“Ada beberapa ide yang harus terus-menerus diangkat untuk menjelekkan citra Islam, yaitu demokrasi dan HAM, poligami, sanksi kriminal, keadilan Islam, isu minoritas, pakaian wanita, dan kebolehan suami untuk memukul istri.”(Civil Democratic Islam, Partners, Resources, and Strategies, The Rand Corporation)

ropaganda dan hegemoni adalah dua kata kunci dalam upaya Barat mengeksiskan pengaruh dan cengkeraman politiknya atas Dunia Islam. Realitas umat Islam yang secara kuantitas besar—dengan jumlah lebih dari satu miliar jiwa dan menghuni 50 negara serta terus menyebar ke kawasan Eropa dan Amerika—belumlah cukup untuk mengimbangi propaganda dan hegemoni Barat. Menurut Wikipedia, populasi umat Islam di AS mencapai 5 hingga 6 juta dan cenderung meningkat. Bahkan dalam situs cable cessema disebutkan bahwa apabila terdapat tiga dari bayi yang lahir di dunia maka salah satunya adalah Muslim. Melihat fakta ini, secara kalkulasi jumlah, umat Islam tidak dapat dikatakan kecil. Namun, sangat disayangkan, dalam mengekspresikan kekuatan (bargaining power) dan kemauan politik (political will) yang bertumpu pada agamanya, mereka masih tetap kecil. Boleh dikatakan, saat berhadapan dengan hegemoni Barat, umat Islam lebih memilih menjadi silent majority (mayoritas terdiam), dan penguasanya pun lebih rela dan nyaman menjadi “pelayan yang baik” bagi kepentingan sang tuan (Barat).

Propaganda Barat semakin menguat saat institusi Khilafah Islam di Turki berhasil diruntuhkan 27 Rajab, 86 tahun silam. Barat sadar bahwa akidah Islam merupakan pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai cara dilakukan untuk mencegah kembalinya persatuan umat dalam Khilafah Islam.


Strategi Pemikiran dan Politik

Ada dua strategi yang diterapkan Barat untuk menghalangi terjadinya soliditas di tubuh umat Islam. Pertama: strategi pemikiran. Ide nasionalisme pada awal penyebarannya di Timur Tengah oleh Boutros al-Bustani cukup laku keras. Kala itu, negara Khilafah mampu mempersatukan berbagai macam suku, ras, bahasa dan budaya lokal yang sejatinya berbeda. Namun, nasionalisme kemudian berhasil meruntuhkan tatanan persatuan umat yang telah lama dipelihara dan menimbulkan terjadinya konflik berdarah-darah di dunia Islam. Atas nama nasionalisme dan kemerdekaan, beberapa daerah yang awalnya menginduk pada Khilafah Islam memisahkan diri. Terjadilah disintegrasi dan konflik berkepanjangan. Salah satunya adalah konflik Sunni-Syiah yang hingga kini dipolitisasi Barat. Dalam kasus Irak, Amerika Serikat (AS) menjadikan konflik sektarian ini sebagai alat untuk menjustifikasi penambahan pasukannya. Karena alasan inilah AS merancang strategi baru di Irak untuk berupaya menciptakan “wajah Irak yang damai”. AS yang mendukung pemerintahan Irak Nouri al-Maliki, pimpinan politik Syiah, melalui Menlu AS Condeelza Rice, meminta Saudi menyetujui strategi barunya di Irak. Meski Saudi beraliran Sunni, Raja Abdullah akhirnya sangat mendukung strategi yang dibuat AS atas Irak. (NewYork Times, 16/1/07).

Nasionalisme memang memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam mendekonstruksi persatuan umat Islam. Lebih jauh, Benedict dalam Imagined Communities menyatakan, bahwa nasionalisme bertujuan membentuk negara-bangsa (nation state) yang bertumpu pada suku atau ras tertentu. Oleh karena itu, beberapa negara multibangsa mengalami disintegrasi, seperti Yugoslavia, Uni Sovyet, Austria-Hongaria, dan tentu saja Khilafah Islam Utsmani. Dalam realitas kekinian, konsep nation state oleh dunia Barat telah dimodifikasi sedemikian rupa.

Secara alamiah, nation state memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, beberapa modifikasi dan tambal-sulam seperti dalam konsep Uni Eropa atau bahkan globalisasi dipandang sebagai solusi untuk memecahkan keterbatasan nation state. Namun sayang, realitas ini tidak banyak dipahami oleh Dunia Islam. Para penguasa Muslim lebih tertarik dan puas hanya dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan tetap mengagungkan semangat hubbul wathan (patriotisme). Padahal fakta telah banyak berbicara bahwa umat Islam membutuhkan persatuan dan kesatuan global.

Selain menanamkan nasionalisme, Barat pun memelihara konflik Dunia Islam dengan mengkampanyekan beberapa ide yang kompatibel dengan nasionalisme ini; di antaranya demokrasi, pluralisme dan Hak Asasi Manusia (HAM). Demokrasi yang mendasarkan idenya pada kebebasan (freedom) dan sekularisme telah memberi andil terciptanya upaya tafsir ulang atas hukum-hukum Islam serta menjauhkan upaya persatuan umat yang berdasarkan pada persamaan akidah. Persatuan umat lintas negara dalam bentuk Khilafah dianggap sesuatu yang utopis. Perbedaan geografis, suku, bangsa dan budaya lokal menjadi alasan utama untuk menihilkan persatuan ini. Realitas sejarah yang menunjukkan bahwa umat Islam pernah bersatu seakan dilupakan begitu saja.

Kelompok di kalangan umat Islam yang mendukung ide Barat ini berupaya melakukan westoxiation (peracunan Barat). Mereka menginginkan wajah Islam di seluruh dunia adalah Islam yang akomodatif terhadap ideologi Barat: Islam yang humanis, demokratis dan tentu saja Islam yang sekular. Mereka mendorong terjadinya dialog antaragama dan peradaban serta berupaya menghapuskan anggapan clash of civilization. Pendekatan ini bukan saja telah menjauhkan umat dari syariah, namun juga menyebabkan gagasan untuk menegakkan kembali Khilafah—sebagai negara yang akan mempersatukan umat—dianggap bukan sebagai problem utama. Semua masalah, semisal kemiskinan, kebodohan, kesejahteraan dan hukum, akhirnya hanya dipecahkan dengan solusi cabang dan tentu saja menggunakan cara pandang Kapitalisme.

Kedua: strategi politik. Strategi ini bisa dikatakan lebih terasa dibandingkan dengan strategi yang pertama. Pasca meruntuhkan Khilafah Islam, Barat kemudian mengkooptasi hampir seluruh negeri-negeri Islam. Setelah itu, mereka menyimpan agen-agennya sebagai penguasa. Jika mereka tetap “istiqamah” dan loyal menjadi kaki tangan Barat, mereka akan mendapatkan carrot (penghargaan). Sebaliknya, jika loyalitas mereka memudar atau mencoba bersikap pragmatis, barangkali nasib seperti Saddam Hussein akan menimpa mereka.

Buku karya Miles Copeland yang bertajuk, Game of Nation and The Game Player, cukup memberikan kepada kita pelajaran bagaimana kiprah Barat dengan dukungan operator CIA dan M16 menjatuhkan dan mendudukkan penguasa Timur Tengah (Lebih rinci dapat kembali dilihat di Al-Wa‘ie, edisi 28/2002). Hingga sekarang pun cara-cara ini masih digunakan, bahkan lebih telanjang dan provokatif. Jika dulu Barat cukup menggunakan agen-agen rahasianya, sekarang mereka langsung menggunakan offensive diplomacy dan militer.

Dalam konteks Indonesia, pendekatan Government to Government (G2G) dan NGO to Governmen (N2G) untuk mengontrol ekspresi umat Islam sangat terlihat. Kunjungan Condoleeza Rice (14-15/3), Presiden Singapura Sellapan Ramanathan (19-23/3), Tony Blair (29-30/3), Donald Rumsfeld (6/6) dan Presiden George W. Bush (20/11) merupakan bukti bahwa Barat sangat concern atas kepentingannya di Indonesia. Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (Non Government Organization/LSM) turut andil pula dalam menanamkan dan menjadi kepanjangan tangan kebijakan politik Barat. LSM inilah yang kemudian dikenal sebagai LSM komprador.

Beberapa gagasan strategi LSM ini kepada pemerintah tegas sekali berupaya menggiring kebijakan publik ke arah liberalisme-kapitalisme. LSM ini mendapatkan unlimited fund dari Barat. Salah satu LSM internasional yang cukup dikenal, sebut saja, Heritage Foundation sering menggelontorkan sejumlah dana untuk beasiswa atau penelitian. LSM ini didirikan oleh Josep Coors dan aktivis Kanan Baru (new right) Paul Weyrich. Pada era pemerintahan Ronald Reagen, rekomendasi strategis Heritage Foundation banyak dijadikan kebijakan pemerintah, semisal dalam masalah Nikaragua, Guatemala dan El-Salvador. Beberapa kelompok studi pun tidak luput dibiayai oleh Heritage Foundation. Untuk kasus Nikaragua, LSM ini memberikan sejumlah hibah (grant) sebesar $ 100.000 untuk Institute for North-South Issue (INSI). Dalam kasus Iran, Institute for Hemispheric Development menjadi kepanjangan tangan Heritage Foundation. Kelompok pendukung Mujahidin Afganistan, Committee for a Free Afghanistan (CFA) menjadi bumper Heritage Foundation. Singkatnya, lembaga ini secara tegas menjadi kepanjangan tangan Barat untuk merealisasikan kepentingan politiknya. Terakhir, Heritage Foundation pun memberikan rekomendasi kepada pemerintah AS agar “menyediakan dukungan pada media lokal untuk membeberkan contoh-contoh negatif dari aplikasi syariah, seperti potong tangan untuk kejahatan ringan atau kepemilikan alkohol di Chechnya, keadaan Afghanistan di bawah Taliban atau Saudi Arabia, dan tempat lainnya. Perlu juga diekspose perang sipil yang dituduhkan kepada gerakan Islam di Aljazair.”

Bagaimana dengan di Indonesia? Tampaknya tidak jauh berbeda. Terdapat kelompok-kelompok liberal yang gigih melakukan sekularisasi umat Islam, atau ada juga mafia Berkeley dan beberapa ekonom yang menginduk pada IMF. Jika di bidang ekonomi mereka lebih menekankan pada neo-liberal, privatisasi dan pasar bebas, dengan produk pencabutan subsidi atas pendidikan, BBM, dan penjualan beberapa BUMN yang notabene sangat merugikan publik; pada bidang politik mereka menekankan demokratisasi dan HAM yang bermuara sekularisasi dan liberalisasi. Untuk bidang agama, mereka menonjolkan pluralisme dan sinkretisme agama, depolitisasi akidah, dekonstruksi syariah (syariah individual minus negara). Inilah yang dalam bahasa Munarman disebut sebagai kelompok anti syariah. Dari sini kemudian politik divide et impera dilakukan. Munculah istilah: Islam fundamentalis versus moderat, tradisionalis versus modernis, substantif versus formalis, dan lain-lain. Umat Islam yang tidak tahu realitas di balik kemunculan istilah ini akhirnya bingung dan tentu saja memilih apatis. Jika sudah bersikap apatis, dapat dipastikan, perlu proses waktu untuk menyadarkannya agar mereka memahami bahwa persatuan umat adalah satu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Wallâhu a‘lam bi ash-shawâb.