakni tak ada nabi lagi, tapi fungsi kepemimpinan (ri`asah) tetap diteruskan oleh para khalifah (kepala negara) selanjutnya.[1]

Ini berbeda dengan karakter Nabi Isa AS, yang menjadi panutan beragama (dan dipertuhankan) bagi kaum Nasrani di Barat. Nabi Isa AS hanya menjalankan fungsi kenabian (nubuwwah), tapi tidak mempunyai fungsi kepemimpinan (ri`asah). Hal ini karena pada saat itu Nabi Isa AS hidup di bawah Kerajaan Romawi. Maka dari itu wajar, orang Barat menganggap agama dan negara terpisah, karena Nabi Isa AS sendiri memang hanya seorang nabi, tidak menjalankan fungsi sebagai penguasa.

Kedua, karakter agama Islam itu sendiri yang bersifat komprehensif (syumuliah), yaitu tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tapi mengatur segala aspek kehidupan. (Lihat QS Al Ma`idah [5] : 3 ; QS An Nahl [16] : 89). Karenanya Islam membutuhkan eksistensi negara atau kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum Islam secara menyeluruh.[2]

Maka dari itu, agama dan negara (kekuasaan) tak terpisah, perhatikan misalnya sabda Rasulullah SAW :

أَلاَ إِنَّ الْكِتَابَ وَالسُّلْطَانَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلاَ تُفَارِقُواْ الْكِتَابَ

 

“Ingatlah, sesungguhnya Al Kitab (Al Qur`an) dan kekuasaan (as sulthan) akan terpisah, maka (jika hal itu terjadi) janganlah kamu berpisah dari Al Kitab (Al Qur`an).” (HR Thabrani). [3]

Sabda Rasulullah SAW ini juga menegaskan konsep kekuasaan sebagai bagian ajaran Islam :

لينقضن عرى الإسلام عروة ، عروة ، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ، وأولهن نقضًا الحكم ، وآخرهن الصلاة

Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu, maka setiap satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan pada simpul yang berikutnya (yang tersisa). Simpul yang pertama kali terurai adalah kekuasaan (pemerintahan) sedang yang paling akhir terurai adalah shalat.” (HR Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Hakim).[4]

Karakter agama Islam yang komprehensif ini (termasuk mengajarkan aspek kekuasaan) berbeda dengan karakter agama Nasrani yang tidak komprehensif, yaitu hanya mengatur persoalan aqidah dan akhlak. Agama Nasrani bukan sistem kehidupan (system of life) dan tak punya konsep bernegara, karena itu agama Nasrani dapat terlaksana tanpa ditopang sebuah negara. Perjanjian Baru sendiri dengan tegas memisahkan aspek agama dan negara, sebagaimana disebutkan dalam Matius,”Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan.” (Matius 22:21).

Jelaslah bahwa agama dan negara dalam Islam tidak terpisah, berbeda dengan pandangan sekularisme Barat yang memisahkan agama dari negara. Kitab yang berjudul Al Islam wa Ushul Hukmkarya Ali Abdur Raziq (1926) yang berusaha membuktikan terpisahnya agama (Islam) dari negara, adalah kitab yang batil karena nyata-nyata memalsukan ajaran Islam yang asli tentang ajaran bernegara.[5]

Takrif (Definisi) Khilafah

Dalam kitab-kitab fiqih dan ushuluddin, Khilafah disebut juga dengan istilah Imamah. Imam Nawawi menegaskan dalam kitabnyaAl Majmu’ Syarah Al Muhadzdzab (Juz 15 hlm. 517), bahwa Imamah atau Khilafah atau Imarah Al Mukminin adalah sinonim (mutaradif).[6]

Banyak definisi tentang Khilafah. Definisi Khilafah menurut Taqiyuddin An Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir) adalah sebagai berikut :

اَلْخِلاَفَةُ هِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَمِيْعاً فِي الدُّنْيَا لإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ الإِسْلاَمِيِّ، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ

“Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum Syariah Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.”[7]

Dari definisi Khilafah di atas, dapat dipahami tiga poin penting :

Pertama, bahwa Khilafah itu adalah suatu kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia. Jadi Khilafah bukan kepemimpinan khusus (ri`asah khashash), seperti kepemimpinan seorang wali (gubernur) di suatu wilayah (propinsi), atau seperti kepemimpinan khusus pada bidang tertentu, misalnya kepemimpinan seorang Qadhi Qudhat dalam bidang peradilan Islam (Al Qadha`). Dapat dipahami juga Khilafah adalah institusi politik pemersatu umat Islam, sebab kepemimpinan Khilafah bersifat umum bagi umat Islam seluruh dunia, tanpa melihat lagi batas-batas negara-bangsa (nation state) yang ada sekarang ini.[8]

Kedua, bahwa fungsi pertama Khilafah adalah menerapkan Syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, baik itu politik (pemerintahan), ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Penerapan syariah ini adalah politik dalam negeri dari negara Khilafah.[9]

 

Ketiga, bahwa fungsi kedua Khilafah adalah mengemban (menyebarkan) dakwah Islam ke seluruh dunia. Metode untuk mengemban dakwah ini adalah dengan menjalankan jihad fi sabilillah ke negara-negara lain. Mengemban dakwah dengan jalanjihad fi sabilillah inilah yang menjadi dasar politik luar negeri dari negara Khilafah.[10]

Maka dari itu, dengan keberadaan Khilafah, akan dapat terwujud paling tidak 3 (tiga) hal sbb; pertama, persatuan umat dalam satu negara, yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS Ali ‘Imran : 103). Kedua, penerapan syariah Islam secara menyeluruh (kaaffah), yang telah diwajibkan Islam (lihat misalnya QS Al Baqarah : 208; QS Ali ‘Imran : 85). Ketiga, penyebarluasan Islam sebagai rahmat bagi seluruh manusia dan seluruh alam, yang menjadi karakter agama Islam (lihat misalnya QS Al Anbiya` : 107).

Sebaliknya, dengan tiadanya Khilafah, akan terjadi keburukan dan dosa bagi umat Islam paling tidak dalam 3 (tiga) hal sbb; Pertama, umat Islam akan terpecah belah dan tercerai berai, seperti kenyataan sekarang yang terpecah menjadi 50-an negara lebih. Hal ini menimbulkan kondisi yang tidak dibenarkan Islam, yaitu dominasi kafir penjajah atas umat Islam (QS An Nisaa` : 141).Kedua, syariah Islam tidak dapat diterapkan secara menyeluruh, tapi hanya sebagiannya saja. Hal ini menimbulkan kondisi yang tidak dibenarkan Islam, yaitu dominasi hukum non Islam (hukum jahiliyah) atas umat Islam (QS Al Maaidah : 50). Ketiga, karakter agama Islam sebagai agama dan rahmat bagi seluruh umat manusia tidak dirasakan lagi. Yang dirasakan adalah kebalikannya, yaitu penderitaan dalam segala bidang akibat dominasi kapitalisme yang menindas dan menghisap umat manusia di seluruh dunia. Kondisi buruk ini tak dibenarkan Islam (QS Thahaa : 123-125).

Kewajiban Khilafah (Imamah)

Kewajiban adanya Khilafah telah disepakati oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab. Tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) dalam masalah ini, kecuali dari segelintir ulama yang tidak teranggap perkataannya (laa yu’taddu bihi). [11]

Disebutkan dalam kitab Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah Juz 6 hlm. 164 :

أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ ، يقيم فيهم أحكام اللّه ، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه

“Umat Islam telah sepakat mengenai wajibnya akad Imamah [Khilafah], juga telah sepakat bahwa umat wajib mentaati seorang Imam [Khalifah] yang adil yang menegakkan hukum-hukum Allah di tengah mereka, yang mengatur urusan mereka dengan hukum-hukum Syariah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang keluar dari kesepakatan ini, orang yang teranggap perkataannya saat berbeda pendapat.” [12]

Syaikh Abdul Qadim Zallum (Amir kedua Hizbut Tahrir) menyebutkan,”Mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini – sebagaimana kewajiban manapun yang difardhukan Allah atas kaum muslimin- adalah perkara yang pasti, tak ada pilihan di dalamnya dan tak ada toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakannya termasuk sebesar-besar maksiat, yang akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya.” [13]

Kewajiban Khilafah ini bukan hanya pendapat Hizbut Tahrir, tapi pendapat seluruh ulama. Imam Ibnu Hazm menyebutkan bahwa, “Telah sepakat semua Ahlus Sunnah, semua Murji`ah, semua Syiah, dan semua Khawarij akan wajibnya Imamah [Khilafah]…”[1]

Khusus dalam lingkup empat mazhab Ahlus Sunnah, Syaikh Abdurrahman Al Jaziri menyebutkan,”Para imam mazhab yang empat [Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad]rahimahumullah, telah sepakat bahwa Imamah [Khilafah] itu fardhu, dan bahwa kaum muslimin itu harus mempunyai seorang Imam (Khalifah) yang akan menegakkan syiar-syiar agama dan menolong orang yang dizalimi dari orang zalim. Mereka juga sepakat bahwa kaum muslimin dalam waktu yang sama di seluruh dunia, tidak boleh mempunyai dua imam, baik keduanya sepakat atau bertentangan.” [14]

Dalil-Dalil Kewajiban Khilafah

Para ulama menerangkan bahwa dalil-dalil kewajiban Khilafah ada 4 (empat), yaitu : Al Qur`an, As Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qaidah Syar’iyyah.

Dalil Al Qur`an, antara lain firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-NYa, dan Ulil Amri di antara kamu.” (QS An-Nisaa` : 59)

Wajhul Istidlal (cara penarikan kesimpulan dari dalil) dari ayat ini adalah, ayat ini telah memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Ulil Amri di antara mereka, yaitu para Imam (Khalifah). Perintah untuk mentaati Ulil Amri ini adalah dalil wajibnya mengangkat Ulil Amri, sebab tak mungkin Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mentaati sesuatu yang tidak ada. Dengan kata lain, perintah mentaati Ulil Amri ini berarti perintah mengangkat Ulil Amri. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang Imam (Khalifah) bagi umat Islam adalah wajib hukumnya. [15]

Dalil Al Qur`an lainnya, adalah firman Allah SWT :

فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ

“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.” (QS Al Maidah : 48)

Wajhul Istidlal dari ayat ini adalah, bahwa Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memberikan keputusan hukum di antara kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah (Syariah Islam). Kaidah ushul fiqih menetapkan bahwa perintah kepada Rasulullah SAW hakikatnya adalah perintah kepada kaum muslimin, selama tidak dalil yang mengkhususkan perintah itu kepada Rasulullah SAW saja. Dalam hal ini tak ada dalil yang mengkhususkan perintah ini hanya kepada Rasulullah SAW, maka berarti perintah tersebut berlaku untuk kaum muslimin seluruhnya hingga Hari Kiamat nanti. Perintah untuk menegakkan Syatiah Islam tidak akan sempurna kecuali dengan adanya seorang Imam (Khalifah). Maka ayat di atas, dan juga seluruh ayat yang memerintahkan berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, hakikatnya adalah dalil wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), yang akan menegakkan Syariah Islam itu.[16]

Dalil Al Qur`an lainnya, adalah ayat-ayat yang memerintahkan qishash (QS Al Baqarah : 178), hudud (misal had bagi pelaku zina dalam QS An Nuur : 2; atau had bagi pencuri dalam QS Al Maidah : 38), dan ayat-ayat lainnya yang pelaksanaannya bergantung pada adanya seorang Imam (Khalifah). Ayat-ayat semisal ini, berarti adalah dalil untuk wajibnya mengangkat seorang Imam (Khalifah), sebab pelaksanaan ayat-ayat tersebut bergantung pada keberadaan Imam itu.[17]

Dalil As Sunnah, banyak sekali, antara lain sabda Nabi SAW :

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada seorang imam/khalifah), maka matinya adalah mati jahiliyah.” (HR Muslim, no 1851).

Dalalah (penunjukkan makna) dari hadis di atas jelas, bahwa jika seorang muslim mati jahiliyyah karena tidak punya baiat, berarti baiat itu wajib hukumnya. Sedang baiat itu tak ada kecuali baiat kepada seorang imam (khalifah). Maka hadis ini menunjukkan bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) itu wajib hukumnya.[18]

Dalil lain dari As Sunnah misalnya sabda Nabi SAW :

إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم

“Jika ada tiga orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi amir (pemimpin).” (HR Abu Dawud).

Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jika Islam mewajibkan pengangkatan seorang amir (pemimpin) untuk jumlah yang sedikit (tiga orang) dan urusan yang sederhana (perjalanan), maka berarti Islam juga mewajibkan pengangkatan amir (pemimpin) untuk jumlah yang lebih besar dan untuk urusan yang lebih penting. (Ibnu Taimiyah, Al Hisbah, hlm. 11).

Dengan demikian, untuk kaum muslimin yang jumlahnya lebih dari satu miliar seperti sekarang ini, dan demi urusan umat yang lebih penting dari sekedar perjalanan, seperti penegakan hukum Syariah Islam, perlindungan umat dari penjajahan dan serangan militer kafir penjajah, maka mengangkat seorang Imam (Khalifah) adalah wajib hukumnya.

Adapun dalil Ijma’ Shahabat, telah disebutkan oleh para ulama, misalnya Ibnu Khaldun sebagai berikut :

نصب الإمام واجب ، وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين

“Mengangkat seorang imam (khalifah) wajib hukumnya, dan kewajibannya dapat diketahui dalam Syariah dari ijma’ (kesepakatan) para shahabat dan tabi’in…” (Ibnu Khaldun,Muqaddimah, hlm. 191).

Imam Ibnu Hajar Al Haitami berkata :

اعلم أيضًا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ، بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله

 

Ketahuilah juga, bahwa para shahabat -semoga Allah meridhai mereka- telah bersepakat bahwa mengangkat seorang imam (khalifah) setelah berakhirnya zaman kenabian adalah wajib, bahkan mereka menjadikannya sebagai kewajiban paling penting ketika mereka menyibukkan diri dengan kewajiban itu dengan meninggalkan kewajiban menguburkan jenazah Rasulullah SAW.” (Ibnu Hajar Al Haitami, As Shawa’iqul Muhriqah, hlm. 7).

Adapun dalil Qaidah Syar’iah, adalah kaidah yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 

Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya.”

Sudah diketahui bahwa terdapat kewajiban-kewajiban syariah yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna oleh individu, seperti kewajiban melaksanakan hudud, seperti hukuman had bagin pelaku zina dalam QS An Nuur : 2; atau hukuman had bagi pencuri dalam QS Al Maidah : 38, kewajiban jihad untuk menyebarkan Islam, kewajiban memungut dan membagikan zakat, dan sebagainya. Kewajiban-kewajiban ini tak dapat dan tak mungkin dilaksanakan secara sempurna oleh individu, sebab kewajiban-kewajiban ini membutuhkan suatu kekuasaan (sulthah), yang tiada lain adalah Khilafah. Maka kaidah syariah di atas juga merupakan dalil wajibnya Khilafah.[19]

Berdasarkan penjelasan di atas, Khilafah hukumnya wajib berdasarkan 4 (empat) dalil, yaitu : Al Qur`an, As Sunnah, Ijma’ Shahabat, dan Qaidah Syar’iyyah.

Empat Pilar Negara Khilafah

Khilafah mempunyai empat pilar (qaidah) yang mutlak wajib ada demi keberadaan dan kelangsungan keberadaan Khilafah. Jika salah satu pilar ini tidak ada, berarti Khilafah tidak ada atau telah berubah menjadi bentuk negara atau sistem pemerintahan lain yang tidak Islami. Kedudukan empat pilar ini seperti halnya rukun-rukun shalat, yang jika salah satu rukun itu tidak ada, maka shalatnya tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT.

Keempat pilar Khilafah ini adalah sebagai berikut [20]  :

Pertama, kedaulatan di tangan syariah, bukan di tangan rakyat.

Kedua, kekuasaan di tangan umat.

Ketiga, mengangkat satu orang khalifah adalah wajib atas seluruh kaum muslimin.

Keempat, hanya khalifah saja yang berhak melegislasikan hukum-hukum syara’, dan khalifah saja yang berhak melegislasi UUD dan segenap UU.

Pilar pertama, kedaulatan adalah ditangan syariah (as siyadah li as syar’i), dengan kata lain ialah bahwa yang berhak mengatur manusia hanyalah Syariah Islam, bukan hukum yang lain. Sebab definisi kedaulatan (as siyadah, sovereignty) adalah otoritas tertinggi yang bersifat mutlak yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur perbuatan manusia dan benda-benda yang digunakan manusia.[21]

Tak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan seluruh umat Islam, bahwa kedaulatan di tangan syariah, sebab kedaulatan di tangan syariah itu artinya adalah hanya Allah SWT saja yang berhak menetapkan hukum bagi manusia (lihat misalnya QS Al An’am : 57; QS Asy Syura : 10).[22]

Jika pilar pertama tentang kedaulatan ini hilang, yakni kedaulatan berubah menjadi di tangan rakyat, berarti Khilafah itu dengan sendirinya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi. Dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat, yang berarti bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengatur hidup manusia adalah manusia itu sendiri, bukan Allah SWT. Inilah perbedaan paling mendasar antara sistem Khilafah dan sistem demokrasi. Dalam Khilafah, kedaulatan di tangan syariah. Sedang dalam demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Jelas demokrasi adalah paham kufur yang sangat bertentangan dengan Islam.

Pilar kedua, menetapkan kekuasaan ada di tangan umat (as sulthan li al ummah). Kekuasaan (as sulthan) didefinisikan sebagai otoritas untuk menerapkan hukum-hukum dan perundang-undangan. Pilar kekuasaan ada di tangan umat (as sulthan li al ummah) ini mengandung arti bahwa umatlah yang berhak memilih pemimpin yang dikehendakinya untuk menjalankan kekuasaan. Hal ini dapat dipahami dari hadis-hadis tentang baiat, bahwa seseorang tak menjadi pemimpin (khalifah), kecuali dibaiat (dipilih) oleh umat. Juga dapat dipahami dari hadis tentang pengangkatan pemimpin (ta`miir), yakni bahwa dalam perjalanan oleh tiga orang, harus diangkat pemimpin (amir) oleh pihak yang dipimpin (yakni umat). Inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kekuasaan dalam Islam itu ada di tangan umat (as sulthan li al ummah).[23]

Jika pilar tentang kekuasaan ini hilang, yaitu kekuasaan tak lagi di tangan umat, misalnya berubah menjadi di tangan keluarga atau suku tertentu, berarti Khilafah itu sudah hancur dan berubah menjadi sistem monarki (kerajaan). Contoh sistem monarki adalah Kerajaan Saudi Arabia yang kekuasaannya berada di tangan keluarga Ibnu Saud secara eksklusif. Inilah perbedaan mendasar Khilafah dengan sistem monarki. Dalam Khilafah, kekuasaan di tangan umat. Sedang dalam sistem monarki, kekuasaan secara eksklusif dimiliki oleh keluarga tertentu.

Pilar ketiga Khilafah, menetapkan bahwa mengangkat satu orang khalifah adalah wajib atas seluruh kaum muslimin. Pilar ini mempunyai dua dimensi pengertian. Pertama, khalifah yang diangkat wajib satu orang saja, tidak boleh lebih. Kedua, mengangkat khalifah itu sendiri adalah wajib hukumnya, bukan sunnah, mubah, dan sebagainya.[24]

Jika pilar ini hilang dalam negara Khilafah, misalnya khalifah yang diangkat ada dua orang, maka otomatis Khilafah telah hancur dan berubah menjadi sistem lain. Sebab Syariah Islam telah mengharamkan membaiat dua orang khalifah pada waktu yang sama, sesuai sabda Nabi SAW,”Jika dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR Muslim).

Jadi pilar ketiga ini memastikan persatuan umat di bawah satu kepemimpinan. Maka dari itu, jelas kelitu sekali kondisi umat Islam yang terpecah belah dipimpin oleh banyak pemimpin sebagaimana dalam sistem negara-bangsa (nation state) sekarang ini. Demikian pula juga suatu kekeliruan jika mengangkat khalifah tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, atau malah dianggap perbuatan criminal.

Pilar keempat, menegaskan bahwa Khalifah mempunyai hak khusus dalam melegislasikan hukum syara’ menjadi undang-undang yang berlaku umum dan bersifat mengikat. Hal ini didasarkan pada Ijma’ Shahabat yang melahirkan kaidah syar’iyah yang termasyhur,”Amrul Imam yarfa’ul khilaf.” (Perintah Imam [khalifah] menghilangkan perbedaan pendapat. Juga kaidah syar’iyah lain yang tak kalah masyhur,”Lil Imam an yuhditsa minal aqdhiyati bi qadri maa yahdutsu min musykilat.” (Imam [khalifah] berhak menetapkan keputusan baru sejalan dengan persoalan-persoalan baru yang terjadi).[25]

Jika pilar keempat ini tidak ada, misalnya hak legislasi diserahkan kepada lembaga legislatif, bukan menjadi hak khusus khalifah, maka Khilafah hakikatnya sudah hancur dan berubah menjadi sistem demokrasi yang menetapkan hak legislasi ada di tangan lembaga legislatif.

Penutup

Demikianlah sekilas penjelasan tentang wajibnya Khilafah dan empat pilar Khilafah. Diharapkan, umat Islam mulai terbuka mata hati dan pikirannya untuk bersedia mempelajari dan mendukung ajaran Islam yang asli ini.

Umat Islam tak boleh lagi tertipu oleh kaum liberal sekular yang terus menerus menjajakan ide-ide kufur dan menyesatkan seperti sekularisme dan demokrasi dari Dunia Barat yang memang sekular dan Kristen. Marilah kembali ke konsep Khilafah, ajaran bernegara yang asli dari Islam, walaupun orang-orang kafir dan munafik pasti akan membencinya. Wallahu a’lam. [artikel/syabab.com]

= = = =

*Makalah disampaikan dalam Seminar Khilafah Islamiyah, dengan tema Khilafah Solusi Terbaik Permasalahan Umat, diselenggarakan oleh HTI Bengkulu, di Gedung Teater Tertutup Taman Budaya Bengkulu, Minggu, 10 Juni 2012.

**DPP HTI (Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia).

CATATAN AKHIR :

[1] Abdul Qadim Zallum, Nizham Al Hukm fi Al Islam, 2002, hlm. 116-117.

[2] Sayyid Muhammad Habib Al Ubaidi Al Maushili, Hablul I’tisham wa Wujub Al Khilafah fi Diinil Islam, hlm. 70-71; Hisyam Al Badrani,An Nizham As Siyasi Ba’da Hadm Daulah Al Khilafah, hlm. 46.

[3] Lihat Ath Thabrani, Al Mu’jam Al Shaghir no 794; dalam Al Mu’jam Al Kabir, juz 20 hlm. 76; no 172; Ibnu Hajar Al Haitsami,Majma’uz Zawa`id, Juz 5 hlm. 225-226.

[4] Lihat Musnad Ahmad, 1/251; Shahih Ibnu Majah no 257; Al Hakim dalam Al Mustadrak, 4/92; disahihkan oleh Nashiruddin Al Albani, Shahih Al Jami’ As Shaghir no. 4951, Juz 5 hlm.15.

[5] Sangat menyedihkan kaum liberal yang dangkal pikirannya terus menerus menggunakan kitab Al Islam wa Ushul Al Hukmkarya Ali Abdur Raziq untuk membodohi umat Islam bahwa Islam tidak mengajarkan konsep Negara (Khilafah). Padahal sudah banyak kitab yang mengkritik secara telak kitab tersebut, misalnya : Muhammad Imarah, Al Islam wa Ushul Al Hukm li Ali Abd Ar Raziq Dirasah wa Watsa`iq, (Beirut : Al Mu`assah Al Arabiyah), 2000; Ruysdi Ilyan, Al Islam wa Al Khilafah, (Baghdad: Darus Salam), 1976; Sayyid Taqiyuddin Sayyid, Radd Hai`ah Kibar Al ‘Ulama ‘Ala Kitab Al Islam wa Ushul Al Hukm li Ali Abd Ar Raziq, (Kairo : t.p), 1414 H; Muhammad Thahir bin ‘Asyur, Naqd ‘Ilmi li Kitab Al Islam wa Ushul Al Hukm, (Kairo : Mathba’ah Salafiyah), 1344 H; Muhammad Imarah, Naqdh Kitab Al Islam wa Ushul Al Hukm li Syaikh Al Islam Muhammad Khidhir Al Husain, (Kairo : Dar Nahdhah Mishr), 1998.

[6] Lihat Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji,  Al Imamah Al ‘Uzhma ‘Inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 35. Lihat juga Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 190.

[7] Taqiyuddin An Nabhani, As Syakhshiyah Al Islamiyah, (Beirut : Darul Ummah), 2003, Juz 2 hlm. 14

[8] Lihat Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab DefinisiImarah, Juz 6 hlm.149.

[9] Hizbut Tahrir, Afkar Siyasiyah, 1994, hlm. 7-9.

[10] Hizbut Tahrir, Afkar Siyasiyah, 1994, hlm. 7-9.

[11] Lihat Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab Al Imamah Al Kubro, Juz 6 hlm. 163.

[12] Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab Al Imamah Al Kubro, Bab Al Imamah Al Kubra, Juz 6 hlm. 164.

[13] Abdul Qadim Zallum, Nizhamul Hukm fi Al Islam, hlm. 34.

[14] Ibnu Hazm, Al-Fashlu fi Al Milal wal Ahwa` wan Nihal, Juz 4 hlm.78

[15] Abdullah Umar Sulaiman Ad Dumaiji,  Al Imamah Al ‘Uzhma ‘Inda Ahlis Sunnah wal Jama’ah, (Kairo : t.p), 1987, hlm. 49.

[16] Ibid. hlm. 50.

[17] Ibid. hlm. 51.

[18] Ibid. hlm. 52.

[19] Ibid., hlm. 61.

[20] Lihat pembahasan empat pilar Khilafah dalam Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fi Al Islam, (Kuwait : Darul Buhuts Al Ilmiyah), 1980. Kitab ini adalah pengembangan dari konsep Hizbut Tahrir yang terdapat dalam kitab-kitab Hizbut Tahrir, seperti Nizham Al Hukm fi Al Islam, 2002; atauMuqaddimah Ad Dustur, 2010, dan sebagainya. Pada gilirannya, kitab Mahmud Abdul Majid Al Khalidi itu lalu dirujuk oleh ulama lain, seperti Dr. Shalah as Shawi, dalam kitabnya Nazhariyah As Siyadah.

[21] Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawa’id Nizham Al Hukm fi Al Islam, (Kuwait : Darul Buhuts Al Ilmiyah), 1980, hlm. 24; lihat kitabnya yang lain, Naqdh An Nizham Ad Dimuqrathi, (Beirut : Darul Jiil; Amman : Maktabah Al Muhtasib), 1984, hlm. 30. Lihat juga Shalah As Shawi, Nazhariyah As Siyadah wa Atsaruha ‘Ala Syar’iyyah Al Anzhimah Al Wadh’iyyah, hlm. 10.

[22] Shalah As Shawi, Nazhariyah As Siyadah wa Atsaruha ‘Ala Syar’iyyah Al Anzhimah Al Wadh’iyyah, hlm. 31-32.

[23] Abdul Qadim Zallum, Nizham Al Hukm fi Al Islam, 2002, hlm. 41-42.

[24] Abdul Qadim Zallum, Nizham Al Hukm fi Al Islam, 2002, hlm. 43-44

[25] Abdul Qadim Zallum, Nizham Al Hukm fi Al Islam, 2002, hlm. 44-45.


[1] Ibnu Hazm, Al-Fashlu fi Al Milal wal Ahwa` wan Nihal, Juz 4 hlm.78

Sumber Artikel: http://www.hizbut-tahrir.or.id

 

Islam Menolak Paham Moderat

Tags

, ,

Tafsir QS al-Baqarah [2]: 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

Demikian pula Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai umat yang adil dan pilihan agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kalian. Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah Allah tunjuk. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. (QS al-Baqarah [2]: 143).

Sabab Nuzûl

Dikeluarkan Ahmad, Abdun bin Humaid, at-Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Hibban, ath-Thabarani, dan al-Hakim yang mensahihkannya, dari Ibnu Abbas: Ketika Rasulullah saw menghadap ke arah kiblat (Ka‘bah), mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang telah mati, sementara semasa hidupnya mereka shalat menghadap Bait al-Maqdis.” Lalu turunlah firman Allah Swt.: Wamâ kânallâh liyudhî’a îmânakum.[1]

Tafsir Ayat

Allah Swt. berfirman: Wakadzâlika ja‘alnâkum ummat[an] wasath[an] (Demikian pula Kami telah menjadikan kalian sebagai umat yang adil dan pilihan). Huruf al-kâf berfungsi li tasybîh (untuk menyatakan keserupaan). Ketika diletakkan pada ism al-isyârah (dzâlika), keserupaan itu merujuk pada ayat sebelumnya. Dengan demikian, kata tersebut memberikan makna: Sebagaimana Kami telah memberikan nikmat kepada kalian berupa hidayah atau Kami telah menunjukkan kalian pada awsath al-qiblah (kiblat terbaik), Kami juga menjadikan kalian sebagai ummah wasath.[2]

Dalam bahasa Arab, kata wasath bermakna khiyâr (terbaik dan pilihan).[3] Menurut sebagian mufassir kata wasath dalam ayat ini pun bermakna khiyâr.[4] Status sebagai umat terbaik itu tidak bisa dilepaskan dengan risalah yang diberikan kepada mereka, Islam. Ibnu Katsir menyatakan, ketika umat ini dijadikan sebagai ummah wasath, Allah mengkhususkan mereka dengan syariah paling sempurna, manhaj paling lurus, dan madzhab paling jelas.[5] Oleh karena itu, status mulia itu dapat disandang apabila mereka menjalankan dan mengemban risalah tersebut. Makna ini juga sejalan dengan firman Allah Swt.:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ

Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia; melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. (QS Ali Imran [3]: 110).

Menurut Abu Said al-Khudri, Mujahid, Qatadah, dan al-Rabi, kata wasath dalam ayat ini berartial-‘âdil.[6] Al-Qurthubi, Abu Hayyan, Ibnu ‘Athiyah, dan beberapa mufassir lain juga berpendapat demikian.[7] Penafsiran tersebut merujuk pada penjelasan Rasulullah saw. yang diriwayatkan Abu Said dan Abu Hurairah ra., bahwa ummat[an] wasath[an] adalah ‘adl[an].[8] Tidak sedikit pula mufassir yang menghimpun dua makna itu, tanpa menolak salah satunya. Karena itu, katawasath[an] dimaknai khiyâr[an] udûl[an] (pilihan dan adil).[9]

Kemulian status yang diberikan kepada mereka itu bukan tanpa konsekuensi. Dalam frasa berikutnya Allah Swt. menjelaskan tugas yang harus mereka emban: litakûnû syuhadâa ‘alâ an-nâs (agar kalian menjadi saksi atas [perbuatan] manusia). Kata syuhadâ’ adalah jamak dari katasyahîd, bentuk mubâlaghah dari kata syâhid. Status umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan membuat mereka amat tepat ditetapkan sebagai saksi atas seluruh manusia.

Dalam frasa ini memang tidak dijelaskan dalam perkara apa mereka dijadikan sebagai saksi dan kapan pelaksanaannya. Namun, jika dikaitkan dengan frasa selanjutnya: wayakûna al-Rasûl ‘alaykum syahîd[an] (dan agar Rasul [Muhammad] menjadi saksi atas kalian) dapat dipahami, perkara yang mereka dijadikan sebagai saksi adalah perkara dîn. Sebagai rasul, tugas utama Muhammad saw. adalah menyampaikan risalah kepada manusia. Karena Rasulullah saw. telah melaksanakan tugas tersebut, Beliau bisa menjadi saksi atas umatnya. Sebagaimana Rasulullah saw.—kata al-Qasimi—umat Islam pun bisa menjadi saksi atas manusia jika mereka telah mengajak manusia pada kebenaran, menerangi mereka dengan petunjuk, dan memberikan peringatan kepada mereka yang masih berada dalam kebengkokan dan kesesatan.[10]

Adapun waktu pelaksanaannya, menurut sebagian besar mufassir, kesaksian itu akan diberikan kepada Allah Swt kelak di akhirat.[11] Di antara alasannya adalah firman Allah Swt.:

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيدًا

Bagaimanakah (halnya orang kafir nanti) apabila Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu). (QS an-Nisa’ [4]: 41).[12]

Patut dicatat, sekalipun ayat ini berbentuk khabar (kalimat berita), ia mengandung thalab(tuntutan), yakni umat Islam wajib menyampaikan Islam kepada umat-umat lain. Jika umat Islam tidak mengerjakan tugas ini, mereka akan berdosa. Dengan demikian, umat Islam akan menjadihujjah (saksi yang adil) bagi umat-umat lain.[13]

Selanjutnya Allah Swt. menerangkan kembali tentang pensyariatan kiblat yang telah disebut dalam ayat sebelumnya. Allah Swt berfirman: Wamâ ja‘alnâ al-qiblah al-latî kunta ‘alayhâ illâ lina’lama man yattabi’u al-Rasûl mimman yanqalibu ‘alâ ‘aqibayh (Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot).

Para ulama berbeda pendapat mengenai al-qiblah al-latî kunta ‘alayhâ. Sebagian mufassir seperti Ibnu Abbas, as-Sudi, dan Atha’ menyatakan, yang dimaksud adalah Bait al-Maqdis.[14] Az-Zamakhsyari, al-Alusi, dan an-Nasafi memaknainya Ka‘bah.[15] Alasannya, karena Rasulullah saw. pertama kali shalat menghadap Ka‘bah, kemudian diperintahkan menghadap Bait al-Maqdis, setelah diperintahkan kembali menghadap Ka‘bah. Alasan lainnya, kata kunta bermakna al-hâl(sekarang).[16]Adapun kata yanqalibu ‘alâ ‘aqibayh berarti kembali pada kekufuran, murtad.[17]

Ungkapan lina‘lama tidak boleh dipahami bahwa Allah Swt. hanya mengetahui perkara yang sudah terjadi. Sebab, Allah Swt. Maha Mengetahui semua perkara, baik sebelum, sedang, maupun sesudah terjadi. Oleh karena itu, pengetahuan di sini berkait erat dengan pahala dan dosa;[18]bahwa manusia bisa mendapatkan pahala dan dosa setelah terbukti dalam kenyataan. Untuk itu, manusia harus diuji ketaatannya.

Dengan demikian, frasa ini dapat dipahami bahwa disyariatkannya kiblat, baik yang dulu maupun yang sekarang, adalah untuk menguji manusia agar bisa dibedakan dan dilihat dengan jelas, siapa yang tetap yakin dan konsisten mengikuti segala perintah Rasulullah saw.; siapa yang membangkang, berpaling, dan murtad dari agamanya.

Allah Swt. pun mengingatkan: Wa’in kânat lakabîrat[an] illâ ‘alâ al-ladzîna hadâllâh(Sesungguhnya hal itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah Allahi tunjuki). Kata kabîrah bermakna tsaqîlah syâqqah (sangat berat).[19] Kata tersebut merupakan khabar dari ism mahdzûf (subyek yang dihilangkan). Diperkirakan, kata yang hilang itu adalah tahwîlat al-qiblah (pengalihan kiblat). Dengan demikian, maknanya adalah: pengalihan itu benar-benar terasa amat berat bagi orang-orang yang ingkar. Sikap mereka berbeda dengan orang-orang yang menerima petunjuk dan mau mengikutinya. Bagi mereka, semua yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan adalah haq dan wajib diikuti. Karena itu, tidak ada keberatan bagi mereka untuk menaatinya.

Selanjutnya Allah Swt. berfirman: Wamâ kânallâh liyudhî’a îmânakum (Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian). Huruf al-lâm berfungsi li ta’kîd al-nafiyy (untuk memperkuat penafian). Frasa ini memberikan pengertian, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala keteguhan kalian dalam keimanan.[20] Menurut Ibnu ‘Abbas, al-Barra’ bin ‘Azib, Qatadah, as-Sudi, dan para mufassir lain, yang dimaksud dengan kata iman di sini adalah shalat.[21] Kesimpulan tersebut didasarkan padasabab nuzûl ayat ini, bahwa yang mereka kerjakan sebelum adanya perubahan kiblat tidaklah sia-sia.

Allah Swt. mengakhiri ayat ini dengan firman-Nya: Innallâh bi an-nâs la Ra’ûf[un] Rahîm(Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia). Kedua kata itu memiliki makna yang sejalan. Kata ar-ra’ûf berasal dari kata ar-ra’fah. Kata ini bermakna asyaddu min al-rahmah (lebih dari rasa kasih).[22] Kata ar-rahîm berasal dari kata ar-rahmah. Frasa ini menjadi catatan akhir, bahwa semua syariah yang ditetapkan Allah merupakan wujud kasih sayang-Nya kepada manusia. Sudah sepatutnya, manusia pun merespon setiap ketetapan yang berasal dari-Nya, baik tampak menyenangkan atau sebaliknya.

Bukan Dalil untuk ‘Moderatisme’

Ayat ini sering digunakan sebagai dalil untuk mengesahkan paham moderat; sebuah paham yang selalu mencari jalan tengah (al-hall al-wasath) dalam menyelesaikan semua persengketaan. Menurut paham ini, semua pihak yang bersengketa, baik disebabkan oleh perbedaan kepentingan, pemikiran, ataupun ideologi harus berkompromi dengan mencari jalan tengah di antara keduanya. Keinginan untuk saling menang diganti dengan konsep take and give.

Contohnya adalah ketika ada sebagian masyarakat menuntut diterapkannya syariah dalam kehidupan masyarakat, sementara sebagian lainnya menolak tuntutan tersebut. Paham moderat mengharuskan adanya jalan tengah yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yeng bersengketa, tanpa dikaji manakah di antara dua tuntutan itu yang benar. Solusi jalan tengah itu tentu meniscayakan masing-masing pihak harus merelakan sebagian tuntutannya. Seberapa besar tuntutannya dapat dituruti bergantung pada kekuatan yang dimiliki oleh pihak yang bersengketa. Semakin kuat posisinya, semakin besar pula bagian yang akan didapatkan.

Menurut propagandis paham moderat, ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat moderat. Sebab, wasath berarti pertengahan antara dua kutub ekstrem yang saling bertentangan. Paham moderat juga selalu berada di tengah dan mencari jalan tengah; tidak berlebih-lebihan seperti kaum radikalis, namun juga tidak terlalu menyepelakan seperti kaum liberalis. Demikian kata mereka.

Pengaitan ayat ini dengan paham moderat jelas amat keliru. Pengkajian secara cermat dan obyektif terhadap ayat ini justru menunjukkan pengertian yang bertolak belakang dengan paham moderat. Di antara buktinya:

Pertama: makna kata wasath. Pada awalnya, kata wasath memang menunjuk pada tempat yang berada di tengah. Namun, sebagaimana telah terpapar, pengertian kata tersebut menurut penjelasan Rasulullah saw. adalah ‘adl. Adil yang dimaksud tentu bukan dalam perspektif akal dan hawa nafsu manusia, namun dalam perspektif syariah. Sebuah tindakan atau keputusan hukum terkatagori adil manakala bersesuaian dengan syariah. Sebaliknya, tindakan mengabaikan syariah, meski hanya sebagian—sebagaimana diserukan oleh paham moderat dan konsekuensi jalan tengah—adalah tindakan zalim dan fasik (lihat QS al-Maidah [5]: 45 dan 47); bahkan kalau diingkari, bisa menyebabkan pelakunya jatuh dalam kekufuran (lihat QS al-Maidah [4]: 44).

Kedua: kewajiban mengikuti ketentuan syariah secara tulus karena Allah (khâlish[an] lillâh). Ayat ini menjelaskan, penetapan syariah adalah hak Allah. Penggunaan dhamîr nâ dalam frasawamâ ja’alnâ al-qiblah menunjukkan bahwa Allah-lah yang memiliki wewenang dalam menentukan arah kiblat. Manusia wajib menaati ketetapan itu. Ketaatan tersebut harus tulus semata-mata karena Allah Swt. Konsekuensinya, dia harus menaati apa pun ketetapan syariah.

Penggunaan frasa yanqalibu ‘alâ ‘aqibayh—yang berarti murtad dari agamanya dan kembali kepada kekufuran—untuk menyebut orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah saw. menunjukkan ketegasan ayat akan wajibnya mengikuti syariah. Penyebutan orang yang tidak keberatan dengan ketentuan syariah sebagai orang yang mendapatkan petunjuk (al-ladzîna hadâllâh) mengisyaratkan tersesatnya orang yang keberatan dengan syariah. Dengan demikian, ayat ini justru mewajibkan manusia untuk tunduk dan patuh pada semua perintah dan larangan-Nya.

Walhasil, nyatalah bahwa kandungan ayat ini justru menolak paham moderat yang meniscayakan terabaikannya sebagian syariah.

Wallâh a‘lam bi ash-shawâb. [Oleh: Rokhmat S. Labib, M.E.I.]

Catatan kaki:



[1] � � Asy-Syaukani, Fath al-Qadîr, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 191-192. Al-Qurthubi dan az-Zuhaili menyatakan, para ulama sepakat, ayat ini turun kepada orang yang mati ketika mereka masih shalat menghadap Baitul Maqdis. sebagaimana diriwayatkan al-Bukhari dari al-Barra’ bin ‘Azib. Lihat: al-Qurthubi, Al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993; al-Zuhaili, At-Tafsîr al-Munîr, vol. 1 (Berut: Dar al-Fikr, 1991), 11.

[2] � � Nizhamuddin an-Naisaburi, Tafsîr Gharâ’ib al-Qur’ân, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 420. Dengan sedikit perbedaan redaksional, kesimpulan yang sama juga dikemukakan al-Baidhawi, Anwâr at-Tanzîl wa Asrâr al-Ta’wîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1988), 91.

[3] � � Ath-Thabari, Jâmi‘ al-Bayân fî Ta‘wîl al-Qur’ân, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 8.

[4] � � Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyâf, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 197; an-Nasafi, Madârik at-Tanzîl wa Haqâ’iq al-Ta’wîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 87.

[5] � � Ibnu Katsir, Tafsîr al-Qur’ân al-‘Azhîm, vol. 1 (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1997), 237.

[6] � � Ath-Thabari, Jâmi‘ al- Bayân, vol. 2, 8.

[7] � � Al-Qurthubi, Op. cit., 104; Abu Hayyan, Tafsîr al-Bahr al-Muhîth, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 595; Ibnu Athiyah, Al-Muharrar al-Wajîz, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 219; as-Samarqandi, Bahr al-‘Ulûm, vol. 1(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 164.

[8] � � As-Suyuthi, Ad-Durr al-Mantsûr, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 265; ath-Thabari, Op. cit., vol. 2, 9. At-Tirmidzi menyatakan, hadis dari Abu Said itu hasan sahih. Lihat: al-Qurthubi, Ibid., 104.

[9] � � Abu Thayyib al-Qinuji, Fath al-Bayân, vol. 1 (Qathar: Idârat Ihyâi al-Turats, 1989), 300; al-Wahidi al-Naisaburi, Al-Wasîth fî Tafsîr al-Qur’ân al-Majîd, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 225; asy-Syatqithi, Adhwâ’ al-Bayân (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 45; asy-Syaukani, Op. cit., 188; al-Jazairi,Aysar al-Tafâsîr, vol. 1 (tt: Nahr al-Khair, 1993), 125; Said Hawa, Al-Asâs fî Tafsîr, vol. 1 (Kairo: Dar al-Salam, 1999), 300.

[10]  Al-Qasimi, Mahâsin at-Ta’wîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 415.

[11]  Al-Khazin, Lubâb al-Ta’wîl fî Ma‘ânî at-Tanzîl, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), 87; as-Suyuthi, Op. cit., 265; al-Alusi, Rûh al-Ma’ânî, vol. 1, 404; asy-Syaukani, Op. cit., 189; al-Qinuji, Op. cit., 300; asy-Syatqithi, Adhwâ’ al-Bayân, 45.

[12]  Nizhamuddin an-Naisaburi, Op. cit., 421.

[13]  Abdul Qadim Zallum, Mafâhîm Khathirah li Dharb al-Islâm wa Tarkîz al-Hadhârah al-Gharbiyyah (tt: Hizbut tahrir, 1998), 38.

[14]  Ath-Thabari, Op. cit., 2, 14; asy-Syaukani, Op. cit., 189.

[15]  Az-Zamakhsyari, Al-Kasysyâf, vol. 1, 199; al-Alusi, Op. cit., 404; an-Nasafi, Madârik at-Tanzîl, vol. 1, 88

[16]  As-Syaukani, Op. cit., 189.

[17]  Al-Alusi, Op. cit.,  405; al-Khazin, Op. cit., 88; al-Qasimi, Op. cit., 422

[18]  Al-Baghawi, Al-Ma‘âlim at-Tanzîl, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 83; as-Sa’di, Taysîr al-Karîm al-Rahmân, vol. 1 (Beirut: Alam al-Kutub, 1993), 120. 

[19]  Az-Zamakhsyari, Op. cit., 199; al-Biqai, Nazhm ad-Durrar, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 264; Nizhamuddin an-Naisaburi, Op. cit., 424; an-Nasafi, Op. cit.,  88; al-Qasimi, Op. cit., 415.

[20]  Nizhamuddin an-Naisaburi, Ibid., 424.

[21]  Ibnu al-Athiyah, Op. cit., 219; al-Alusi, Op. cit., 406. Yang berpendapat sama juga Ibnu Katsir, Op. cit.,239 dan Said Hawa, al-Asâs fî Tafsîr, vol. 1, 300.

[22]  Al-Qurthubi, Op. cit., 107; asy-Syaukani, Op. cit., 190, an-Nasafi, Op. cit., vol. 1, 89.

Menimbang Kembali Maqasid Syariah

Tags

, , ,

Oleh M. Shiddiq Al-Jawi

Pengantar Redaksi:

Dalam wacana keagamaan modern, istilah maqâshid asy-syarî‘ah sering dilontarkan terutama oleh para cendekiawan Muslim akhir-akhir ini. Istilah ini sebetulnya merupakan istilah lama yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi, yang kemudian kembali dipopulerkan. Persoalannya, istilah tersebut tidak hanya sekadar dipopulerkan kembali, tetapi juga diberi muatan makna baru yang berbeda sama sekali dengan apa yang dimaksud penggagas awalnya.

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang maqâshid asy-syar‘îah dalam kitab ushul fikihnya, Asy-Syakhshiyyah al-Islâmiyyah, Juz III, halaman 359-366, pada bab, “Maqâshid asy-Syar‘îah”.
shakhsya_3Pandangan An-Nabhani secara umum berbeda dengan Asy-Syatibi, karena menurut An-Nabhani, maslahat adalah akibat (hasil) dari penerapan syariat, bukan illat penetapan syariat. Dalam kitab ushul fikihnya ini, An-Nabhani menolak dan mengkritik pandangan Asy-Syatibi secara mendasar. Kendati pun kemudian terkesan lebih ketat, konsep An-Nabhani tersebut menunjukkan keunggulannya. Sebab, di samping kekuatan hujahnya, konsepnya juga dapat menutup kemungkinan dimanfaatkannya konsep maqâshid asy-syar‘îah secara gegabah untuk membenarkan ide-ide Barat yang kufur. Pandangan An-Nabhani ini mencakup 4 (empat) prinsip penting : (1) kemaslahatan adalah hikmah (akibat) penerapan syariat; (2) maqâshid asy-syar‘îah adalah tujuan dari syariat sebagai keseluruhan; (3) hikmah penerapan syariat tidak selalu terwujud; (4) hikmah penerapan syariat hanya bisa diketahui melalui dalil syariat.

Konsep maqâshid asy-syarî‘ah berasal dari seorang ahli ushul fikih bermadzhab Maliki dari Granada (Spanyol), yaitu Imam Asy-Syatibi (w. 790 H). Konsep itu ditulis dalam kitabnya yang terkenal, Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm, khususnya pada juz II, yang beliau namakan kitab al-maqâshid. Menurut Asy-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (mashâlih al-‘ibâd), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi maqâshid asy-syarî‘ah (tujuan-tujuan syariat). Dengan kata lain, penetapan syariat—baik secara keseluruhan (jumlatan) maupun secara rinci (tafshilan)—didasarkan pada pada suatu ‘illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/2-3).

Selanjutnya Asy-Syatibi membagi maqâshid menjadi tiga bagian, yaitu: dharûriyât, hâjiyat, dan tahsînât. Dharûriyât artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. Hâjiyât maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. Tahsînât artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. Dharûriyât beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu : (1) menjaga agama (hifzh ad-dîn); (2) menjaga jiwa (hifzh an-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-‘aql); (4) menjaga keturunan (hifzh an-nasl); (5) menjaga harta (hizh al-mâl) (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/4). Inilah sekilas konsep Asy-Syatibi tentang maqâshid asy-syarî‘ah. (Asy-Syatibi, Al-Muwâfaqât, II/4-5; Az-Zuhayli, Ushûl al-Fiqh al-Islâmî, II/1046-1051).

Dalam perkembangan kontemporer, konsep maqâshid asy-syarî‘ah ternyata banyak dibelokkan untuk melegitimasi ide-ide Barat sekular, bukan untuk menerapkan syariat seperti digagas Asy-Syatibi itu sendiri. Contoh, tujuan menjaga agama (hifzh ad-dîn) ditafsirkan oleh Ulil Abshar Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal) sebagai “perlindungan terhadap kebebasan beragama (the protection of the freedom of religion)”; tujuan menjaga akal (hifzh al-‘aql) diinterpretasikan sebagai “perlindungan terhadap kebebasan berpikir (the protection of the freedom of thought)”.(*) Jadi, konsep maqâshid asy-syarî‘ah telah dijadikan sekadar instrumen untuk menyusupkan ide-ide liberal yang sekular.

Syariat dan Maslahat

Sebelum memahami konsep Taqiyuddin an-Nabhani tentang maqâshid asy-syarî‘ah, ada baiknya kita meninjau sekilas berbagai pendapat ulama tentang kaitan hukum syariat dengan kemaslahatan, yakni apakah hukum-hukum syariat itu didasarkan pada ‘illat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia? Muhammad Husain Abdillah dalam Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh (1995: 273) menyatakan bahwa para ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 3 (tiga) pendapat:

Pertama, pendapat ulama Asy‘ariyah dan Azh-Zhahiriyah. Mereka menolak bahwa syariat didasarkan pada ‘illat maslahat. Dengan ungkapan lain, maslahat bukanlah ‘illat (motif) penetapan suatu hukum syariat. Menurut mereka, mungkin saja Allah menetapkan suatu hukum syariat yang tidak mengandung maslahat. Hanya saja, mereka mengakui, bahwa studi yang komprehensif (istiqrâ’) menetapkan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam lima perkara: menjaga agama, akal, keturunan, jiwa, dan harta.

Kedua, pendapat sebagian ulama Syafi‘iyah dan Hanafiyah. Mereka menetapkan bahwa maslahat layak menjadi ‘illat bagi hukum-hukum syariat. Akan tetapi, maslahat ini lebih dipahami sebagai pertanda hukum (amarah al-hukm), bukan sebagai latar belakang/motif penetapan hukum (bâ’its ‘ala al-hukm). Jadi, maslahat dipahami lebih dekat pada sebab (as-sabab) daripada ‘illat.

Ketiga, pendapat Muktazilah, Maturidiyah, ulama Malikiyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Mereka memandang bahwa hukum-hukum syariat didasarkan pada ‘illat maslahat, tanpa ada taqyîd (pembatasan) adanya kehendak (irâdah) Allah Swt. Namun, mereka mensyaratkan, penetapan maslahat sebagai ‘illat syariat tidak boleh bertentangan dengan nash.

Dari pemetaan pendapat ini, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pendapat Taqiyuddin an-Nabhani mengenai kaitan maslahat dan syariat sama dengan pendapat pertama, yakni syariat tidak didasarkan pada ‘illat maslahat.

Maslahat: Hikmah Penerapan Syariat

Prinsip pertama konsep Taqiyuddin an-Nabhani tentang maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa maslahat merupakan hikmah (akibat) penerapan syariat, bukan ‘illat penetapan syariat. Jadi, pada dasarnya An-Nabhani mengakui adanya hubungan maslahat dengan syariat. Hal ini beliau pahami dari nash-nash al-Quran yang menyatakan bahwa diutusnya Nabi saw. adalah untuk membawa rahmat, yaitu maslahat, misalnya dalam QS Al-Isra (17) ayat 82 dan QS al-Anbiya’ (21) ayat 107. Namun demikian, An-Nabhani dengan hati-hati menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah ‘illat atau motif (al-bâ‘its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (nâtijah), tujuan (ghâyah), atau akibat (‘âqibah) dari penerapan syariat (An-Nabhani, 1953: 359 & 363).

Mengapa demikian? Karena menurut An-Nabhani, nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya (shighat) tidaklah menunjukkan adanya ‘illat (al-‘illiyah), namun hanya menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat. Misalnya firman Allah Swt. berikut:

Tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya’ [21]: 107).

Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung shighat ta‘lîl (bentuk kata yang menunjukkan ‘illat), misalnya dengan adanya lam ta’lîl. Jadi, maksud ayat ini, bahwa hasil (an-nâtijah) diutusnya Muhammad saw. adalah akan menjadi rahmat bagi umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil pelaksanaan syariat, bukan ‘illat dari penetapan syariat (An-Nabhani, 1953: 359-360). Pandangan An-Nabhani ini berbeda dengan pandangan Asy-Syatibi yang meletakkan posisi maslahat sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam (Lihat: Al-Muwâfaqât, II/2-3).

Maqâshid asy-Syarî‘ah: Tujuan Syariat Keseluruhan

Prinsip kedua konsep An-Nabhani dalam maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa maqâshid asy-syarî‘ah (yaitu mewujudkan kemaslahatan) merupakan tujuan dari syariat secara keseluruhan (ka-kull), bukan tujuan syariat sebagai satu persatu hukum (li kulli hukmin bi ‘aynihi). Dengan kata lain, terwujudnya kemaslahatan merupakan hasil penerapan syariat secara keseluruhan, bukan hasil penerapan dari masing-masing hukum.

Pandangan ini juga berbeda dengan pandangan Asy-Syatibi yang berpendapat bahwa kemaslahatan adalah ‘illat bagi syariat, baik secara keseluruhan maupun satu demi satu hukum secara rinci (Lihat: Al-Muwâfaqât, II/3).

Konsep An-Nabhani tersebut didasarkan pada pemahamannya terhadap QS Al-Anbiya’ (21) ayat 107 di atas, yang menurutnya dengan jelas menunjukkan bahwa rahmat (maslahat) yang dihasilkan adalah dari keseluruhan risalah. Tidak ada dalâlah (petunjuk) apa pun dari ayat tersebut atau ayat lainnya (misal QS Al-Isra’ [17]: 82) bahwa maslahat merupakan tujuan masing-masing hukum (An-Nabhani, 1953: 359-361).

Karena itu, An-Nabhani mengatakan, akan kita dapati ketika Asy-Syâri‘ (Allah) menerangkan maqâshid asy-syarî‘ah dari syariah sebagai keseluruhan, Dia juga menerangkan tujuan dari masing-masing hukum pada banyak hukum, yang bersifat khusus, yang hanya hanya bisa diketahui melalui dalil topik yang bersangkutan. Misalnya, tujuan pensyariatan haji adalah agar manusia menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka (QS al-Hajj [22]: 28); tujuan pengharaman khamr dan judi adalah agar tidak terjadi permusuhan dan kebencian antar manusia (QS al-Maidah [5] : 91); tujuan shalat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar (QS al-Ankabut [29]: 45), dan seterusnya. Dari sini, jelaslah bahwa dihasilkannya rahmat (maslahat) hanya dihasilkan dari syariat secara keseluruhan, bukan syariat sebagai satu demi satu hukum. Dengan kata lain, tidak tepat dikatakan bahwa tujuan setiap nash syariat adalah mencapai kemaslahatan, karena kadang nash-nash syariat menjelaskan tujuan (hikmah)-nya secara khusus, seperti telah dicontohkan. Jika kita mengatakan bahwa tujuan setiap hukum (satu-persatu) adalah untuk memperoleh maslahat, maka ini hanya ditunjukkan oleh dalil akli, bukan oleh dalil syariat. Padahal, berbicara tentang hukum syariat haruslah didasarkan pada dalil syariat, bukan dalil akli.

Hikmah Tidak Selalu Terwujud

Prinsip ketiga An-Nabhani dalam konsep maqâshid asy-syarî‘ah adalah bahwa hikmah (akibat) penerapan syariat kadang terwujud dan kadang tidak terwujud. Jadi, ketika Allah menerangkan bahwa tujuan pensyariatan suatu hukum adalah begini, maksudnya Allah memberitahukan bahwa hikmahnya begini. Tidak berarti Allah mengatakan tujuannya pasti terwujud begini. Misalnya, menyaksikan manfaat adalah hikmah ibadah haji (QS al-Hajj [22]: 28). Namun kenyataannya, jutaan orang berhaji tidak menyaksikan manfaat bagi mereka. Mengenai khamr dan judi, Allah menerangkan keduanya dapat memunculkan kebencian dan permusuhan di antara manusia (QS Al-Maidah [5]: 91). Namun faktanya, banyak penenggak khamr dan para penjudi rukun-rukun saja, tidak ada permusuhan dan kebencian di antara mereka.

Prinsip ketiga ini mengandung maksud, bahwa tujuan-tujuan hukum ini tidak boleh dijadikan sebagai ‘illat. Kalau dijadikan ‘illat, maka kewajiban haji akan bergantung pada ada-tidaknya manfaat yang diperoleh jamaah haji. Jika ada manfaatnya, haji hukumnya wajib, dan jika tak ada manfaatnya, haji menjadi tidak wajib. Keharaman khamr dan judi juga akan bergantung pada ada-tidaknya permusuhan dan kebencian di antara pelakunya. Jika ada permusuhan maka khamr dan judi haram, jika harmonis dan rukun-rukun saja maka khamr dan judi menjadi mubah. Tentu ini tidak benar.

Atas dasar itu, prinsip ketiga ini semakin menegaskan, bahwa maqâshid asy-syarî‘ah (tujuan syariat) sesungguhnya bukanlah ‘illat atau motif pensyariatan hukum, melainkan hikmah atau hasil (natijah) dari penerapan hukum (An-Nabhani, 1953: 365).

Hikmah Hanya Diketahui Secara Syar‘î

Prinsip keempat konsep maqâshid asy-syarî‘ah An-Nabhani adalah bahwa hikmah dari penerapan syariat hanya diketahui berdasarkan nash syariat, bukan berdasarkan akal. Sebab, yang menetapkan syariat adalah Allah sehingga hanya Allah saja yang mengetahui tujuan pensyariatannya. Tidaklah mungkin bagi kita, baik secara akli maupun syar‘î, dapat mengetahui hikmah (tujuan) suatu hukum, kecuali jika kita mengetahuinya melalui nash, baik dari al-Quran maupun as-Sunnah (An-Nabhani, 1953: 366).

Jadi, tepat jika kita mengatakan bahwa hikmah puasa adalah untuk membentuk ketakwaan, sebab ini ditunjukkan oleh nash (QS al-Baqarah [2]: 183). Namun tidak tepat jika dikatakan, hikmah puasa adalah agar kita bisa turut menghayati kehidupan kaum miskin yang sering kelaparan, karena ini hanya perkiraan akal, tidak ada nash yang menunjukkannya.

Implikasi

Apa implikasi dari prinsip-prinsip maqâshid asy-syarî‘ah menurut Taqiyuddin An-Nabhani di atas? Di antaranya adalah tidak menjadikan maslahat sebagai dalil hukum syariat. Jadi, tidaklah benar apa yang dikatakan sebagai kaidah fikih: Aynama takûnu al-maslahah fa tsamma syar‘ullâh (Dimana ada maslahat, disana ada hukum Allah) (Al-Khayyath, 1982). Kaidah itu, di samping sangat lemah dalilnya, juga berbahaya ketika diterapkan pada masyarakat kapitalistik saat ini yang didominasi paham utilitarianisme atau pragmatisme, yang menjadikan manfaat sebagai standar untuk mengukur salah benarnya perbuatan (Athiyat, 1996: 103-104; Suparman & S. Malian, 2003: 45-49). Bisa saja kemudian bunga bank yang sebenarnya termasuk riba yang haram, lalu dianggap mubah hanya karena maslahat (Al-Qardhawi, 2002: 54; Az-Zuhaili, 1996: 336).

Implikasi penting lainnya, bahwa maqâshid asy-syarî‘ah haruslah secara disiplin diketahui berdasarkan nash, bukan dari rekayasa akal, apalagi melalui manipulasi akal. Jadi, ketika dikatakan bahwa ‘menjaga agama’ maksudnya adalah ‘menjaga kebebasan beragama’, atau ‘menjaga akal’ artinya ‘menjaga kebebasan berpikir’, jelas ini kesimpulan akal-akalan; tidak ada nilainya dalam pandangan syariat. Di samping itu, pemaknaan tersebut sebenarnya adalah penafsiran sesuka hati tanpa landasan dan metodologi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu hanya fantasi intelektual murahan, yang dilakukan oleh orang yang tidak malu untuk melakukan kedustaan dan manipulasi kebenaran. []

*Pernyataan ini penulis dengar langsung dari Ulil Abshar Abdalla, koordinator JIL (Jaringan Islam Liberal), saat penulis satu forum dengannya sebagai panelis dalam diskusi panel di Unissula, Semarang,
Sabtu, 9 Agustus 2003.

Daftar Pustaka
Abdullah, Muhammad Husain. 1995. Al-Wadhîh fî Ushûl al-Fiqh. Beirut: Darul Bayariq.
Al-Khayyath, Abdul Aziz. 1982. Asy-Syarîkât fî asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah wa al-Qanûn al-Wadh‘î. Beirut: Mu’assah Ar-Risalah.
Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. Bunga Bank Haram (Fawâ’id al-Bunûk Hiya ar-Ribâ al-Harâm). Alih bahasa Setiawan Budi Utomo. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
An-Nabhani, Taqiyuddin. 1953. Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Juz III (Ushûl al-Fiqh). Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir.
Asy-Syatibi, Abu Ishaq. Tanpa Tahun. Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkâm. Ta‘lîq [Komentar] oleh Muhammad Al-Hidhr Husain. Juz II. Beirut: Darul Fikr.
Athiyat, Ahmad. 1996. Ath-Tharîq: Dirâsah Fikriyyah fî Kayfiyah al-‘Amal li Taghyîr Wâqi‘ al-Ummah wa Inhâdhihâ. Beirut: Darul Bayariq.
Az-Zuhaili, Wahbah. 1998. Ushûl al-Fiqh al-Islâmî. Juz II. Beirut: Darul Fikr.
———-. 1996. ‘Fawâ’id al-Masharif (Al-Bunûk) Harâm Harâm Harâm.’ Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu. Juz IX (Al-Mustadrak). hlm. 336-359. Beirut: Darul Fikr.
Suparman & S. Malian. 2003. Ide-Ide Besar Sejarah Intelektual Amerika. Yogayakarta: UII Press.