Diskusi Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan

Demokrasi adalah sistemnya orang kafir. Sistem inilah yang telah merusak tatanan  kehidupan negeri muslim terbesar ini di Indonesia, ekonomi maupun politik. Sistem ini juga memastikan adanya perbuatan semena-mena terhadap manusia. Memastikan adanya perbudakan massal. Kita tidak boleh mengambilnya.

Demikian kesimpulan yang terungkap dalam diskusi publik FKSK ke-20  bertema “Ilusi Demokrasi, Fakta dan Cita-Cita” Senin kemarin, (23/4) di gedung KNPI, Kuningan Jakarta. Hadir sebagai pembicara Ir. Zaim Saidi (Direktur Eksekutif PIRAC), Munarman SH (Advokat), KH Muhammad Al Khathath (DPP HTI). Acara yang dipadati ratusan peserta dari berbagai ormas Islam ini berlangsung dari pukul 13.30 sampai 16.00.

“Demokrasi itu memastikan penindasan semena-mena terhadap manusia,” ujar Zaim Saidi. Prof Dr Ryaas Rasyid MA yang sejatinya hadir dalam acara ini tidak hadir. Zaim Saidi menjelaskan bahwa demokrasi adalah mesin politik yang digunakan oleh kaum kapitalis. Ia dijadikan instrumen untuk memastikan berjalannya sebuah sistem yang dikenal dengan Negara Budak. Segelintir elit memastikan seluruh mayoritas sebagai budak. “Karena itu kita harus mengetahui apa itu kapitalisme,” ujarnya. Kapitalisme adalah suatu sistem kehidupan yang dibangun di atas pondasi riba. Dan riba ini merupakan doktrin yang absolut. “Dalam kapitalisme, semua boleh ditentang, kecuali satu riba,” terangnya lagi. Zaim juga menjelaskan bagaimana riba itu telah menghancurkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia ini. Mata uang kertas yang saat ini tidak ditopang oleh emas, tak bernilai harganya sehingga berimplikasi serius terhadap syariah. Ia pun kemudian memberikan solusi agar umat Islam kembali pada dinar dirham sebagai alat transaksi yang sah.

Terkait reformasi yang terjadi di negeri ini, ia menerangkan jika reformasi yang berlangsung saat ini hanya memastikan bahwa penjajahan modern atau penjajahan model baru itu berlangsunng dengan baik di negeri ini. Jadi apa yang disebut negara bangsa itu akhirnya menjadi tidak relevan saat ini. Siapa pun yang jadi presiden, atau perdana menteri dia hanya sekedar boneka. Juga tidak ada yang namanya kedaulatan nasional. Tiap hari masyarakat hanya disuguhi politisi yang korupsi, politisi yang selingkuh dan sebagainya. “Tapi itu bukan hal yang esensi. Persoalan yang sebenarnya adalah perampokan atas harta kita,”ujarnya.

Munarman sependapat dengan Zaim. “Sejak demokrasi ada di Indonesia, apa yang dihasilkan? Hasilnya adalah orang berderet antri beli minyak tanah, orang bernderet antri beli beras, orang makin banyak tidak sekolah dan orang sakit harus keliling dari jam sembilan pagi hingga sembilan malam untuk dapat rumah sakit,” terangnya.

Demokrasi juga, lanjutnya, hanya menghasilkan presiden yang tidak bisa berbuat apa-apa, termasuk pembantunya di kabinet tidak bisa berbuat banyak. Banyak persoalan yang tidak bisa diselesaikan pemerintah, diantaranya adalah persoalan Lumpur Lapindo yang saat ini korbannya masih terbengkalai di tugu Proklamasi Jakarta.

“Jadi presiden itu tidak bisa berkuasa. Yang berkuasa itu adalah para pemodal yang jumlahnya cuma tiga ratus keluarga di dunia ini,” ujarnya.

Munarman juga menjelaskan sejumlah kebohongan demokrasi  yang antara lain bisa dilihat dari partisipasi pemilu. Demokrasi yang menyatakan keputusan itu ditangan rakyat atau di tangan mayoritas ternyata cuma ilusi. Banyak fakta yang menunjukkan ketika penguasa tidak melakukan tekanan pada rakyat supaya ikut pemilu seperti zaman orde baru, masyakat yang memilih dalam pemilu jumlahnya tidak sampai 100 persen. Jadi yang berkuasa  di negara yang menganut demokrasi seperti di Indonesia dan negara lainnya itu adalah minoritas yang memerintah mayoritas. Untuk memperjelas argumentasinya Munarman memperlihatkan sejumlah data bagaimana negara-negara kampium demokrasi seperti AS, jumlah pemilihnya tidak sampai 100 persen. Malah di AS sendiri yang memilih jumlahnya hanya 40  sampai 50 persen. “Jadi ketika ada orang yang mengatakan di pemilu suara mayoritas menentukan, itu omong kosong. Itu hanya ilusi,” ujarnya.

Demokrasi juga  ternyata membutuhkan adanya prasarat, yaitu uang. Ini seperti dikatakan oleh Boediono, menteri perekonomian, yang mengutip sebuah penelitian yang menyebutkan, prasarat demokrasi itu kalau mau aman maka pendapatan perkapitanya harus di atas 6.600  dolar. Artinya tidak ada demokrasi itu berlaku bagi semua orang. Demokrasi itu ternyata hanya berlaku bagi mereka yang kaya. “Hanya berlaku bagi negara kaya.”

Munarman juga menjelaskan, setiap hari masyarakat ini dicekoki oleh media massa bahwa demokrasi itu persamaan semua orang. Salah satunya kampanye secara berulang oleh sebuah TV swasta tentang Millennium Development Goals(MDG). Indonesia pada tahun 2015 harus mencapai standar kehidupan tertentu. Karena itu perlu dibuat program menuju kesana seperti pengentasan kemiskinan, persamaan gender, keberagaman dan lain-lain.

“Kalau persamaan gender saya heran. Amerika Serikat setelah ratusan tahun merdeka belum pernah dipimpin oleh seorang wanita. Demikian juga dengan Perancis. Lalu persamaan gender apa yang diajarkan pada kita. Juga pengentasan kemiskinan itu mana? Di AS saja, yang menguasai aset ekonominya hanya 10 persen. Mana pengentasan kemiskinannya? Itu nggak Ada. Itu cuma akal-akalan,” terang Munarman.

MDG sendiri itu diadopsi PBB dari kesepakatan 15 negara kaya yang menguasai dunia. Agenda ini dipaksakan ke dunia ketiga yang salah satunya Indonesia agar mengikuti standar kehidupan tertentu. Pertanyaannya dari mana uang untuk program pembangunan diperoleh?  Dari utang. “Jadi sebenarnya kita ini dicuci otak agar menerima utang yang pada akhirnya riba.”

Pada laporan MDG 2005, menko perekonomian saat itu, M Jusuf Kalla, menyebutkan dalam pengantarnya, karena Indonesia negara miskin maka harus dibuka peluang sebesar-besarnya investasi asing untuk mencapai tujuan pembangunan ini. Investasi asing dan memerlukan modal dari luar, yaitu utang. “Ini kan akal-akalan,” ujar Munarman.

Jadi menurutnya, kita itu akhirnya hanya dijadikan pembayar pajar dan buruh di alam demokrasi ini. Memang yang terjadi sebenarnya media, LSM dan lembaga sipil society lainnya dipaksa untuk mengkampanyekan MDG. Kampanye MDG yang hampir setiap hari nongol di media TV ini didukung LSM. Tentu saja mereka itu mendapat bantuan dari International Development Agency, misalnya USAID.

“Demokrasi itu memang sistem yang rusak,” ujar Ust M Khaththath.  Sistem ini telah membuat kehancuran yang luar biasa. Perang dunia I dan II ditimbulkan oleh para demokrat yang kapitalis imperialis.  Sistem demokrasi juga ternyata bohong sama sekali. Katanya pemerintahan rakyat, tapi tidak pernah yang namanya rakyat itu memerintah. Kekuasaan rakyat itu dirampas dengan mekanisme pemilu. Kebohongan lainnya adalah pernyataaan bahwa parlemen itu wakil kehendak rakyat. Ini bisa dilihat dari kenyataan UU penanaman modal yang kemarin disahkan tidak menunjukkan itu kehendak rakyat, tapi kehendak para pemilik modal internasional. “Kita saat ini tidak berdaulat di negara sendiri karena telah dirampas kekuasaan dan kekayaan kita oleh para pemilik modal,”tegasnya.

Demokrasi juga, jelas  sekjen FUI ini adalah system yang telah melahirkan rezim boneka. Demokrasi adalah sistemnya orang kafir. Demokrasi ini kemudian diekspor ke Indonesia oleh orang kafir. Sejak orang kafir mengalahkan Khilafah Islamiyyah, mereka menjajah seluruh dunia Islam dan menerapkan demokrasi secara paksa. Demokrat Mustafa Kamal At Tarturk yang diagungkan Sukarno saat itu malah menodongkan pistolnya kepada anggota dewan nasional yang masih bersih hatinya untuk mempertahankan sistem khilafah Islamiyyah.

Jadi demokrasi adalah system jahiliyyah atau system bodoh.. Lebih bodoh lagi orang yang mengikuti system demokrasi. “Padahal Allah SWT telah mengingatkan dalam QS Al Maidah:50 yang berbunyi, ‘Apakah hukum jahiliyyah ini yang akan mereka cari, hukum apa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang yang meyakini.’” Papar ust Khaththath.

Hukum Allah inilah yang harusnya dimunculkan. Hukum Islam itu kata Ust Khaththath  kuncinya ada empat.  Pertama, perbuatan itu harus mengikuti petunjuk rasulullah SAW.  Tidak ada perbuatan yang diterima Allah kecuali dilakukan ikhlas dan mengikuti  petunjuk rasul-Nya. Kedua, hukum syariah meliputi semua perbuatan, menyangkut segala aspek kehidupan. Bukan hanya ibadah, tapi juga masalah politik, negara, politik LN, ekonomi, sosial jihad dan lain-lain. Ketiga, masalah sains dan teknologi, selama tidak bertentangan dengan mabda Islam itu diperbolehkan bahkan sangat dianjurkan. Keempat, dalam masalah fikih dan hukum hanya merujuk pada Islam. “Meski pada demokrasi yang sedikit mirip-mirip dengan Islam, maka kita tetap tidak boleh merujuk pada sistem demokrasi. Haram total. Kita harus tetap merujuk pada Islam,” tegasnya.

Sekarang ini banyak negara yang labelnya Islam tapi substansinya menganut sistem demokrasi. Itu keliru. Seharusnya kita kembali pada Islam. System kenegaraan dalam Islam itu adalah system khilafah ala minhaj. Khilafah inilah yang memerintah berdasarkan hukum Islam. Karena itu tugas umat Islam sekarang adalah restoring dan reistablising agar khilafah Islamiyyah segera muncul lagi di muka bumi. “Mari kita sambut datangnya khilafah al minhaj nubuwah ini. Tapi tidak dengan diam. Tapi dengan usaha, bekerja dan perjuangan,” ujarnya.

[pendi]