Umat Islam sesungguhnya memiliki kesempatan besar untuk menjadi negara pemimpin, negara adidaya. Namun pertanyaannya, mengapa Dunia Islam belum juga menjadi “negara pemimpin yang terkemuka”?

Sebuah penelitian yang cermat, jelas dan dalam atas kenyataan umat di seluruh dunia menguak alasan-alasan mendasar yang merintangi umat Islam dalam menegakkan kembali Khilafah, antara lain:

(1) Penerapan sekularisme Barat dan peraturan buatan manusia serta tidak diimplementasikannya ideologi Islam dan sistem Islam.

(2) Perpecahan umat Islam akibat racun nasionalisme.

(3) Kezaliman dan pengkhianatan para penguasa Muslim di Dunia Islam, yang bekerja sebagai pelayan yang dibayar dan boneka dari kuffar penjajah Barat.

 

Nasionalisme, Disintegrasi, Pendudukan dan Kemerdekaan.

Umat Muhammad saw. saat ini harus mengerti, bahwa perbatasan-perbatasan buatan yang ditempatkan di antara kita oleh Inggris dan Prancis pada Abad 19 dan 20 yang lalu merupakan salah satu hambatan paling besar bagi umat Islam menuju kesatuan mereka. Ini merupakan racun yang menahan para tentara Iran, Mesir, Turki, Pakistan, Indonesia atau Saudi di barak-barak mereka. Padahal umat di Irak, Afganistan, Pakistan, Khasmir dan Palestina meninggal di tangan orang-orang kafir dan musyrik. Sungguh, kita harus mempertanyakan, mengapa di tengah-tengah Saudi Arabia dan Irak ada negara lain yang bernama Kuwait, sementara mereka ini memiliki akidah yang sama?

Siapa saja yang mempelajari sejarah kemerdekaan sekitar 57 negara-negara Muslim akan menemukan bahwa semua negara Muslim saat ini pernah dipersatukan di bawah Khilafah Utsmani sebelum Khilafah dikolonisasikan oleh Inggris dan Prancis dengan bantuan dari para pengkhianat seperti Mir Jafor di bagian anak benua, Sharif Hussein—anaknya; Faisal dan Abdullah, Abdul Aziz ibn Saud di Saudi Arabia, Mustafa Kamal di Turki, dan lain-lain.

Para penjajah menyemangati kaum Muslim untuk mendirikan partai-parta politik di atas konsep yang tidak islami. Mereka menyerukan kemerdekaan dan pemisahan dari Khilafah Ustmani selama Abad 17 dan 18. Hal ini didukung oleh semangat dan dukungan dari berbagai ide-ide nasionalisme, yang menyerukan perpecahan yang fatal, kesukuan.

Rancangan-rancangan para penjajah ini diperkuat oleh pendirian partai-partai politik Arab dan Turki, seperti Partai Turki al-Fatat, Partai Persatuan dan Kemajuan (juga dikenal sebagai Turki Muda), Partai Kemerdekaan Arab, dan Partai Perjanjian (Al-‘Ahd), dan lain-lain.

Setelah menjajah Khilafah Utsmani, mereka telah memisahkan umat menjadi lebih dari 50 bagian dan mengakui kemerdekaan negara satu-persatu; tentu saja setelah mereka meyakini budak-budak yang setia mereka dalam posisi siap melayani mereka. Sungguh, semua yang memegang predikat “Bapak Negara” dalam dunia Islam adalah “masa pengetesan para budak” Barat. Ini adalah bagian dari kebijakan mereka “memecah-belah dan mengendalikan”.

Gubernur Bombay yang berkuasa dari tahun 1919 sampai 1924, Mountstuart Elphinstone, berkomentar dengan sangat jelas dan tanpa ragu-ragu, “Kita tidak seharusnya membayangkan kekuasaan abadi, tetapi harus kita sendiri yang memilih orang pribumi sehingga diterima di pemerintahan mereka sendiri, dan memerintah sesuai dengan cara yang menguntungkan bagi kepentingan-kepentingan kita dan para penguasa.”

Setelah penghancuran Negara Khilafah Islamiyah, tidak lama sebelum Perang Dunia II, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu mengatakan, “Kita harus menghentikan apapun yang membawa pada kesatuan Islam di antara generasi-generasi Muslim, seperti yang kita berhasil lakukan dalam menghabisi Khilafah, sampai kita yakin mereka tidak akan pernah muncul kembali; kesatuan untuk kaum Muslim, apakah secara kultural atau kesatuan intelektual.”

Hal yang sama dikatakan Menteri Luar Negeri di depan House of Commons, setelah Perjanjian Lausanne (yang mengakhiri Khilafah) pada tanggal 24 bulan Juli tahun 1924. Ia mengatakan, “Kondisi saat ini, Turki sudah mati. Dia tidak akan muncul kembali karena kita telah menghancurkan kekuatan moral mereka: Khilafah dan Islam.”

Berdasarkan tujuan mereka, negara penjajah menjanjikan “proyek jaminan kemerdekaan” yang dimulai di berbagai bagian dunia, terutama Dunia Islam. Organisasi yang bernama “Komunitas Kristen Internasional” mengubah bentuknya menjadi “Komunitas Internasional”, lalu dimodifikasi menjadi “Liga Bangsa-Bangsa”, dan terakhir berubah menjadi “Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Ia menjadi wadah para penjajah untuk mengakui atau menolak berbagai kemerdekaan negara-negara. Ini adalah tempat kejahatan yang dipimpin oleh orang Kristen yang memungkinkan anak kesayangan Inggris, yakni, Israel, disetujui sebagai negara merdeka.

Sungguh aneh! Klub Kristen—yang menjamin kemerdekaan Israel—memberikan sertifikat kemerdekaan di berbagai wilayah Muslim! Sungguh, legalitas dari predikat sebagai “Bapak Negara” dalam berbagai negeri-negeri Muslim seperti; Sheikh Mujib, Jinnah, Kamal Pasha, Abdul Aziz Ibn Saud dan yang lainnya—datang dari organisasi yang sama—melegalkan ‘Israel’! Benar-benar pembebek!

Bayangkan saja, padai awal Abad 20 ada sekitar 55 negara di dunia dan kebanyakan pemisahan itu adalah di Eropa. Saat ini kita memiliki lebih dari 210 negara-negara merdeka! Faktanya, dari tahun 1990 ke depan, kita akan memiliki 33 negara-negara merdeka yang baru; satu wilayah telah dipecah-belah untuk menciptakan kemerdekaan negara-negara yang membebek. “Kebebasan dan Kemerdekaan” sebuah negara pada Abad 19, 20 dan 21 merupakan proyek penjajah. Contoh nyata adalah Kosovo, Ossetia selatan, Slovakia, Palau, Serbia, Montenegro, Timor Timur, dan lain-lain. Banyak bangsa-bangsa yang berperang untuk ini dan tidak ada dari mereka yang memenangkannya.

Kemerdekaan atau pendudukan suatu wilayah merupakan belas kasih dari negara-negara imperialis. Disintegrasi dan pendudukan adalah proyek penjajahan yang diimplemen-tasikan. Penjajah menjamin kemerdekaan setelah meletakkan “agen-agen mereka yang terpercaya dan cocok “ (dengan sistem pemerintahan mereka) dan “partai-partai politik sekular” (seperti Liga Muslim, Konggres, Turki Muda dan sebagainya) untuk mengubah sebuah wilayah ke dalam bentuk tersembunyi dari penjajahan, beserta sistem mereka.

Inggris telah meninggalkan anak benua pada tahun 1947 yang lalu. Kenyataannya, anak benua telah mencapai kemerdekaan dengan undang-undang Inggris yang masih dipergunakan! Selain itu, kondisi saat ini di Irak dengan Al-Maliki, atau di Afganistan dengan Hamid Karzai, dengan jelas menjadi contoh bagaimana proyek-proyek itu terus dilakukan sampai saat ini.

Untuk mempererat rencana pemecah-belahan dan pemisahan, mereka membuat organisasi yang bernama Liga Arab atau OKI. Semua ini merupakan implementasi dari pidato Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Lord Curzon, di House of Commons, “Kita harus menghentikan apapun yang membawa pada kesatuan Islam di antara generasi-genarasi Muslim, seperti yang kita berhasil lakukan dalam menghabisi Khilafah, sampai kita yakin bahwa mereka tidak akan pernah muncul kembali; kesatuan untuk kaum Muslim, apakah secara kultural atau kesatuan intelektual.”

 

Barat Melindungi Rezim Boneka

Keberadaan para penguasa di negeri-negeri Islam adalah sangat penting bagi kaum imperialis. Para penguasa boneka ini menjadi garda terdepan untuk mengokohkan penjajahan mereka di negeri-negeri Islam. Jadi, tidak aneh kalau negara-negara penjajah berusaha terus menerus melindungi penguasa boneka mereka. Beberapa pernyataan mereka antara lain:

Peter de la Billiere, Komandan Inggris di Perang Teluk pertama, dengan jelas menjelaskan pentingnya menjaga para diktator ini dalam penguasaannya di dunia Islam. Dia berbicara perlunya untuk mempertahankan rezim Saudi, “Layaknya kita, Inggris pernah mengembalikan sistem aturan sheik. Kita meninggalkan Teluk pada awal 1970-an, dan melihat hal tersebut berhasil baik. Kami bertekad, hal tersebut untuk terus berlanjut. Saudi Arabia adalah teman lama dan terpercaya kita…Hal itu benar-benar demi kepentingan kita sehingga negara dan rezim harus tetap ada dan stabil setelah perang.”

Pada tahun 1958, Komite Intelegen Bersama, Inggris, berkata, “Pemeliharaan kepentingan kita di negara-negara Teluk Persia bergantung pada stabilitas yang terus-menerus di wilayah tersebut. Pada saat ini hanya para penguasa yang dapat melakukannya. Tidak ada pengetahuan yang dalam tentang rezim-rezim lain, tentu saja bukan hanya rezim yang dapat memberikan stabilitasi pada ketergantungan pemeliharaan kepentingan Inggris. Sebuah kegagalan untuk mendukung siapapun para penguasanya akan melemahkan kepercayaan lain atas kemampuan dan keinginan kita untuk melindungi mereka. Kepercayaan inilah yang membuat posisi istimewa kita tetap bertahan di kepemimpinan Teluk.”

Craig Unger, seorang penulis dan wartawan Amerika yang menulis sebuah buku berjudul, The Fall of The House of Bush, telah mengomentari tentang hubungan Amerika Serikat dan Saudi Arabia, “Tidak pernah terjadi sebelumnya seorang presiden Amerika Serikat—dan benar-benar yang saya maksud adalah keduanya; Presiden Bush (senior dan junior)—telah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan kekuatan lainnya…Kita mendapatkan minyak. Kita menjual senjata-senjata kepada mereka dan bagian dari perjanjian adalah kita tidak terlalu teliti atas apa yang terjadi di Saudi Arabia.”

Selain itu, dalam sebuah pidato di depan Putra Mahkota Abdullah, Saudi Arabia di London tahun 2000 yang membicarakan tentang almarhum Raja Fahd bin Abdul Aziz, Tony Blair mengatakan bahwa dia adalah seorang “pemimpin yang memiliki kepemimpinan dan pandangan yang baik”

Obama pada tahun 2009 berkunjung ke Timur Tengah, termasuk Mesir, Turki dan Saudi Arabia. Ketika dia berkunjung ke Saudi Arabia dan Turki, Obama menolak untuk mengkritisi kepemimpinan ditaktor dan memilih untuk memuji Raja Saudi Arabia atas “kebijaksanaan dan keluwesannya”. Dalam sebuah wawancara dengan BBC sebelum kunjungannya ke Timur Tengah, Justin Webb dari BBC, bertanya kepada Obama secara langsung, “Apakah Anda menganggap Presiden Mubarak sebagai penguasa otoriter?” Obama menjawab “Tidak, saya tidak berniat untuk menggunakan label-label seperti itu.” Dia juga mendeskripsikan Mubarak sebagai seorang “yang memperkuat stabilitas di dalam negara”.

Kenneth Michael Pollak, mantan analisis intelijen CIA dan ahli politik di Timur Tengah dan urusan-urusan kemiliteran, pada tahun 2004, dalm bukunya, The Persian Puzzle: The Conflict between Iran and America, telah meneliti hubungan Iran-AS di balik tabir retorika publik dan mengatakan bahwa setelah penjajahan Amerika di Afganistan, mereka (orang-orang Iran) juga amat memberikan bantuan untuk Operasi Pembebasan Menuju Perdamaian Abadi. Teheran menawarkan izin bagi angkutan pesawat terbang Amerika untuk mempersiapkan militernya dari lapangan terbang di Iran Timur demi membantu operasi di Afganistan Barat. Hal tersebut disetujui dengan alasan melakukan misi pencarian dan penyelamatan atas ditembakjatuhnya pilot-pilot Amerika yang menjamin Iran…Orang-orang Iran mempertimbangkan dengan Persekutuan yang di Utara dan membantu meyakinkan bahwa Washington benar-benar serius dan oleh karena itu Persekutuan yang di Utara seharusnya berpartisipasi penuh dalam usaha perang Amerika.

Pada bulan November tahun 2001, Tony Blair menyambut Jendral Musharraf dengan mengatakan, “Terima kasih atas dukungan dan pertolongan Anda dan sekali lagi biarkanlah saya mengulangi sambutan hangat kami untuk Anda di sini.”

Umat Islam yang ingin meraih kembali kemenangannya seperti dulu, semasa Nabi Muhammad saw., kemudian selama masa Khilafah ar-Rasyidah dan periode berikutnya selama lebih dari 1300 tahun, penting bahwa mereka harus mengenal rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan ini sehingga mereka dapat menghancurkan belenggu-belenggu, menghilangkan para kriminal, dan membuang mereka ke tempat sampah, yang benar-benar membebaskan mereka dengan pertolongan Allah SWT.